Tebar Kartu Pra Kerja Di Tengah Wabah, Pentingkah?

Oleh : Ummu Farras (Aktivis Muslimah)

Penamabda.com - Aneh bin ajaib. Di tengah situasi pendemi yang semakin mencekam saat ini, pemerintah Lagi-lagi mengambil solusi yang "ngawur". Sepertinya pemerintah sudah kehabisan ide untuk mencari solusi atasi wabah. Tak dapat dipungkiri bahwa di masa pagebluk saat ini banyak masyarakat yang panik dan resah. Mereka mengeluh kesulitan ekonomi. Sulit mencari kebutuhan pokok yaitu makan sehari-hari. Terlebih bagi para pekerja informal yang kehilangan sumber pendapatan, pekerja formal pun kini dibayang bayangi PHK karena melemahnya dunia bisnis dan seretnya perekonomian Indonesia. Untuk itu, pemerintah sendiri sudah mengklaim punya segudang solusi untuk mengatasi kelesuan ekonomi di masyarakat. Dari mulai program jaring pengaman sosial untuk masyarakat kecil, hingga program Kartu Pra Kerja untuk korban PHK yang katanya sudah dibentuk.

Namun, alih-alih berjalan dengan efektif tebar kartu sakti ini, sebaliknya program ini malah dinilai akan memicu timbulnya masalah baru. Pasalnya, realita tak sesuai ekspektasi. Program ini dinilai "salah obat" dan tidak nyambung jika dijalankan pada kondisi wabah seperti saat ini.
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira menilai bahwa Kartu Pra Kerja diterapkan saat kondisi perekonomian sedang normal. Saat tidak ada wabah dan badai ekonomi, Indonesia memang butuh SDM yang unggul dan memiliki skill yang baik. Sementara Kartu Pra Kerja bisa menjadi jawaban dengan memberikan pelatihan online, maupun offline.

Tapi di saat terjadi pagebluk Covid-19, program ini tidak perlu diluncurkan. Apalagi sampai harus menaikkan anggarannya hingga 100 persen, dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun untuk 5,6 juta orang. “Ini kayak "Jaka Sembung" naik ojek (nggak nyambung), karena korban PHK sekarang enggak perlu dikasih pelatihan secara online. Menurutnya, di saat krisis seperti saat ini, masyarakat dan para korban PHK lebih membutuhkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dibanding Kartu Pra Kerja.(detik.com)

Pemerintah Gagal Dan Gagap Atasi Wabah

Sebenarnya keinginan rakyat di masa pagebluk ini sangat sederhana. Justru Pemerintah yang membuatnya menjadi sulit dan berbelit belit. Saat ini, yang dibutuhkan rakyat adalah jaminan rasa aman dari negara. Jaminan itu dalam bentuk dukungan moril dan materil. Rakyat menginginkan negara atasi wabah corona dengan cepat, tanggap, dan kerja nyata, diantaranya segera lakukan karantina wilayah dan jamin semua kebutuhan rakyat, agar tercipta sinergi dan kedisiplinan atasi pandemi. Namun, hal yang diinginkan rakyat tersebut nampaknya tak diindahkan hingga kini. Sehingga banyak rakyat yang masih tidak disiplin untuk #dirumahaja atau #stayathome karena jika begitu, dirumah bisa mati kelaparan. Dari sini seharusnya pemerintah peka dan mengerti pokok permasalahan rakyat, dan bersegera untuk memberikan solusi yaitu menjamin kebutuhan rakyat. Bukankah itu pun telah termaktub dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan? Lalu kenapa hingga kini masih dipersulit dan mencla-mencle ambil solusi lain?
 
