Satu Juta Sarjana Menganggur, Siapa yang Bertanggung Jawab?

Sebagai seorang ibu dengan dua anak sekaligus guru PAUD, saya sering melihat betapa besar harapan orang tua ketika menyekolahkan anaknya. Kita rela membayar uang sekolah, membeli buku, menyiapkan seragam, menemani belajar, bahkan menabung bertahun-tahun agar suatu hari anak kita bisa kuliah.

Di kepala banyak orang tua sederhana saja: “Semoga anak saya sekolah tinggi, punya ilmu, lalu mendapatkan pekerjaan yang layak.” Tapi hari ini, setelah lulus kuliah pun, ternyata pekerjaan belum tentu menunggu. Lebih dari satu juta lulusan perguruan tinggi masih menganggur. Angka ini pernah disebut berdasarkan data BPS dalam pembahasan DPR mengenai pengangguran lulusan perguruan tinggi.

Ironisnya, di tengah angka pertumbuhan ekonomi yang terlihat positif, lapangan kerja berkualitas belum tumbuh sebanding. Fenomena inilah yang kemudian disebut jobless growth yakni ekonomi tumbuh, tetapi masyarakat tidak otomatis mendapatkan pekerjaan yang layak.

Dan pemandangan di lapangan terasa semakin miris. Job fair yang seharusnya menjadi pintu masuk menuju dunia kerja justru dipenuhi pencari kerja. Bahkan ada orang tua yang ikut mengantar dan menunggu anaknya berburu pekerjaan.

Sebagai ibu, hati saya rasanya ikut sesak. Bukan karena seorang sarjana tidak boleh bekerja di sektor apa pun. Bukan pula karena pekerjaan tertentu dianggap rendah. Yang membuat kita perlu bertanya, mengapa setelah bertahun-tahun belajar, membayar biaya pendidikan, dan mendapatkan gelar, begitu banyak anak muda justru kesulitan menemukan pekerjaan yang layak? Jadi, siapa yang bertanggung jawab?

Jangan buru-buru menyalahkan anak mudanya. kurang skill, kurang networking, kurang kreatif atau dibilang harusnya buka usaha sendiri. Nasihat seperti itu mungkin ada benarnya pada level individu. Tetapi kalau yang menghadapi masalah adalah lebih dari satu juta lulusan, tentu kita tidak bisa mengatakan semuanya semata-mata karena individu yang kurang berusaha.

Ada persoalan yang lebih besar yakni sistem ekonomi dan kebijakan negara. Dalam sistem kapitalisme, keberhasilan ekonomi sering kali dilihat dari angka pertumbuhan, investasi, produksi dan akumulasi modal. Padahal pertanyaan paling sederhana dari seorang ibu, “Apakah rakyat saya bisa makan dengan layak? Apakah anak-anak muda saya punya pekerjaan? Apakah keluarga mereka bisa hidup tenang?”

Sebab apa artinya ekonomi tumbuh kalau pada saat yang sama perusahaan melakukan PHK, lapangan kerja formal menyempit, dan semakin banyak orang harus berjuang di sektor informal? Apalagi, data dan kajian ekonomi terbaru memang menunjukkan paradoks tersebut. Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi, tetapi penciptaan lapangan kerja berkualitas belum mengikuti secara memadai. Inilah masalah ketika ekonomi lebih banyak diarahkan untuk mengejar angka, sementara manusia diposisikan sebagai bagian dari mekanisme pasar.

Negara Tidak Boleh jadi Penonton

Dalam perspektif Islam, negara bukan sekadar regulator yang menunggu pasar menciptakan pekerjaan. Rasulullah SAW mengingatkan, “Imam adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya.” Artinya, negara mempunyai tanggung jawab terhadap kehidupan rakyatnya.

Islam memandang, kebutuhan pokok setiap individu baik pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan harus dijamin pemenuhannya. Maka ukuran keberhasilan ekonomi tidak berhenti pada pertanyaan, “Berapa persen pertumbuhan ekonomi?” Tetapi juga, “Apakah setiap individu rakyat dapat memenuhi kebutuhan pokoknya?”

Di sinilah perbedaan mendasar antara paradigma kapitalisme dengan sistem ekonomi Islam. Lalu bagaimana Islam menyelesaikan persoalan pekerjaan? Islam tidak hanya menyuruh rakyat bersabar menunggu lowongan. Negara dalam sistem Islam memiliki tanggung jawab sebagai raa'in, pengurus urusan rakyat.

Negara dapat membuka lapangan kerja, membangun industri, mengembangkan sektor pertanian dan perdagangan, menyediakan pendidikan serta pelatihan keterampilan, sekaligus memastikan hubungan kerja berlangsung sesuai syariat.

