Fenomena Downgrade, Mode Bertahan dalam Ancaman Kemiskinan

Oleh Ummu Ghoza

Penamabda.com-Belakangan ini, fenomena yang dikenal sebagai downgrade tengah ramai dibicarakan di tengah masyarakat. Ini menjadi cerminan nyata betapa beratnya tekanan ekonomi yang dirasakan banyak keluarga di negeri ini. Ekonom sekaligus Direktur Next Policy, Yusuf Wibisono, menilai pergeseran ini menunjukkan bahwa masyarakat, khususnya kalangan kelas menengah, kini mulai lebih bijak dan mengutamakan fungsi daripada sekadar gengsi dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jika dulu banyak orang berusaha tampil mewah meski kemampuan belum sepenuhnya mendukung, kini realitas ekonomi memaksa mereka untuk menyesuaikan gaya hidup dengan kondisi pendapatan yang sebenarnya (Republika, 9/10/2026).

Namun di balik penyesuaian tersebut tersembunyi sebuah kecemasan yang mendalam. Tingginya angka utang konsumtif menjadi bukti bahwa sebagian besar masyarakat sempat terjebak dalam tekanan untuk memaksakan gaya hidup di atas kemampuan yang dimilikinya, hingga akhirnya harus melakukan penurunan taraf hidup yang cukup signifikan. Data memperlihatkan bahwa jumlah penduduk kelas menengah turun tajam, dari 60,8 juta orang atau sekitar 23 persen pada tahun 2018, menjadi hanya 46,7 juta orang atau 16,6 persen pada tahun 2025. Sebaliknya, kelompok masyarakat yang tergolong rapuh atau rentan miskin justru semakin mendominasi struktur ekonomi kita, meningkat dari 68,5 persen pada tahun 2018 menjadi 74,5 persen pada tahun 2025. Pergeseran angka-angka ini bukan sekadar statistik belaka, melainkan gambaran nyata bahwa sekelompok besar masyarakat perlahan namun pasti terdorong turun ke tingkat kesejahteraan yang lebih rendah. (Kompas.com, 8/10/2026).

Perubahan pola bertahan hidup pun terlihat sangat jelas. Kalau dulu ketika tekanan finansial datang, banyak keluarga masih bisa mengandalkan tabungan yang telah dikumpulkan bertahun-tahun lamanya, kini situasinya berubah drastis. Semakin banyak orang yang terpaksa menutupi kekurangan kebutuhan hidup bukan dari simpanan yang dimilikinya, melainkan dengan menambah utang. Jika dulu kondisi keuangan yang terjaga bisa diibaratkan "mantab", kini banyak yang terjebak dalam siklus utang yang terus menumpuk dan justru membawa kepada kehancuran, sebuah kondisi yang menyedihkan namun sulit dihindari oleh sebagian besar masyarakat kita.

Jika kita menelusuri akar permasalahannya, sistem ekonomi yang dijalankan selama ini tidak terlepas dari peran penting yang memicu terjadinya fenomena ini. Kapitalisme yang meresap dalam kehidupan masyarakat mendorong terciptanya budaya mengejar kemewahan dan penampilan luar, di mana kebahagiaan sering diukur dari seberapa mewah gaya hidup yang ditampilkan, bukan dari ketenangan yang dirasakan di dalam hati.

Di saat yang sama, sistem ini juga melahirkan kemiskinan yang bersifat struktural, di mana kesempatan dan sumber daya tidak terbagi secara adil kepada seluruh lapisan masyarakat. Fenomena penurunan taraf hidup yang terjadi saat ini merupakan dampak berantai dari berbagai kebijakan yang kurang berpihak pada rakyat, mulai dari kebijakan efisiensi pemerintah yang memotong pelayanan publik, kenaikan harga kebutuhan pokok yang terus meningkat, beban perpajakan yang terasa semakin berat, hingga gelombang pemutusan hubungan kerja yang masih kerap terjadi di berbagai sektor pekerjaan. 

Politik ekonomi yang berlandaskan pada sistem sekuler ternyata belum mampu menjamin kestabilan ekonomi rakyat, bahkan kerap kali justru melahirkan ketidakpastian finansial dan ancaman kemiskinan yang semakin meluas. Di tengah semua ini, negara seolah berlepas tangan, seakan kesejahteraan rakyat adalah urusan masing-masing individu, bukan tanggung jawab bersama yang harus dipikul oleh negara.

Berbeda jauh dengan pandangan yang ditawarkan oleh Islam. Dalam pandangan Islam, gaya hidup seseorang seharusnya dibangun di atas prioritas kebutuhan yang wajar dan seimbang, bukan berlandaskan keinginan yang tidak terbatas atau keinginan dipuji oleh orang lain. Islam mengajarkan kita untuk hidup secukupnya, tidak berlebihan, tidak boros, dan tidak terjebak dalam persaingan menampakkan kemewahan yang sebenarnya tidak kita miliki. Lebih dari itu, dalam sistem Islam, negara memikul tanggung jawab yang sangat besar terhadap kesejahteraan rakyatnya. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Bukhari Muslim yang artinya "Seorang imam (kepala negara) adalah pengurus (ra'in) dan bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Negara wajib berupaya menyediakan lapangan kerja yang memadai bagi setiap warganya, mengelola sumber daya alam untuk kemaslahatan seluruh rakyat, dan tidak membebani masyarakat dengan pungutan atau pajak yang membebani hidup mereka. Sistem ekonomi yang bersumber dari nilai-nilai Islam menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar setiap warga negara, baik itu kebutuhan pangan yang layak, pelayanan kesehatan yang terjangkau, pendidikan yang berkualitas, hingga rasa aman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. 

Apabila kebutuhan dasar ini terpenuhi dengan baik, maka tidak akan terjadi tekanan finansial yang memaksa masyarakat menurunkan taraf hidup mereka secara massal apalagi terjebak dalam utang yang tidak terkendali. Di sini negara berperan layaknya seorang pemimpin yang penuh kasih, melayani dan mengayomi rakyatnya dengan sepenuh hati, bukan sekadar mengatur dan memungut, sehingga setiap orang dapat hidup bermartabat, tenang, dan terjamin kehidupannya. Wallahu alam bisshoab.[]