Kelaparan dan Kriminalitas Mengintai, Bukti Gagalnya Negara Kapitalis

Penamabda.com - Tak hanya membuat keadaan darurat kesehatan, pandemi Covid-19 juga telah mengguncang ekonomi global. Kehadiran makhluk mungil bernama Virus Corona ini telah mengakibatkan beberapa perusahaan harus berjuang untuk bertahan hidup. Jutaan orang kehilangan pekerjaan sementara jutaan lainnya menghadapi kelaparan. 

Kelaparan memang menjadi ancaman nyata di tengah pandemi Covid-19. Menurut David Beasley, Direktur Eksekutif World Food Programme (WFP) yang merupakan bagian dari PBB menyatakan, pada 2020 masyarakat dunia yang menderita kelaparan terancam meningkat hingga 265 juta orang. Setengah dari jumlah itu akibat pandemi virus corona jenis baru. (www.liputan6.com,24/4/2020).

Mengacu pada prediksi WFP, kelaparan akan terjadi pada rakyat miskin dari negara-negara berkembang. Kemiskinan struktural  akibat dari kerakusan negara- negara kapitalis besar dunia, yang telah mengeksploitasi negara mereka, menjadikan rakyat sulit mengakses ekonomi.

Lantas, apakah negara besar aman dari bahaya kelaparan?  Belum tentu! Karena secara real kelaparan juga mengintai Amerika, negara besar dedengkot kapitalis. Tak kurang dari 30,2 juta orang terkena PHK di negara itu.  Lebih dari 22 juta orang  telah mengajukan tunjangan pengangguran dalam sebulan terakhir karena penutupan bisnis dan sekolah dan pembatasan perjalanan yang parah telah memukul ekonomi AS.

AS merupakan negara terdampak  corona paling banyak di dunia. Kasusnya telah memcapai 1.128.555 kasus positif  dan 65.668 pasien meninggal dunia per 2 Mei 2020.  AS menghadapi delema. Jika tidak  meneruskan lockdown, virus akan  semakin menyebar. Tapi jika tetap lockdown maka roda ekonomi akan macet,  orang tak bisa bekerja. Pengangguran membengkak, kemiskiran menanjak. Semakin banyak orang kelaparan, meningkatnya gangguan keamanan, dan berbagai dampak ikutan lainnya. Negara adidaya itu pun harus bertekuk lutut dengan hempasan pandemi Corona.

Bagaimana dengan raksasa ekonomi Asia si China ? Negara komunis yang  juga menerapkan kapitalisme itu  mengklaim telah berhasil menghentikan virus ini. Namun, realitasnya  30 juta orang terancam PHK. Negeri tirai bambu itu memang sangat bergantung pada pabrik dan manufakturnya untuk pertumbuhan ekonomi. Mayoritas produk pabrik di China, telah didesain untuk memenuhi kebutuhan ekspor. Bila berbagai negara dunia menerapkan lockdown, produk China otomatis tak akan ada yang berhasil masuk ke negara lain. Harus dikemanakan barang mereka? Ternyata China pun tak berdaya.  

Lantas bagaimana dengan Indonesia, Negeri dengan   sumber daya alamnya yang melimpah, ternyata juga harus kaget seraya tidak siap menghadapi pandemi ini. Sistem kapitalisme yang diadopsi, telah membuat negeri zamrut  katulistiwa ini tak bisa lepas dari ketergantungannya pada arahan asing. Tak urung penanganan wabah pun gagal.

Negara republik ini  pelan namun pasti menuju pada kondisi otokratif, dimana kekuasaan dipegang oleh beberapa elit penguasa atau pemilik modal. Arus perselingkuhan antara penguasa dengan kaum kapital pemilik perusahaan juga kuat, yang  menimbulkan kesenjangan sosial. Jurang yang  jauh antara elit penguasa dan pengusaha di satu sisi dengan kemelaratan rakyat di sisi lain. BPS telah mencatat angka kemiskinan sebelum pandemi telah mencapai 25 juta penduduk.

