Kelangkaan BBM Kembali Berulang, SPBU Mengular: Di Mana Peran Negara?

Oleh : Ummu Dayyin

Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) kembali menjadi persoalan yang meresahkan masyarakat. Antrean panjang di berbagai SPBU menunjukkan betapa pentingnya BBM bagi kehidupan sehari-hari. Masyarakat harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan bahan bakar, sementara pekerjaan, aktivitas ekonomi, dan kebutuhan keluarga ikut terganggu.

Ironisnya, persoalan ini seolah terus berulang. Masyarakat kembali menghadapi antrean panjang, ketidakpastian pasokan, dan kekhawatiran sulitnya memperoleh BBM. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: mengapa persoalan energi yang begitu penting bagi kehidupan rakyat terus menjadi masalah?

Kelangkaan BBM tidak semestinya dipandang hanya sebagai persoalan teknis distribusi. Jika terjadi berulang, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap ketersediaan stok, sistem distribusi, pengawasan penyaluran, dan kebijakan pengelolaan energi. Rakyat membutuhkan kepastian, bukan sekadar penjelasan ketika kesulitan sudah terjadi.

BBM Menyangkut Hajat Hidup Masyarakat

BBM merupakan kebutuhan strategis yang menopang berbagai aktivitas masyarakat. Transportasi, distribusi pangan, kegiatan pertanian, perdagangan, hingga pelayanan publik membutuhkan energi agar dapat berjalan dengan baik.

Ketika pasokan BBM terganggu, dampaknya meluas. Pengemudi angkutan kehilangan waktu produktif, pedagang kesulitan menjalankan usaha, dan masyarakat yang menggunakan kendaraan untuk bekerja harus menghadapi ketidakpastian. Jika kelangkaan berlangsung lama, biaya distribusi barang juga berpotensi meningkat dan membebani masyarakat.

Kelompok ekonomi kecil biasanya paling rentan menghadapi situasi ini. Mereka tidak selalu memiliki pilihan transportasi lain atau kemampuan untuk menanggung tambahan biaya. Karena itu, kelangkaan BBM bukan hanya persoalan ketersediaan barang, tetapi juga menyangkut keadilan dan perlindungan terhadap kehidupan masyarakat.

Islam Memandang Kepemimpinan sebagai Amanah

Dalam perspektif Islam, negara memiliki tanggung jawab besar dalam mengurus urusan rakyat. Kekuasaan bukan sekadar kewenangan untuk membuat kebijakan, melainkan amanah yang harus ditunaikan demi kemaslahatan masyarakat.

Ketika kebutuhan strategis masyarakat terganggu, negara harus hadir untuk mencari penyebab, memperbaiki sistem, dan memastikan pelayanan publik berjalan sebagaimana mestinya. Penanganan tidak cukup dilakukan secara reaktif setelah antrean panjang terjadi. Diperlukan langkah pencegahan dan perencanaan yang mampu mengurangi risiko kelangkaan berulang.

Pemerintah perlu menjelaskan kondisi pasokan secara transparan, memperkuat pengawasan distribusi, menindak penimbunan atau penyimpangan apabila terbukti terjadi, serta memastikan penyaluran BBM berlangsung adil dan tepat sasaran.

Jika masalah yang sama terus berulang, evaluasi harus menyentuh akar persoalan. Jangan sampai masyarakat terus diminta bersabar, sementara perbaikan mendasar tidak terlihat.

Pengelolaan Energi Harus Berorientasi pada Kemaslahatan

Islam mengajarkan bahwa sumber daya yang menyangkut kepentingan masyarakat luas tidak boleh dikelola semata-mata berdasarkan pertimbangan keuntungan. Pengelolaannya harus memperhatikan kemanfaatan, keadilan, dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat.

Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah saw. menyebut kaum Muslim berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput, dan api. Hadis ini menjadi salah satu landasan pembahasan ulama tentang kepemilikan umum atas sumber daya yang menyangkut kepentingan orang banyak.

Prinsip tersebut mengingatkan bahwa pengelolaan sumber daya strategis harus diarahkan pada kemaslahatan masyarakat. Negara berkewajiban memastikan tata kelola energi berjalan dengan baik, pasokan tersedia, distribusi menjangkau wilayah yang membutuhkan, dan kebijakan yang diambil tidak mengabaikan kepentingan rakyat.

Karena itu, persoalan kelangkaan BBM perlu dilihat secara menyeluruh. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan produksi, penyediaan, distribusi, dan pengawasan berjalan secara terpadu. Dengan demikian, kebutuhan energi masyarakat tidak terus-menerus berada dalam ketidakpastian.

Saatnya Negara Menunaikan Tanggung Jawab

Antrean panjang di SPBU semestinya menjadi peringatan bahwa pengelolaan kebutuhan publik membutuhkan keseriusan dan tanggung jawab. Negara perlu memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap BBM secara wajar, sekaligus membangun sistem distribusi yang tangguh menghadapi berbagai gangguan.

Rakyat tidak cukup hanya membutuhkan imbauan untuk tertib mengantre. Mereka juga membutuhkan informasi yang jelas, penanganan yang cepat, serta jaminan bahwa persoalan serupa tidak dibiarkan terus berulang. Pemerintah perlu menyampaikan penyebab gangguan pasokan berdasarkan fakta, menjelaskan langkah penanganan, dan melakukan evaluasi terbuka terhadap kebijakan yang belum berjalan efektif.

Dalam Islam, kepemimpinan akan dimintai pertanggungjawaban atas amanah yang diembannya. Rasulullah saw. bersabda:

“Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menegaskan bahwa mengurus kebutuhan masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab kepemimpinan. Kelangkaan BBM yang berulang harus menjadi bahan evaluasi serius, bukan sekadar persoalan yang diselesaikan sementara hingga muncul kembali di kemudian hari.

Negara harus hadir melalui kebijakan yang berpihak pada kemaslahatan rakyat, pengelolaan energi yang bertanggung jawab, distribusi yang adil, serta pengawasan yang tegas. Sebab, dalam pandangan Islam, kekuasaan adalah amanah, dan amanah tidak cukup diucapkan, tetapi harus diwujudkan melalui pelayanan nyata.

Jangan sampai antrean panjang di SPBU menjadi pemandangan yang terus berulang, sementara rakyat harus menanggung sendiri dampaknya. Sudah saatnya pengelolaan energi dikembalikan pada tujuan utamanya, yakni menjamin kebutuhan masyarakat terpenuhi secara adil, layak, dan berkelanjutan dan semua ini akan terwujud di dalam sistem aturan islam.  Wallahua'lam bishawab..