Bahkan negara dapat memanfaatkan sumber daya alam yang menjadi kepemilikan umum untuk kepentingan rakyat. Minyak, gas, tambang tertentu, sumber daya air dan kekayaan alam strategis tidak semestinya menjadi ladang keuntungan segelintir korporasi.

Jika dikelola untuk kemaslahatan rakyat, kekayaan tersebut dapat menjadi sumber pembiayaan negara, pembangunan industri, penyediaan layanan publik, sekaligus membuka lapangan pekerjaan dalam skala besar.

Jadi solusinya bukan sekadar, sarjana harus lebih kreatif mencari kerja.Tetapi juga negara harus menciptakan ekosistem ekonomi yang memungkinkan rakyat mendapatkan pekerjaan dan memenuhi kebutuhan hidupnya.

Jangan Salah Mendidik Anak

Sebagai guru PAUD, saya jadi berpikir lebih jauh. Hari ini yang kita lihat adalah sarjana menganggur. Tetapi sebenarnya masalah itu dimulai jauh sebelum anak memakai toga wisuda.

Sejak kecil, anak-anak kita sering diajarkan, belajar itu untuk mendapatkan nilai bagus, kemudian masuk sekolah favorit, kuliah di kampus bagus, lalu mendapatkan pekerjaan bagus. Padahal pendidikan dalam Islam jauh lebih mulia. Kita tidak hanya ingin anak menjadi “orang sukses.” Kita ingin mereka menjadi manusia yang beriman, berilmu, berkepribadian Islam, mandiri, produktif dan bermanfaat bagi masyarakat.

Karena itu, tugas orang tua dan sekolah bukan hanya mempersiapkan anak agar laku di pasar kerja. Namun, juga harus membentuk generasi yang memahami ilmu adalah amanah dan pekerjaan adalah bagian dari tanggung jawab kepada Allah. Pada saat yang sama, negara harus memastikan ada sistem ekonomi yang mampu menyediakan ruang bagi ilmu, tenaga dan kreativitas mereka.

Bukan Sekadar Angka

Di balik angka satu juta itu ada satu juta manusia. Ada anak yang sudah lama tidak bekerja. Ada ibu yang diam-diam khawatir melihat anaknya pulang ke rumah setiap hari. Ada ayah yang mungkin kembali menanggung kebutuhan anak yang sebenarnya sudah lulus kuliah. 

Bahkan, ada sarjana yang mulai mempertanyakan dirinya sendiri, “Jangan-jangan saya memang tidak cukup pintar?” Padahal bisa jadi persoalannya bukan sekadar pada dirinya. Karena itu, persoalan pengangguran harus dilihat sebagai persoalan sistemik.

Islam tidak menawarkan sekadar tambal sulam. Islam memiliki pandangan yang menyeluruh tentang pendidikan, ekonomi, kepemilikan harta, ketenagakerjaan, pengelolaan sumber daya alam dan tanggung jawab negara. Inilah yang dimaksud dengan Islam yang kafah, bukan mengambil satu-dua ajaran Islam untuk menyelesaikan masalah, sementara sistem kehidupan tetap dibangun di atas paradigma yang lain.

Sebagai ibu, tentu saya ingin anak-anak saya kelak mendapatkan pendidikan yang baik. Sebagai guru PAUD, saya ingin anak-anak yang saya ajar tumbuh menjadi generasi Qurani yang bukan hanya pintar mencari pekerjaan, tetapi juga memiliki bekal iman dan kepribadian Islam. Sebagai bagian dari masyarakat, saya ingin kita berani bertanya lebih dalam, “Kalau negara memiliki kekayaan alam yang begitu besar, mengapa anak-anak mudanya harus berebut begitu sedikit lapangan pekerjaan? Kalau ekonomi terus dikatakan tumbuh, mengapa begitu banyak keluarga masih cemas memikirkan masa depan anaknya?”

Mungkin sudah waktunya kita berhenti hanya bertanya, “Anak saya nanti kerja di mana?”. Dan mulai bertanya, “Sistem seperti apa yang mampu menjamin setiap rakyat mendapatkan kehidupan yang layak?”

Bagi seorang Muslim, jawabannya tidak cukup dengan mengganti program. Kita membutuhkan perubahan paradigma. Kembali kepada Islam secara kafah, termasuk dalam mengatur ekonomi dan negara. Karena negara yang benar-benar menjadi raa'in bukan hanya pandai menghitung pertumbuhan ekonomi. Tetapi memastikan pertumbuhan itu benar-benar terasa dalam kehidupan rakyatnya. 

Di sinilah Khilafah menjadi sangat relevan untuk terus kita perjuangkan. Karena Khilafah Islamiyah adalah negara Islam yang hadir sebagai raa'in, ia dengan kesadaran penuh akan mengganti sistem ekonomi kapitalistik menjadi sistem ekonomi Islam yang berkeadilan dan menyejahterakan. Wallahu'alam.[]