Yah,  hampir 10% dari penduduk ini mengalami kelaparan kronis, akibat dari kemiskinan struktural. Pasca merebaknya pandemi Covid-19, jumlah itu bertambah dengan cepat. Gelombang PHK besar-besaran menimbulkan  kemiskinan dan kelaparan. Kebijakan PSBB yang tak diikuti dengan pemenuhan kebutuhan pokok bagi seluruh rakyat terdampak, semakin menambah besar ancaman kelaparan. 

Kriminalitas merupakan bentuk ancaman bahaya yang tak kalah ngeri di samping kelaparan. Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Nana Sudjana menyatakan tingkat kriminalitas di wilayah hukumnya, naik 10 persen selama masa pandemi virus Corona. Sementara itu Karopenmas Mabes Polri, Brigjen Pol Argo Yuwono menyatakan peningkatan kriminalitas sebesar 19,72 persen dari masa sebelum pandemi.(www.beritasatu.com,27/4/2020).

 

Kriminalitas amat dekat dengan kemiskinan struktural. Perut kosong  yang tak bisa ditahan pemenuhanya menjadi pendorong utama seseorang melakukan tindakan jahat. Mencuri, merampok, jambret dan membegal menjadi alternaif solusi paling cepat untuk atasi kelapatan. Ditambah dengan dilepasnya tawanan, kian memekatkan kejahatan di negeri ini.

Tentang keamanan, apakah di negara maju kondisinya save? Ternyata gangguan keamanan  juga menimpa mereka. Di Amerika Serikat misalnya,  terjadi demo besar-besaran di beberapa negara bagiannya menuntut dihentikannya lockdown  dengan membawa senapan serbu yang siap ditembakkan.

Ancaman kelaparan dan kriminalitas adalah bukti nyata kegagalan negara kapitalis dalam mengurus rakyatnya. Kalaupun wabah ini usai, tak ada jaminan masalah akan selesai. Kemiskinan dan penderitaan akan terus menimpa sebagian besar umat manusia di muka bumi ini.  Karena dalam desain kapitalisme, hanya segelintir orang yang berhak menikmati kekayaan. Faktor buruknya distribusi kekayaan dalam sistem ini, menjadikan kemiskinan itu ada, sementara harta tergenggam erat di tangan konglomerat

Islam memiliki seperangkat aturan multidimensional yang mengatur manusia dengan manusia yang lain. Perangkat hukum Islam diturunkan Allah SWT mengandung potensi  menjadi rahmat atas seluruh umat manusia. Allah SWT berfirman, yang artinya,

“Dan tidaklah Kami mengutus engkau (Muhammad) kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam” (QS al Anbiya [21] : 107).

 Penerapan syariat Islam secara total  dalam semua bidang kehidupan oleh negara Khilafah akan memastikan rahmat bagi seluruh alam itu benar-benar mewujud. Negara Khilafah akan menjamin terhindarnya manusia dari bahaya kelaparan maupun kriminalitas. Khalifah, sang penguasa Islam, akan menjalankan tugasnya hingga jaminan tersebut benar-benar bisa direalisasikan. Itu karena kesadaran penuh bahwa ia memiliki tugas sebagai raa’iin (pengatur dan pemelihara) dan junnah (pelindung) sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

 الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

 “Seorang imam adalah raa’in (pemelihara dan pengatur urusan rakyatnya), dan ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap rakyatnya.” (HR Bukhari dan Muslim).

Jabatan penguasa yang diamanahkan pada khalifah bukan hal yang remeh.  Khalifah menyadari penuh bahwa pengurusan dan penjagaan terhadap rakyatnya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah.  

Demikianlah, negara Khilafah akan meniscayakan lahirnya sosok-sosok penguasa yang bertakwa kepada Allah, takut kepada-Nya, dan selalu merasa diawasi oleh-Nya hingga membuatnya bersungguh-sungguh berusaha mengurus seluruh urusan rakyatnya.

