Zionis Rancang Pengusiran Warga Gaza, Saatnya Perisai Islam Hadir di Tengah Umat

Konflik Palestina saat ini memasuki babak yang semakin kritis. Bukan hanya serangan militer dan penghancuran infrastruktur yang menjadi permasalahan, tetapi juga munculnya gagasan untuk mengosongkan Gaza dari penduduk Palestinanya. 

Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir menyerukan pembangunan kuil Yahudi di kawasan yang menjadi salah satu tempat suci umat Islam tersebut. saat berkesempatan memasuki kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur yang diduduki.

Muncul rencana untuk memindahkan sekitar 1,86 juta warga Palestina dari Gaza dalam waktu tujuh tahun yang mengatas namakan “migrasi sukarela”. Rencana tersebut mencakup mekanisme perpindahan warga Gaza ke negara lain, dengan target jumlah keberangkatan yang meningkat secara bertahap setiap tahunnya. 

Apakah hal ini dapat disebut “sukarela” jika perpindahan tersebut masyarakatnya hidup dalam kondisi perang, kehilangan rumah, kehilangan akses terhadap kebutuhan dasar, dan menghadapi tekanan yang terus-menerus?

Ketika Pengusiran Disebut “Migrasi Sukarela” Istilah memiliki kekuatan politik!

Sebuah tindakan pengusiran dapat terdengar jauh lebih manusiawi ketika dikemas sebagai “migrasi sukarela”. Karena itu, masyarakat internasional perlu menyadari substansi kebijakan, bukan hanya sekadar istilah yang digunakan untuk membungkusnya.

Di Tepi Barat, warga Israel dilaporkan berupaya menerobos Masjid Nur al-Din Zengi di Bazariya dan membakar masjid setelah gagal mendobrak pintunya. Slogan bernada rasis dan ancaman terhadap warga Palestina juga ditemukan di lokasi tersebut.

Lebih jauh, rangkaian peristiwa ini tidak hanya sekedar konflik militer atau agama sesaat. Ada persoalan yang lebih dalam dan kompleks. keamanan warga sipil, hak untuk tinggal di tanah kelahiran, jaminan agama, serta masa depan sebuah bangsa yang terus menghadapi ancaman pengusiran.

Palestina bukan sekadar persoalan geopolitik. Al-Aqsa memiliki kedudukan khusus dalam sejarah dan keyakinan umat Islam.

Karena itu, penderitaan rakyat Palestina semestinya menggugah solidaritas umat Islam di seluruh dunia. Namun solidaritas tidak cukup berhenti pada kecaman dan unggahan di media sosial.

Umat Islam membutuhkan kekuatan perlindungan yang nyata—bukan dalam bentuk tindakan kekerasan individual, tetapi melalui kekuatan politik, ekonomi, diplomasi, bantuan kemanusiaan, pendidikan, serta konsolidasi negara-negara Muslim untuk bersatu sehingga mampu memberikan tekanan yang efektif.

Selama ini respons terhadap persoalan Palestina berjalan secara terpecah-pecah, sehingga kekuatan umat akan sulit mencapai hasil maksimal. Padahal negara-negara Muslim memiliki sumber daya ekonomi dan alam, posisi strategis, dan pengaruh diplomatik yang besar. Persoalannya adalah bagaimana seluruh potensi tersebut dikonsolidasikan menjadi kebijakan yang benar-benar mampu melindungi rakyat Palestina.

Salah satu bahaya terbesar dalam persoalan Palestina adalah normalisasi.

Ketika penguasaan wilayah disebut “keamanan” dan pemindahan penduduk disebut “migrasi sukarela” sehingga hal tersebut diperlakukan sebagai fakta politik yang harus diterima, masyarakat dunia perlahan dapat dibuat terbiasa dengan ketidakadilan.

Padahal, prinsip kemanusiaan seharusnya sederhana: warga sipil harus dilindungi, tempat ibadah harus dihormati, dan penduduk tidak boleh dipaksa meninggalkan tanah tempat mereka hidup.

Karena itu, masyarakat internasional baik muslim maupun non muslim perlu terus mendorong akuntabilitas, investigasi independen atas dugaan pelanggaran hukum humaniter, perlindungan warga sipil, serta penghormatan terhadap hak-hak rakyat Palestina.

Dalam perspektif Islam, kekuatan umat tidak hanya dibangun ketika krisis telah mencapai titik terburuk. Islam mengajarkan pentingnya persatuan, keadilan, perlindungan terhadap setiap makhluk, dan tanggung jawab penguasa terhadap rakyatnya.

Konsep junnah atau perisai dalam Islam dapat dimaknai sebagai hadirnya kekuatan politik yang melindungi manusia dari kezaliman. Dalam konteks kekinian, semangat tersebut dapat diwujudkan melalui institusi yang kuat, pemerintahan yang bertanggung jawab, diplomasi yang berani, kemandirian, serta kebijakan luar negeri yang berpihak pada keadilan dan kemanusiaan.

Kemandirian juga menjadi penting. Ketika keputusan politik suatu negara sangat bergantung pada persetujuan kekuatan besar, ruang untuk mengambil kebijakan independen menjadi terbatas. Karena itu, negara-negara Muslim perlu bersatu untuk membentuk kekuatan sehingga tidak mudah ditekan oleh kepentingan negara penjajah.

Sumber daya strategis dunia Islam pun semestinya dikelola untuk sebesar-besarnya kemaslahatan masyarakat, termasuk memperkuat ketahanan politik dalam dan luar negeri.

Para pemimpin negara-negara Muslim juga memiliki tanggung jawab yang jauh lebih besar: menggunakan kekuatan diplomatik dan ekonomi yang mereka miliki untuk menekan terjadinya pelanggaran serta mendorong penyelesaian yang adil sesuai syariat.

Palestina tidak membutuhkan sekadar air mata dan slogan. Palestina membutuhkan keberpihakan yang nyata.

Jika hari ini rencana pemindahan jutaan warga Gaza dapat dibicarakan secara terbuka sebagai sebuah kebijakan, sementara umat Islam terus menjadi sasaran provokasi dan penyerangan, maka umat harus bertanya: sampai kapan ketidakadilan akan dianggap sebagai sesuatu yang normal?

Sudah waktunya umat menghadirkan “perisai”—kekuatan yang melindungi, kekuatan yang berdiri di atas keadilan, bukan kebencian; dan kekuatan yang bekerja untuk memastikan bahwa tidak seorang pun kehilangan hak hidup, rumah, dan tempat ibadahnya hanya karena ia berada di pihak yang lemah.

Palestina adalah ujian bagi kemanusiaan. Dan bagaimana umat meresponsnya hari ini akan menjadi bagian dari catatan sejarah tentang apakah kita memilih diam, atau memilih berdiri bersama. 

Kekuatan untuk melindungi Palestina hanya akan terwujud dengan adil jika kaum muslimin bersatu dibawah naungan Daulah Islamiyah yang sesuai ajaran Rosulullah SAW.