Berikan Hak Rakyat Berbelit, Bukti Rezim Pelit?

Oleh: Wina Amirah

Penamabda.com - Semakin hari kondisi masyarakat kian kritis, memikirkan bahan makanan yang semakin menipis. Bagaimana tidak, pandemik virus covid-19 yang membatasi ruang gerak masyarakat hingga kini tak kunjung usai. Bahkan semakin bertambah dan jumlah meninggal dunia tak dapat terelakkan. Dilansir dalam CNNIndonesia, jumlah pasien positif covid-19 yang meninggal dunia hingga 29 April 2020 sebanyak 784 orang.  

Pasalnya, pandemik yang sangat cepat penyebarannya ini telah membuat masyarakat kesulitan dan kelaparan. Kasus ibu yuli di Serang, Banten yang meninggal dunia karena tidak makan dua hari dan hanya minum air galon selama pandemik corona liputan6.com (22/04/2020). Di Muara Enim, Sumatera Selatan. Kakak adik bernama Daulana (23) dan Rohima (21) di Kecamatan Gelumbang ditemukan kelaparan. Keduanya memiliki keterbelakangan mental liputan6.com (27/04/2020). Dan masih banyak lagi kasus kelaparan lainnya yang tidak terekspose oleh media. 

Ketakutan masyarakat ditengah pandemik tak dapat ditutupi, akan tetapi disisi lain ada beban hidup yang harus mereka penuhi sendiri. Sebab, kebijakan penguasa yang mengharuskan PSBB, tidak dibarengi dengan jaminan kebutuhan hidup masyarakat. Sungguh kondisi yang sangat dilematis, menahan diri didalam rumah agar terhindar dari corona pun tidak membuat masyarakat tenang, karena bayang-bayang kelaparan semakin nyata. 

Belakangan santer terdengar bahwa penguasa akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat yang terdampak pandemik covid-19. Tentu, hal ini membuat masyarakat sedikit tenang. Namun, ternyata BLT tersebut tidak mudah diperoleh masyarakat sebab terdapat persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh masyarakat agar dapat menerima BLT dari penguasa. Sungguh sangat miris, masyarakat yang sangat mengharapkan uluran tangan penguasa disaat situasi ekonomi keluarga yang kian memburuk, justru malah harus melengkapi segala persyaratan yang membutuhkan waktu yang lama. Bupati Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara, Sehan Landjar juga sangat menyayangkan dan geram dengan program penguasa yang terkesan lamban dan sulit dipenuhi masyarakat. Sehan Landjar mengatakan “BLT-Nya kapan? Masih mau buka-buka rekeninglah, inilah, kriteria macam-macam. Yang BLT ini lapar, dia yang paling miskin sekarang. Uangnya nggak tahu mau kucur kapan?.” Sehan Landjar menambahkan sampai saat ini BLT nya belum ada, harus lengkap adminitrasi dan buka rekening bank, sementara perutnya perlu diisi sekarang. Detiknews (26/04/2020)

Sungguh sangat miris, nasib rakyat dalam sistem Kapitalisme-Liberal saat ini. Jiwa masyarakat terancam, baik karena pandemik maupun karena kelaparan. Tetapi, tak sedikit pun simpatik penguasa memberikan bantuan secara langsung dan mudah untuk diperoleh masyarakat. Jika penguasa memang ingin membantu meringankan beban hidup masyarakat, harusnya tidak menetapkan persyaratan yang sulit dipenuhi oleh masyarakat miskin. Sehingga, dikhawatirkan bantuan yang dikucurkan oleh penguasa tak tepat sasaran.

Tentu bukanlah masalah pertama yang muncul ditengah masyarakat sehingga peran penguasa sangat dibutuhkan. Akan tetapi, mulai dari kurangnya distribusi APD dalam penanganan corona, data pasien positif yang diragukan kevalidannya bahkan pemenuhan kebutuhan hidup yang diabaikan. Semua itu adalah bukti bahwa penguasa memang tidak serius mengurusi urusan rakyat, bahkan disaat nyawa rakyat sedang dipertaruhkan penguasa masih mempertimbangkan untung dan rugi dalam mengambil keputusan. Persyaratan berbelit untuk mendapatkan bantuan dari penguasa, tentu akan menyulitkan masyarakat miskin menerima bantuan tersebut. Padahal, mereka lah yang paling berhak memperoleh BLT dari penguasa. Sistem Kapitalisme yang diterapkan hanyalah memperhatikan dan mengurusi kepentingan individu yang memiliki modal semata. 

Kondisi ini merupakan kondisi buruk yang berpengaruh pada lemahnya kepercayaan publik terhadap penguasa. Masyarakat tidak akan berharap lagi pada penguasa, akibatnya masyarakat akan menempuh jalan sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga, mencuri ataupun merampok adalah jalan pintas yang ditempuh oleh oknum tertentu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Inilah produk yang dihasilkan dalam sistem rusak Kapitalisme.

Dalam sistem Islam tentu berbeda dengan sistem Kaptalisme, Islam menetapkan kebutuhan atas pangan, papan dan sandang sebagai kebutuhan pokok tiap inidividu rakyat. Islam juga menetapkan keamanan, pendidikan dan kesehatan sebagai hak dasar seluruh masyarakat. 

Kemaslahatan dan fasilitas publik (al-mashâlih wa al-marâfiq) itu wajib disediakan oleh negara secara gratis sebagai bagian dari pengurusan negara atas rakyatnya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW :
Pemimpin adalah pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus (HR al-Bukhari).

Untuk itu, dalam ketentuan Islam, negara wajib menjamin pemenuhan kebutuhan pokok berupa pangan, papan dan sandang untuk tiap-tiap individu rakyat. Negara juga wajib menyediakan pelayanan keamanan, pendidikan dan pelayanan kesehatan untuk seluruh rakyat. Hal itu merupakan bagian dari kewajiban mendasar negara (penguasa) atas rakyatnya. Penguasa tidak boleh berlepas tangan dari penunaian kewajiban itu. Mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas kewajiban ini di akhirat.

Inilah alasan pentingnya menerapkan syariat Islam dalam segala aspek kehidupan, karena hanya dengan Islam masyarakat terjamin kesejahteraannya. Sebab, hukum yang berlaku berasal dari sang pencipta, Allah SWT yang tidak mempertimbangkan untung rugi dalam menetapkannya sehingga rakyat tetap menjadi prioritas utama.

Wallahu’alam Bishowwab[]
banner zoom