Sebaliknya pemerintah malah mengambil solusi yang tidak nyambung, tidak tepat, dan berbelit-belit. Program Kartu Pra Kerja ini salah satunya. Program ini konsepnya terlihat amat dipaksakan dalam kondisi krisis, sehingga korban PHK dilatih secara online baru diberi tunjangan dan penyelenggaranya dapat uang dari Negara. pertanyaannya, lebih penting mana pelatihan orang, ketimbang memberi cash transfer kepada pekerja yang terdampak, terutama pekerja informal?
Dari sini semakin jelas bahwa pemerintah gagal dan gagap atasi pandemi. Solusi pemerintah mengatasi kondisi krisis tidak efektif. Pemerintah lebih memprioritaskan untung rugi dan menutup mata dari kebutuhan hakiki rakyat. Inilah watak rezim kapitalis demokrasi yang tidak menempatkan kemaslahatan rakyat sebagai prioritas tertinggi dan pertanggungjawaban akhirat sebagai tujuan.

Sistem Islam Miliki Solusi Jitu Atasi Wabah dan Krisis Ekonomi

Sangat berbeda sekali dengan Sistem Islam dalam naungan Khilafah. Seorang pemimpin (Khalifah) tidak akan sedikitpun mempersulit kehidupan rakyatnya. Tetapi sebaliknya, seorang Khalifah memiliki kewajiban untuk menempatkan kemaslahatan rakyat sebagai prioritas tertinggi. Dalam kondisi wabah, ternyata jauh-jauh hari Rasulullah SAW telah menganjurkan salah satu sistem penanganan penyakit menular yang kini dikenal sebagai karantina atau isolasi.

"Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu.” (HR Bukhari).
Pentingnya karantina adalah untuk menanggulangi penyebaran virus. Karantina dilakukan bukan hanya untuk yang telah di indikasi menderita penyakit, melainkan juga bagi orang-orang yang berada di kawasan endemi yang ada kontak langsung dengan para penderita.

Adapun, untuk menanggulangi krisis ekonomi, kita dapat melihat Khalifah Umar ra., ketika krisis ekonomi di tahun kelabu (masa krisis), beliau memberi contoh terbaik dengan cara berhemat dan bergaya hidup sederhana, bahkan lebih kekurangan dari masyarakatnya. Dengan itu beliau bisa merasakan betul bagaimana penderitaan yang dialami oleh rakyatnya. Beliau kemudian segera mengeluarkan kebijakan untuk menanggulangi krisis ekonomi secara cepat, tepat dan komprehensif. Untuk mengoptimalisasi keputusannya, Khalifah segera mengerahkan seluruh struktur, perangkat negara dan semua potensi yang ada untuk segera membantu masyarakat yang terdampak. Khalifah Umar ra., membagi tugas kepada para perangkat negara di bawah beliau hingga level pekerja, bahu-membahu dan sigap menyelesaikan persoalan yang ada. Khalifah Umar ra. tidak berpangku tangan atau sekadar perintah sana, perintah sini saja. Beliau langsung turun tangan mengkomando dan menangani krisis tersebut. Beliau langsung memerintahkan mendirikan posko untuk para pengungsi, dan bergerak cepat membagi-bagikan kebutuhan pokok masyarakat. Bahkan, Khalifah Umar ra tak pernah merasakan kenyang selama masa krisis. Karena beliau tidak mau, dirinya kenyang, sementara rakyatnya kelaparan.

Diriwayatkan dari Anas, “Perut Umar bin al-Khathab selalu keroncongan di tahun kelabu, sebab ia hanya makan dengan minyak. Ia mengharamkan mentega untuk dirinya. Ia memukul perut dengan jari-jarinya dan berkata, ‘Berbunyilah karena kita tidak punya apa pun selain minyak hingga rakyat sejahtera."

Begitulah seorang pemimpin dalam naungan sistem yang haq. Amat berbeda dengan pemimpin dalam sistem Demokrasi Kapitalis sekularisme, yang tak menghargai sedikitpun nyawa rakyatnya. Maka, sudah saatnya kita campakkan sistem rusak yang sudah berjalan menuju kematiannya ini, dan bersegera memperjuangkan syari'at Islam, dalam naungan Khilafah Islamiyah.

Wallahu'alam bisshowwab 
banner zoom