TKA DATANG, BENTUK PENGKHIANATAN PENGUASA

Penamabda.com - Kebingungan, satu kata yang bisa menunjukkan perasaan rakyat indonesia saat ini, ditengah-tengah menjalani ibadah puasa yang disertai Pandemi Corona, rakyat pun semakin di uji dengan lika-liku perjalanan bangsa ini yang semakin tak jelas kemana arahnya, serta dimana ia berpijak.

Salah satu keresahan rakyat yang begitu ramai diperbincangkan ialah tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) asal cina yang akan dipekerjakan di dua perusahaan tambang nikel yang ada di Sulawesi Utara (Sultra), kedua perusahaan tersebut ialah PT Virtue Dragon Nickel Industry dan PT Obsidian Stainless Steel.

Kejadian ini menimbulkan banyak penolakan dari berbagai pihak, terutama dari masyarakat setempat, yang telah berlangsung beberapa waktu lalu. Penolakkan bahkan demonstrasi yang dilakukan oleh rakyat sendiri adalah sebuah hal yang wajar. 

Bagaimana tidak?

Rakyat yang sedang dilanda kekhawatiran tak berujung karena wabah ini, semakin dijadikan panik sebab di datangkannya para TKA asing, yang diketahui bersama mereka berasal dari negera episentrum pertama pandemi corona (Covid-19).

Disisi lain, terlepas dari kekhawatiran rakyat akibat pandemi ini, mendatangkan para TKA asing apalagi dari cina memang harus ditolak tanpa pertimbangan, sebab usaha ini sangat menyayat hati anak bangsa ini, ditengah-tengah banjirnya PHK dimana-mana, dengan seenaknya mereka datangkan pekerja dari luar, seakan-akan ingin menunjukkan bahwa anak bangsa adalah anak tiri di negeri sendiri. Sungguh miris sekali!

Di sinyalir dari wartaekonomi.co.id (02/05/2020) Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa mengungkap ucapan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, terkait kedatangan 500 tenaga kerja asing (TKA) asal China. Ia pun mengaku tidak pernah menerima Surat resmi tentang kedatangan TKA tersebut. Selain dari itu, Bupati Konawe juga menyinggung janji bantuan terkait kedatangan TKA cina, yang katanya sampai saat ini pun belum terpenuhi. ia pun menyayangkan sikap perusahaan yang mempekerjakan TKA China karena enggan memberikan bantuan kepada warga di Bupati Konawe.  

"Perusahaan itu juga harusnya melihat bagaimana dampaknya buat masyarakat Konawe. Saya sampai menyurat ke China, tapi sampai sekarang belum juga ada bantuan. Bagaimana ini. Bahkan kapalnya sampai sudah pulang ke China," ungkapnya.

Kementrian ketenagakerjaan (kemenaker) yang memberi izin kedatangan ratusan TKA ini pun, akhirnya buka suara. Yang disikapi oleh beberapa orang yang mengatakan bahwa pemerintah terlalu “Lembek” ketika berurusan negara luar terkhusus cina.

Kejadian-kejadian yang diatas sangat jelas menunjukkan, bahwa adanya kebijakan yang memang sengaja dilonggarkan oleh pemerintah, yang semua itu demi kepentingan asing. Namun ketika semua telah terjadi tak ada pihak yang mau mengurusi atau mau disalahkan. Alih-alih semua akhirnya hanya menjadi derita rakyat.

Ini juga menjadi bukti besar bahwa banyak terjadi kebijakan-kebijakan sepihak, menunjukkan adanya oligarki busuk yang ada dalam sistem demokrasi. Didalam sistem demokrasi yang setiap aturannya dibuat oleh manusia, tidak menafikkan akan terjadi sebuah kecurangan atau bahkan pengkhianatan pada rakyat hanya untuk kepentingan pihak-pihak tertentu.

Gambaran bobroknya sistem demokrasi buatan manusia memang sangat berbeda dengan bagaimana sistem islam yang memang aturannya dari Sang Pencipta, yang pastinya sangat tahu dengan sifat manusia. 

Didalam sistem islam, penguasa memiliki tanggung jawab untuk mengurusi urusan rakyatnya, serta memastikan bahwa setiap Individu dari rakyatnya telah terpenuhi kebutuhan pokonya. Dan semua itu bukanlah hanya dorongan kemanusiaan saja, melainkan setiap aktivitas yang dilakukan oleh penguasa dalam melayani rakyatnya semata-mata adalah karena adanya keimanan kepada Allah SWT, sehingga tidak terbesit rasa untuk mengkhianat dan mencurangi rakyatnya sendiri. Dan semua itu berangkat dari hadist Nabi SAW:

الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Imam/Khalifah adalah pengurus dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat diurusnya.” (HR Muslim dan Ahmad).

Sehingga didalam sistem kepemimpinan Islam atau disebut dengan Khilafah, akan melahirkan perangai-perangi yang bertawakkal kepada Allah SWT.

Sementara itu, teknis dalam pemenuhan kebutuhan untuk rakyat yang dilakukan oleh penguasa ialah dengan mewajibkan untuk setiap laki-laki agar mencari nafkah, dan juga memberikan lapangan pekerjaan untuk warga negaranya agar dapat memenuhi kebutuhan setiap keluarga mereka.

Selain pemastian kebutuhan rakyat, didalam kekhilafahan pun tidak akan mempersulit dan membingungkan rakyatnya dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh penguasa, mereka akan mempermudah jalannya birokrasi yang dimaksudkan juga agar tidak adanya tumpang tindih kebijakan antara beberapa departemen.

Namun demikian, sebagai tindakan preventif dan kuratif, Khilafah juga menyediakan mekanisme penanganan bagi para pejabat yang melakukan kelalaian. Yakni dengan adanya struktur peradilan, dengan seorang hakim (qadhi) khusus yang disebut qadhi mazhalim.

Inilah perbedaan yang sangat jelas antara sistem bobrok demokrasi dan sistem islam yang mulia, yang bersumber dari Sang Pengatur Allah SWT.