Dari Makan Tabungan ke Makan Utang, Alarm Kegagalan Sistem Ekonomi Kapitalisme

Bukan Sekadar Mengubah Gaya Hidup. Dahulu, memiliki mobil, berbelanja di pusat perbelanjaan, menikmati makanan di restoran, atau berlibur bersama keluarga menjadi gambaran kehidupan kelas menengah yang relatif mapan. Namun, ketika tekanan ekonomi semakin terasa, sebagian masyarakat mulai mengubah kebiasaan tersebut. Mobil dijual dan diganti sepeda motor, makan di restoran beralih menjadi memasak di rumah, merek terkenal diganti produk yang lebih terjangkau, sementara rencana berlibur harus ditunda entah sampai kapan.

Fenomena ini dikenal sebagai downgrade atau downgrading gaya hidup, yakni menurunkan standar konsumsi demi menyesuaikan pengeluaran dengan kemampuan keuangan. Sekilas, langkah ini terlihat sebagai bentuk kedewasaan dalam mengelola uang. Masyarakat mulai memilah kebutuhan, mengurangi pengeluaran yang tidak mendesak, dan mengutamakan barang berdasarkan fungsi daripada gengsi.

         

Akan tetapi, persoalannya tidak sesederhana perubahan selera. Ketika penurunan gaya hidup dilakukan karena pendapatan tidak lagi mampu mengejar biaya hidup, ada masalah ekonomi yang lebih serius di baliknya. Penghematan bukan semata-mata pilihan, melainkan cara bertahan agar kebutuhan pokok tetap terpenuhi.

Republika melalui artikel “Di Balik Fenomena Gaya Hidup Downgrade, Apa yang Sebenarnya Terjadi?” pada 8 Oktober 2026 mengulas bagaimana masyarakat mulai beralih ke barang dan layanan yang lebih murah. Pakar ekonomi dan bisnis Universitas Gadjah Mada, Wisnu Setiadi Nugroho, menilai bahwa downgrading dapat menjadi respons rumah tangga terhadap ketidakpastian ekonomi, terutama ketika mereka berusaha mempertahankan kebutuhan inti seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan.

Masalahnya, bagaimana jika penghematan terus dilakukan, tetapi pendapatan tetap stagnan dan harga kebutuhan hidup terus meningkat? Sampai kapan masyarakat bisa menurunkan standar hidup sebelum kebutuhan yang benar-benar mendasar ikut dikorbankan?

Di sinilah fenomena downgrade perlu dibaca sebagai peringatan. Bukan hanya tentang perubahan pola konsumsi, melainkan tentang menyusutnya rasa aman ekonomi dan meningkatnya ancaman kemiskinan.

Data ekonomi yang beredar menunjukkan perubahan mencolok dalam struktur masyarakat Indonesia. Jumlah penduduk kelas menengah disebut turun dari sekitar 60,8 juta orang atau 23 persen pada 2018 menjadi 46,7 juta orang atau 16,6 persen pada 2025. Pada saat yang sama, kelompok ekonomi rentan dan calon kelas menengah semakin mendominasi piramida ekonomi.

Angka tersebut perlu dibaca secara cermat. Pengelompokan kelas ekonomi berdasarkan pengeluaran per kapita tidak sepenuhnya sama dengan pengelompokan berdasarkan pendapatan. Seseorang bisa saja masih bekerja dan menerima gaji setiap bulan, tetapi daya beli serta kemampuannya menghadapi guncangan ekonomi terus melemah.

Pemberitaan Katadata melalui Databoks pada 11 Februari 2026, berdasarkan data BPS yang diolah Mandiri Institute, mencatat bahwa jumlah kelas menengah turun dari 47,9 juta orang pada 2024 menjadi 46,7 juta orang pada 2025. Sementara itu, kelompok menuju kelas menengah bertambah menjadi sekitar 142 juta orang. Data ini memperlihatkan bahwa posisi ekonomi banyak keluarga masih rentan terhadap perubahan harga, kehilangan pekerjaan, maupun pengeluaran mendadak.

Artinya, persoalan yang dihadapi masyarakat bukan sekadar ketidakmampuan membeli barang bermerek atau menikmati hiburan seperti sebelumnya. Persoalan yang lebih mendasar adalah rapuhnya fondasi keuangan keluarga. Penghasilan yang seharusnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan, menabung, menyekolahkan anak, dan mempersiapkan masa depan kini semakin banyak terserap untuk biaya hidup sehari-hari.

Bahkan, muncul gambaran yang getir: jika sebelumnya sebagian keluarga masih bisa mengandalkan tabungan ketika menghadapi tekanan finansial, kini sebagian lainnya terpaksa mengandalkan utang. Istilah populer mantab—makan tabungan—bergeser menjadi maut—makan dari utang.

