Keracunan MBG yang Terus Berulang, Ketika Negara Gagap Mengawasi Pangan

Dalam bulan ini kita di suguhi berita tentang keracunan MBG di berbagai kota yang ada di Indonesia. Seperti yang terjadi di Purworejo Jawa tengah ada 740 orang yang mengeluh muntah pusing diare setelah mengonsumsi MBG. Korban terdiri dari siswa, ibu menyusui dan hamil. Semua korban di larikan kerumah sakit dan melakukan rawat jalan, demikian penjelasan Ganis Pramudito selaku kepala dinas Purworejo, dilansir dari Kompas Semarang 25 Sepetember 2026. Sementara di Kabupaten Batang sebanyak 587 korban yang mengeluh muntah, pusing dan diare setelah makan MBG dan 127 diantaranya masih dirawat di berbagai rumah sakit yang ada di batang (Kompas.com 24/9/2026).

Kalau kita lihat fakta ini tentu miris sekali, MBG (Makan Bergizi Gratis) adalah program nasional dari pemerintah. Pada dasarnya Program ini itu sangat baik, karena niatnya untuk mengatasi kekurangan gizi anak- anak. Tapi niat baik saja tidak akan cukup jika pengawasannya dan pengaturannya tidak di atur dengan baik dan benar. Seharusnya banyaknya korban keracunan setelah mengonsumsi MBG di berbagai kota yang ada di Indonesia, seharusnya menjadikan evaluasi buat pemerintah, kenapa program yang awalnya baik tapi tambah membuat petaka di kalangan masyarakat yang menerima manfaat dari MBG.

Keracunan MBG ini tidak akan terjadi kalau saja pemerintah itu memberikan aturan dan pengawasan yang benar pada setiap pengelola dari SPPG ini, karena masalah keracunan ini tidak sekali dua kali terjadi tapi berulang kali. Kalau seperti ini pasti ada yang salah. Kelalaian dari SPPG karena tidak melakukan SOP dengan baik dan benar, sebenarnya bukan kesalahan dari SPPG sepenuhnya, Tapi karena lemahnya pengawasan dari pemerintah itu sendiri.

Makanan adalah kebutuhan yang sangat penting bagi tubuh manusia, maka untuk mendapatkan gizi bisa di butuhkan kualitas bahan makanan yang baik juga. Pertanyaannya apakah pemerintah sudah melakukan pengawasan dari SPPG itu, dari pemilihan bahan, pengolahan, pengemasan, sampai ke pendistribusian. Jika ini sudah dilaksanakan oleh pemerintah seharusnya tidak ada korban keracunan yang karena mengonsumsi MBG.

Sebagai masyarakat awam saya melihat program MBG ini terkesan tergesa gesa tidak memiliki standar yang jelas, karena yang di kejar dari setiap SPPG itu adalah keuntungan dari penyajian MBG. Sampai saat ini belum jelas siapa yang harus bertanggung jawab atas kelalain ini. Di tengah gencarnya tuntutan dari masyarakat untuk menghentikan program MBG. Sedangkan di kalangan elit terjadi lempar tanggung jawab, Miris betul rakyat hanya di jadikan sebagai alat untuk mendapat keuntungan semata oleh para pebisnis sedangkan keselamatannya tidak di prioritaskan. Sebenarnya masalah keracunan MBG di berbagai kota ini adalah sistemik, selama sistem kapitalis sekuler yang di terapkan di negeri ini masalah seperti ini akan terus terjadi.

Ini berbeda jika negara mau kembali pada sistem Islam, Di dalam sistem Islam negara bertugas mengurusi, menjaga keselamatan rakyatnya. Karena tugasnya sebagai penjaga maka rakyat menjadi prioritas utama untuk di selamatkan. Sistem Islam akan memantu dari hulu hingga hilir dalam penyediaan MBG, seperti dari pemilihan bahan makan ,standar dan kualitas barang di awasi dengan ketat oleh negara. Tukang masaknya di beri pelatihan dan pemeriksaan lahir batinnya, lalu pengemasannya akan di kontrol apakah tempat penyajiannya steril dan pengirimannya akan dipastikan sampai ke tangan penerima manfaat dengan baik.

Jika progam MBG ini dalam sistem Islam, negara akan benar benar menjaga kualitas makanan itu sampai ke penerimanya. Karena dalam sistem Islam keselamatan rakyat menjadi prioritas pertama, untuk menjaga semua itu negara turun langsung l untuk mengawasi pihak lain tidak di ikut sertakan apa lagi jika keterlibatannya hanya untuk keuntungan semata. Sistem Islam mengatur negara yang memegang kendali dari pemilihan bahan, pengolahan sampai penyaluran ke penerimanya. Ini semua di lakukan oleh negara supaya tidak ada celah buat orang untuk mengambil keuntungan dari program pemerintah. Negara Islam akan memastikan setiap SOP sesuai standar yang berlaku bukan cuma formalitas semata.

Untuk memastikan keamanan makanan dapur setiap hari di periksa di periksa oleh petugas negara dan pengemasan serta penyimpanan makan di awasi oleh negara langsung. Tujuan sistem Islam mengawasi setiap SPPG adalah untuk mencegah supaya keracunan makan itu tidak terjadi. Jika ada kelalaian yang menyebabkan orang keracunan makanan maka negara Islam akan menyampaikan bahwa kelalaian ini adalah tanggung jawab negara. Inilah perbedaan antara sistem kapitalis sekuler dan sistem Islam dalam mengurusi urusan rakyatnya setiap mekanismenya di perhatikan dengan detil supaya rakyat tidak jadi korban seperti saat ini.