Permainan Anggaran Ditengah Rakyat yang Kelaparan

Penamabda.com - Detik.com pada tanggal 4 Mei 2020 melansir berita cukup menghentakkan hati, dimana ada pertanyaan dari Komisi IV DPR RI tentang anggaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) dalam program pengadaan babi dan ayam lokal. Dalam data Kementan, tertulis bahwa Ditjen PKH melakukan realokasi anggaran pengadaan babi jadi Rp 5,03 miliar untuk 550 ekor. Jika dirincikan, maka harga seekor babinya mencapai Rp 9 juta.

Begitu juga dengan data anggaran pengadaan ayam lokal yang mencapai Rp 26,9 miliar untuk 35.000 ekor. Sehingga, seekor ayam lokal tersebut harganya mencapai sekitar Rp 770.000. 

Hal tersebut dibahas dalam rapat kerja (raker) dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo hari ini yang membahas finalisasi refocusing kegiatan dan realokasi anggaran dalam penanganan virus Corona (COVID-19) (detik.com, 4/5/2020).

Ketua Komisi IV Sudin dalam rapat kerja virtual juga mempertanyakan anggaran Ditjen PKH dalam program norma, standar, pedoman, dan kriteria direktorat teknis yang besarannya mencapai Rp 44 miliar. "Lalu ada manajemen perkantoran termasuk prasarana pencegahan COVID-19. dan paket bantuan. Ini bantuan apa senilai Rp 81 miliar? 57 Volume Rp 81 miliar. Yang awalnya Rp 90 miliar, turun jadi Rp 81 miliar. Tolong, tolonglah. Negara ini dalam keadaan duka," pungkas Sudin.

Jaminan pengadaan kebutuhan pokok memang sepenuhnya urusan negara, terlebih di masa pandemi sekarang ini, yang karena kelambanan penanganannya oleh pemerintah tak tahu kapan akan berakhir. Namun, tentunya harus realistis, terutama terkait besaran dan  pendistribusiannya. Seringkali, dengan nominal yang besar di hulu, ketika sampai di hilir tinggal remah rengginang. Kembali rakyat harus gigit jari.

Pengadaan anggaran dalam sistem kapitalis rentan dikorupsi, kolusi dan nepotisme. Banyak pihak merasa berkepentingan. Apalagi jika bukan kepentingan profit oriented. Sebab pengadaan bahan baku kebutuhan umat adalah proyek yang luar biasa. Ibarat gula, tentulah mengundang banyak semut untuk menghampirinya. 

Dalam sistem kapitalis, negara secara praktis tidak bertindak sebagai penjamin penuh kebutuhan rakyatnya, apalagi kesejahteraannya. Semua diserahkan kepada pihak ketiga, berupa proyek, perjanjian ataupun kerjasama dengan pihak swasta. negara cukup berdiri sebagai regulator kebijakan. Maka wajar jika kita akan temui beberapa anggaran diluar nalar. Entah apa yang dijanjikan negara kepada para investor itu, yang jelas, rakyat makin terlantar.

Masih ingat bagaimana keukeuhnya presiden Jokowi mengangkat stafsus padahal kabinet kementrian sudah gemuk dengan menteri dan asisten menteri. Nyatanya kemudian muncul program kartu pra kerja dimana para stafsus yang rata-rata pebisnis muda terlibat di dalamnya. Proyek bagi-bagi kue yang luar biasa. Kembali rakyat yang harus menanggung derita, menahan lapar lebih lama sebab banyaknya persyaratan guna mendapatkan keabsahan sebagai pemegang kartu pra kerja tersebut.

Beberapa departemen kementeriannyapun tak luput dari praktik seperti ini. Dari kemenkumham, kemedagri, kemeMenko bidang Kemaritiman dan yang lainnya semua pada prinsip yang sama. Hanya penyelenggara, bukan penjamin. Dan ini berbeda dari apa yang dilakukan pemerintahan Islam selama 1300 tahun lamanya. 

Bukan hisapan jempol lagi jika dunia sangat terkesan dengan kemajuan peradabannya. Kemakmuran dan kesejahteraannya tak hanya terwujud di dalam negeri namun juga negara-negara yang berhubungan dengan Daulah Khilafah. Salah satunya adalah Khalifah Umar ra. Ketika memberi makanan kepada orang-orang badui dari Dar ad-Daqiq, sebuah lembaga perekonomian yang berada pada masa pemerintahan Umar. 

Lembaga  ini bertugas membagi tepung, mentega, kurma, dan anggur yang berada di gudang kepada orang-orang yang datang ke Madinah sebelum bantuan dari Mesir, Syam dan Irak datang. Dar ad-Daqiq kian diperbesar agar bisa membagi makanan kepada puluhan ribu orang yang datang ke Madinah selama sembilan bulan, sebelum hujan tiba dan memberi penghidupan ( Muslimahnews.com, 7/4/2020).

Pemerintah pusat juga langsung memobilisasi daerah-daerah wilayah Kekhilafahan Islam yang kaya dan mampu untuk membantu menyelesaikan krisis tersebut. Khalifah Umar langsung mengirim surat dan utusan langsung untuk mengurusi hal ini, agar bantuan segera terkondisikan dan disiapkan. Kesigapan ini sekaligus menggambarkan apa fokus negara dalam menghadapi kesulitan, entah itu wabah atau bencana alam.

Berikutnya juga menggambarkan betapa besarnya kemampuan finansial negara . Tak ada permainan anggaran sebab kembali ketakwaan pemimpinnya yang menjadi landasan.