Seporsi MBG dan Pertanyaan tentang Tanggung Jawab Negara

Gratis belum tentu menjamin keselamatan. Program yang digadang-gadang menyehatkan generasi bangsa justru membuat ribuan siswa dan guru jatuh sakit. Jangan buru-buru menyalahkan dapurnya. Bisa jadi, yang bermasalah bukan sekadar dapurnya, tetapi sistemnya.

Dilansir dari detikJogja (9-9-2026), kasus dugaan keracunan MBG di empat sekolah di Bantul ternyata berasal dari SPPG yang sama. Sebelumnya, Tirto.id juga merangkum rentetan kasus keracunan MBG pada awal September dengan hampir 2.000 siswa dan guru menjadi korban di berbagai daerah.

Jika kita menelusuri kasus keracunan MBG dari waktu ke waktu, sulit rasanya mengatakan bahwa ini hanya kejadian tunggal. Kasus serupa terus muncul di berbagai daerah, sementara pertanyaan tentang keamanan, pengawasan, dan evaluasi program masih terus bermunculan.

Padahal, persoalan MBG bukan sekadar soal membagikan makanan gratis. Ada tanggung jawab negara di dalamnya, memastikan makanan yang diberikan kepada rakyat, terlebih kepada anak-anak sekolah, benar-benar aman, layak, dan berkualitas.

Kesalahan teknis dalam program sebesar ini tentu mungkin saja terjadi. Namun, ketika kejadian serupa terus berulang di berbagai tempat dan korbannya terus bertambah, persoalannya tidak lagi cukup dilihat sebagai kesalahan satu dapur atau satu pelaksana. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah, mengapa pola yang sama terus berulang? Di mana letak evaluasinya? Sejauh mana pengawasan dilakukan? Dan apakah keselamatan penerima MBG benar-benar menjadi prioritas?

Jangan sampai karena MBG sudah berjalan sebagai program besar, persoalan keselamatan justru dianggap sebagai konsekuensi yang bisa dimaklumi. Makanan gratis memang penting, tetapi makanan yang aman seharusnya bukan sesuatu yang bisa ditawar.

Di sinilah tanggung jawab negara seharusnya terlihat. Negara tidak cukup hanya memastikan program berjalan dan target distribusi tercapai. Negara juga harus memastikan bahwa setiap makanan yang sampai kepada rakyat memenuhi standar keamanan dan kualitas. Apalagi program ini menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar dan menyasar jutaan masyarakat.

Ketika banyak urusan dalam pelaksanaan program diserahkan kepada para pelaksana, sementara negara lebih banyak berperan sebagai regulator dan pengawas, muncul pertanyaan, apakah mekanisme tersebut benar-benar mampu memastikan keselamatan rakyat menjadi prioritas? Jangan sampai target, efisiensi, dan keberlangsungan program justru lebih diperhatikan daripada dampaknya terhadap masyarakat.

Lebih jauh, persoalan ini mengajak kita melihat bagaimana sistem menempatkan kesejahteraan rakyat. Dalam sistem kapitalisme, negara sering diposisikan sebagai regulator, sementara berbagai kebutuhan masyarakat dapat melibatkan mekanisme pasar dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan ekonomi. Dalam kondisi seperti ini, selalu ada potensi kepentingan efisiensi dan keuntungan berbenturan dengan kepentingan rakyat apabila negara tidak menjalankan pengawasan dan tanggung jawabnya secara kuat.

Lantas, bagaimana Islam memandang persoalan ini? Islam menjadikan negara sebagai raa'in, yaitu pihak yang bertanggung jawab mengurus urusan rakyat. Rasulullah ﷺ bersabda bahwa setiap pemimpin adalah pengurus dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang diurusnya.

Gambaran tanggung jawab tersebut dapat dilihat dari kisah Umar bin Khattab ketika mengetahui ada keluarga yang kelaparan. Umar membawa bahan makanan sendiri kepada mereka dan ikut memastikan makanan tersebut dapat dimakan. Kisah ini menunjukkan bahwa kebutuhan rakyat bukan sesuatu yang cukup diketahui oleh seorang pemimpin, tetapi sesuatu yang harus benar-benar diurus.

Lagipula, pangan yang halal, thayyib, aman, dan berkualitas seharusnya merupakan kebutuhan dasar yang sudah semestinya dapat dijamin negara, bukan sesuatu yang baru terasa istimewa ketika dikemas dalam sebuah program seperti MBG. 

Alih-alih menjadi bukti keberhasilan negara memenuhi kebutuhan pangan rakyat, keberadaan program ini justru menimbulkan pertanyaan kalau kebutuhan pangan yang baik saja baru dipenuhi melalui program khusus, selama ini sebenarnya negara sudah sejauh apa menjamin rakyatnya mendapatkan kebutuhan yang layak?

Islam tidak hanya berhenti pada tuntutan moral agar pemimpin peduli kepada rakyat, tetapi juga memiliki instrumen untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sistemnya dirancang agar kebutuhan dasar rakyat ditanggung dan kelompok yang tidak mampu tidak dibiarkan begitu saja. 

Baitul Mal merupakan lembaga keuangan negara yang mengelola berbagai pemasukan, termasuk zakat, kharaj, jizyah, dan pengelolaan harta milik umum. Zakat sendiri memiliki sasaran yang jelas, salah satunya fakir dan miskin, sementara negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebutuhan dasar mereka tidak terabaikan.

Dalam sejarah pemerintahan Islam, Umar bin Abdul Aziz juga dikenal dengan perhatian terhadap kesejahteraan rakyat. Para amil diperintahkan untuk mencari orang-orang yang membutuhkan agar hak mereka dapat diberikan. Ini menunjukkan bahwa kesejahteraan rakyat tidak hanya menjadi slogan, tetapi menjadi tanggung jawab yang harus diwujudkan melalui pengelolaan negara.

Dalam Islam, rakyat bukan sekadar angka penerima manfaat sebuah program. Mereka adalah amanah yang wajib dijaga. Negara tidak cukup hanya memberikan makanan, tetapi wajib memastikan makanan tersebut benar-benar membawa manfaat, bukan justru mendatangkan mudarat.

Makanan gratis memang penting. Tetapi bagi rakyat, yang lebih penting adalah makanan yang aman. Dan bagi negara, memastikan keduanya bukan sekadar program, melainkan tanggung jawab.

Maka, persoalan MBG semestinya tidak berhenti pada pertanyaan, “Siapa yang salah ketika terjadi keracunan?” Lebih dari itu, kita perlu bertanya, “Sistem seperti apa yang mampu memastikan kebutuhan rakyat terpenuhi sekaligus menjaga keselamatan mereka?”[]