Kebijakan ekonomi Negara Khilafah memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan pokok tiap rakyatnya baik berupa pangan, pakaian, dan papan. Mekanismenya adalah dengan memerintahkan para laki-laki untuk bekerja (lihat QS al Baqarah 233) dan menyediakan lapangan kerja seluas-luasnya bagi mereka. 

Bagi yang tidak mampu bekerja karena sakit, cacat, ataupun yang lainnya, maka Islam telah menetapkan nafkah mereka dijamin kerabatnya. Tapi jika kerabatnya juga tak mampu, maka negara Khilafah yang akan menanggungnya.

Di masa wabah, maka negara Khilafah akan menerapkan kebijakan lockdown atau karantina wilayah sehingga rakyat di wilayah terdampak dibarengi dengan jaminan kebutuhan  pokok. Adapun wilayah yang tak terdampak bisa tetap menjalankan aktivitas ekonominya sehingga roda perekonomian bisa berjalan dengan baik. Negara Khilafah bisa fokus menyehatkan rakyat yang sakit.

Sungguh berbeda dalam sistem kapitalisme, dimana rakyat harus menjadi miskin dulu untuk mendapat bantuan dari pemerintah. Itu pun harus  melalui persyaratan yang rumit dan prosesnya berbelit-belit. Dalam sisitem Kapitalis, negara membatasi perannya hanya sebatas fasilitator dan motivator, sementara urusan rakyat diserahkan kepada mereka sendiri. Bahkan,  harta zakat dan haji dijadikan salah satu sumber dana penanganan wabah sehingga penarikan dan pendistribusiannya dianjurkan dimajukan.

Negara Khilafah mampu memenuhi semua jaminan kebutuhan pokok rakyatnya tanpa kekurangan sedikit pun. Hal tersebut bisa terjadi karena di dalam Islam, sumber daya alam termasuk dalam harta kepemilikan umum di mana pengelolaannya dilakukan negara, yang hasilnya dikembalikan sepenuhnya kepada seluruh rakyat dalam bentuk berbagai pelayanan publik sehingga semua fasilitas dan layanan pendidikan, kesehatan, juga keamanan bisa didapatkan semua rakyat secara gratis.

Penerapan syariat Islam salah satunya bertujuan untuk menjaga harta. Untuk itulah negara Khilafah akan menetapkan sanksi yang keras atas kasus pencurian yaitu dengan potong tangan bagi pencuri (lihat QS al Maidah 38.). Ini adalah smekanisme yang tegas untuk mencegah godaan melakukan pelanggaran terhadap harta orang lain. Penerapan syariat Islam juga memiliki fungsi menjaga jiwa. Oleh karena itulah Islam juga menetapkan sanksi atas pembunuhan yang dilakukan tanpa alasan yang diperbolehkan syariat. (lihat QS al Baqarah 179).

Politik dan kebijakan ekonomi islam mewujudkan ekonomi  yang sehat,  pengaturan ekonomi yang adil, pendistribusian kebutuhan pokok  yang merata ke seluruh individu masyarakat oleh negara. Pemberian akses dan fasilitas yang adil bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya, meniscayakan adanya kesejahteraan bagi masyarakat.

Di sisi lain, kontrol terhadap media massa, kuatnya sistem keamanan, ketakwaan individu, kontrol masyarakat lewat  amar makruf nahi mungkar, semuanya itu akan mencegah kriminalitas, baik dalam kondisi normal maupun saat wabah.

Semakin mendesak adanya kebutuhan terhadap sistem pengganti. Saatnya dunia meninggalkan sistem Kapitalis produk akal manusia yang menimbulkan kesengsaaan bagi rakyat seraya beralih kepada sistem Islam dalam naungan negara Khilafah Islamiyah.