Ungkapan tersebut memang bukan kategori statistik resmi, tetapi menggambarkan situasi yang patut diwaspadai. Tabungan merupakan cadangan untuk menghadapi keadaan darurat. Sebaliknya, utang yang digunakan berulang kali untuk menutup kebutuhan sehari-hari dapat menjadi beban baru karena harus dibayar kembali, sering kali beserta bunga dan biaya lainnya.

Ketika pendapatan tidak mencukupi, keluarga mungkin meminjam untuk membayar biaya sekolah, kebutuhan dapur, tagihan, atau pengeluaran kesehatan. Pada awalnya, pinjaman terasa seperti jalan keluar. Namun, jika sumber pendapatan tidak membaik, cicilan justru mempersempit ruang keuangan pada bulan berikutnya.

Masyarakat akhirnya terjebak dalam lingkaran yang sulit diputus: berhemat untuk menutup kekurangan, berutang ketika penghematan tidak lagi cukup, kemudian kembali berutang untuk memenuhi kebutuhan yang belum tertutupi.

Fenomena downgrade memiliki dua sisi yang perlu dibedakan. Pertama, budaya konsumtif yang mendorong seseorang membeli barang demi pengakuan sosial. Kedua, tekanan ekonomi yang memaksa seseorang mengurangi konsumsi karena kemampuan finansialnya menurun.

Dalam masyarakat yang kuat dipengaruhi budaya konsumerisme, keberhasilan sering kali diukur melalui kepemilikan materi. Pakaian, kendaraan, telepon genggam, tempat tinggal, bahkan pilihan tempat makan dapat menjadi simbol status sosial. Media sosial turut memperkuat kecenderungan membandingkan kehidupan sendiri dengan kehidupan orang lain.

Akibatnya, sebagian orang terdorong memenuhi keinginan yang melampaui kemampuan. Barang yang belum diperlukan dibeli demi mengikuti tren. Pengeluaran yang seharusnya dapat ditunda justru dipaksakan agar tidak dianggap tertinggal. Jika perilaku ini dibiayai dengan utang konsumtif, masalah keuangan semakin berat.

Islam mengajarkan agar manusia tidak diperbudak keinginan dan tidak berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta. Allah Swt. berfirman dalam QS Al-Furqan ayat 67 bahwa orang-orang yang membelanjakan harta tidak berlebihan dan tidak pula kikir, tetapi berada di tengah-tengah antara keduanya.

Namun, tidak tepat jika seluruh fenomena downgrade disalahkan pada gaya hidup masyarakat. Orang yang menurunkan anggaran makan, memilih transportasi lebih murah, atau membatalkan rekreasi belum tentu sebelumnya hidup boros. Bisa jadi ia telah mengelola keuangannya secara hati-hati, tetapi tetap kesulitan karena pendapatannya tidak sebanding dengan biaya kebutuhan.

Di sinilah kritik terhadap kapitalisme sekuler perlu diarahkan pada persoalan struktural. Sistem yang menempatkan pertumbuhan ekonomi, akumulasi modal, dan keuntungan sebagai orientasi utama dapat menghasilkan ketimpangan apabila distribusi kekayaan dan perlindungan masyarakat tidak berjalan secara adil.

Perekonomian bisa tumbuh, investasi dapat meningkat, dan berbagai proyek pembangunan dapat berlangsung, tetapi hasilnya tidak otomatis dirasakan secara merata. Pertumbuhan makroekonomi tidak selalu berarti keluarga pekerja memiliki daya beli yang lebih baik.

Ketika kesempatan kerja berkualitas terbatas, upah sulit mengejar kenaikan biaya hidup, dan hubungan kerja semakin tidak pasti, keluarga berpenghasilan menengah pun dapat kehilangan ketahanan ekonominya. Ancaman PHK, kebutuhan pendidikan, biaya kesehatan, serta harga pangan dan energi menambah tekanan yang harus mereka hadapi.

Dengan demikian, kemiskinan tidak selalu lahir karena seseorang malas bekerja atau tidak pandai mengatur uang. Ada keadaan ketika orang telah bekerja keras, tetapi sistem ekonomi dan struktur kesempatan yang tersedia belum memberinya penghasilan serta perlindungan yang memadai.

Kritik ini tidak berarti setiap kebijakan pemerintah atau setiap aktivitas pasar pasti merugikan rakyat. Yang perlu dipersoalkan ialah ketika kebijakan ekonomi lebih menekankan pencapaian target dan kepentingan modal, sedangkan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar tidak menjadi ukuran utama keberhasilan. Jika kondisi seperti ini meluas, downgrade bukan lagi sekadar tren gaya hidup. Ia menjadi gejala bahwa sebagian masyarakat sedang kehilangan kesejahteraan mempertahankan kesejahteraan.