Tepi Barat "Milik Israel", Solusi Dua Negara Hanyalah Ilusi
Oleh Ummu Ghoza
Penamabda.com-Dalam beberapa waktu terakhir, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia telah mengikuti berbagai agenda penting di kancah internasional. Tercatat ada sekitar tiga puluh tiga agenda yang dihadiri, termasuk tujuh pertemuan yang secara khusus membahas isu Palestina, situasi di Timur Tengah, serta pembahasan yang terus digembar-gemborkan mengenai apa yang disebut sebagai solusi dua negara. Namun, di tengah upaya-upaya diplomasi yang terus dilakukan, pernyataan-pernyataan baru dari pihak penguasa pendudukan semakin memperjelas bahwa jalan damai yang ditawarkan selama ini nyatanya tidak pernah benar-benar diinginkan oleh pihak penjajah. (Kompas.id, 9/10/2026).
Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, secara terang-terangan menyatakan bahwa ketiga wilayah administratif di Tepi Barat semuanya adalah "milik Israel". Pernyataan ini bukan sekadar ucapan kosong atau pernyataan emosional dari seorang pejabat ekstremis, melainkan mencerminkan niat asli yang selama ini tersembunyi di balik segala perundingan yang berlangsung. Padahal, berdasarkan Kesepakatan Oslo II yang disepakati pada tahun 1995, wilayah Tepi Barat telah dibagi menjadi tiga kawasan, yaitu Area A, Area B, dan Area C. Area A seharusnya berada di bawah kendali penuh pihak Palestina, sedangkan Area B berada di bawah pengelolaan sipil Palestina dengan pengawasan keamanan dari pihak Israel. Sementara itu, Area C yang mencakup sekitar enam puluh persen dari seluruh wilayah Tepi Barat, saat ini berada di bawah kendali penuh pihak Israel.
Namun kini, Ben-Gvir dengan tegas menyatakan bahwa Area A, Area B, maupun Area C semuanya adalah milik entitas zionis Israel. Hal ini membuktikan dengan sangat jelas bahwa pembagian wilayah yang pernah disepakati hanyalah taktik sementara yang tujuannya hanya untuk memberi kesan bahwa ada kemajuan dalam proses perdamaian, padahal kenyataannya pihak zionis Israel sejak awal telah berniat menguasai seluruh tanah Palestina. Keinginan sejati mereka bukanlah hidup berdampingan secara damai, melainkan membangun apa yang mereka sebut sebagai "Israel Raya", yang berarti merebut dan menguasai seluruh wilayah dari sungai hingga ke laut, tanpa menyisakan ruang sedikit pun bagi rakyat Palestina untuk hidup merdeka di tanah mereka sendiri.
Kenyataan pahit ini semakin dipertegas oleh berbagai peristiwa kemanusiaan yang terus berlangsung setiap harinya. Terjadi genosida yang masih berlangsung di Jalur Gaza, di mana penduduk sipil dibombardir dan diusir dari rumah-rumah mereka tanpa ada perlindungan yang berarti dari dunia internasional. Pemukiman-pemukiman ilegal terus diperluas di Tepi Barat, rumah-rumah warga Palestina diruntuhkan, tanah-tanah mereka dirampas, dan puluhan masjid telah dibakar atau dirusak oleh para pemukim zionis yang bertindak sewenang-wenang di bawah perlindungan pasukan pendudukan. Kompleks Masjidil Aqsa yang merupakan kiblat pertama umat Islam pun terus-menerus diserbu dan dilanggar kesuciannya, dengan upaya sistematis untuk mengubah wajah dan status situs suci tersebut demi membangun struktur lain di atasnya. Semua ini adalah kejahatan besar yang dilakukan oleh entitas zionis terhadap rakyat Palestina pada khususnya dan terhadap seluruh umat Islam pada umumnya.
Di tengah penderitaan yang tak terlukiskan ini, kita perlu menyadari satu kebenaran yang sering kali tertutup oleh janji-janji manis para pemimpin dunia: solusi dua negara yang terus didengungkan oleh Amerika Serikat, negara-negara sekutu, serta para penguasa di sebagian negeri-negeri Muslim, nyatanya hanyalah sebuah kebohongan besar dan ilusi yang tak akan pernah mewujud. Bagaimana mungkin kita bisa mempercayai sebuah jalan damai, ketika pihak yang seharusnya menjadi mitra perundingan saja secara terbuka menyatakan menolak keberadaan negara Palestina dan mengklaim seluruh tanah tersebut sebagai milik mereka? Semua perundingan yang telah berlangsung selama puluhan tahun ternyata hanya memberi waktu bagi pihak penjajah untuk semakin memperkuat cengkeraman mereka, memperluas pemukiman, dan semakin jauh menjauhkan rakyat Palestina dari hak kemerdekaan mereka yang sah.
Fakta yang semakin menyakitkan terlihat dari sikap sebagian pemimpin negara-negara Arab yang justru memilih untuk mendekat dan bersalaman dengan pemimpin pendudukan, seolah-olah tidak ada penderitaan yang sedang menimpa saudara-saudara kita di Palestina. Pertemuan-pertemuan yang dilakukan tanpa membawa tekanan yang berarti bagi pihak penjajah adalah bentuk pengkhianatan nyata terhadap perjuangan rakyat Palestina yang telah berkorban begitu banyak nyawa dan harta benda. Semua ini menunjukkan bahwa jalur diplomasi yang bergantung pada negara-negara adidaya atau penguasa yang tidak berpihak pada kebenaran tidak akan pernah mampu mengembalikan hak-hak yang dirampas.
Kejahatan yang dilakukan oleh entitas zionis Israel sudah melampaui batas-batas kemanusiaan dan tidak lagi bisa ditoleransi. Masalah ini tidak akan selesai hanya dengan perundingan meja bundar, resolusi PBB yang tak ditegakkan, atau seruan belas semata. Masalah Palestina adalah masalah seluruh umat Islam, dan penyelesaiannya pun harus diambil dengan jalan yang diridhai oleh Allah SWT, yaitu melalui jihad fisabilillah yang tulus dan terorganisir. Namun, kekuatan umat Islam yang saat ini terpecah belah di antara sekian banyak negara tidak akan mampu menghadapi musuh yang terorganisir dengan baik jika berdiri sendiri-sendiri. Oleh karena itu, perjuangan untuk menegakkan kembali Khilafah menjadi sangat mendesak dan penting. Karena sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang artinya, "Sesungguhnya al-imam (khalifah/pemimpin) itu adalah junnah (perisai), di mana orang-orang akan berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya."
Hanya di bawah satu kepemimpinan yang berlandaskan syariat Islam, umat Islam dapat bersatu, mengerahkan kekuatan secara terpadu, dan melaksanakan jihad dengan benar demi membebaskan Palestina, mengembalikan kemuliaan Masjidil Aqsa, dan mewujudkan keadilan yang sejati di bawah naungan hukum Allah. Wallahu alam bisshoab. []

Posting Komentar