Ironi MBG, Daerah Paling Membutuhkan Justru Paling Terabaikan

MBG (Makan Bergizi Gratis) adalah program kampanye presiden terpilih Prabowo Subianto yang digadang-gadang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kendati banyak yang berpendapat bahwa MBG tidak realistis, buang waktu dan buang tenaga, namun program ini tetap dijalankan dengan segala problematikanya. Dan benarlah, setelah berjalan hampir dua tahun, persoalan dan kritik demi kritik menerpa progam ini tiada habisnya.

Tentang dugaan korupsi jangan ditanya lagi. MBG jelas menjadi lahan basah para koruptor. Mirisnya, pelakunya terang-terangan dan masyarakat pun sudah maklum sebab sudah sangat apatis terhadap pemberantasan korupsi. Dugaan menu MBG jauh dibawah biaya yang dianggarkan ditemukan dimana-mana.

Persoalan yang tak kalah mengkhawatirkan adalah banyaknya kasus keracunan. Proses pembuatan makanan yang sangat banyak sekaligus diduga menyebabkan banyak makanan akhirnya basi saat didistribusikan ke sekolah. Sebagaimana diketahui, program makan gratis bagi siswa ini tidak diserahkan pada dapur sekolah masing-masing, melainkan diserahkan kepada dapur khusus bekerjasama dengan swasta pemenang tender. Sekali lagi, sistem tender ini selain tidak efektif juga rawan terhadap korupsi.

Pemerataan sekolah penerima MBG juga ternyata bukan hal yang mudah. Tercatat hingga November 2025, distribusi MBG masih terpusat di wilayah perkotaan, sementara sekolah-sekolah di daerah perbatasan atau pelosok belum merasakan program ini secara optimal. Bahkan dari segi menu, sekolah daerah perkotaan cenderung jauh lebih baik dan sesuai anggaran. Padahal, semua siswa dan sekolah memiliki hak yang sama.

Salah satu wilayah yang "dianak tirikan" adalah Papua.Papua masuk dalam 10 provinsi dengan angka stunting tinggi dan gizi buruk akut, menurut Kementerian Kesehatan. Tapi, hanya 1% dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) beroperasi di sana. Sementara, Jawa—wilayah dengan angka stunting terendah—jumlah dapurnya mencapai 53%.

BGN, jika menilik tujuan utama program ini yaitu memperbaiki gizi anak bangsa, harusnya mempertimbangkan terutama pelaksanaan MBG di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Namun faktanya, di Papua yangvjelas masuk kategori 3T, hingga saat ini baru terdapat 16 dapur dengan jangkauan penerima manfaat kurang lebih sebanyak 7.177 orang.

Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma di Manokwari, menjelaskan salah satu kendalanya, “Biaya pengadaan bahan baku MBG yang tidak sesuai dengan tingkat kemahalan di daerah, terutama wilayah Papua, tentu memengaruhi kualitas makan itu sendiri,” ucap Filep (antaranews.com, 29/07/2026).

Pemerintah, harusnya mampu meliht, daerah yang paling sulit secara geografis dan ekonomis sering kali adalah daerah yang kebutuhan gizinya juga sangat besar. Jadi, kalau pelaksanaan MBG lebih mudah terkonsentrasi di kota atau daerah yang infrastrukturnya sudah bagus, program itu berisiko menghasilkan ketimpangan baru: anak-anak yang paling mudah dilayani mendapat makanan bergizi lebih dulu, sementara anak-anak yang paling sulit dijangkau harus menunggu.

Pada dasarnya, ada persoalan yang lebih mendasar lagi dalam standart program MBG. Yaitu, jangan sampai keberhasilan MBG diukur dari berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan secara nasional, tetapi bukan dari siapa yang masih belum mendapatkan. Karena kalau 90% anak sudah mendapat MBG tetapi 10% yang tertinggal justru berada di daerah paling miskin dan paling sulit dijangkau, angka 90% itu terlihat bagus secara statistik tetapi secara keadilan sosial bisa dikatakan sangat gagal. 

Lebih lagi karena tujuan program ini bukan sekadar "memberi makan anak sekolah", melainkan memperbaiki kualitas gizi. Maka anak yang paling rentan seharusnya justru menjadi prioritas, bukan menjadi yang terakhir terlayani.

Sungguh carut marut negeri ini tidak ada habisnya. Berbagai program yang katanya ditujukan untuk perbaikan, faktanya justru menambah masalah dan kerusakan. Benar bahwa, bukan hanya personal pengelola negaranya yang harus diperbaiki, namun sistem tata cara pengelolaan negara pun harus diperbaiki. Bahkan dirombak sepenuhnya. Kapitalisme tidak akan mampu memberikan solusi atas semua persoalan kehidupan manusia. Harus dicabut hingga ke akarnya. Wallahu a'lam bishawab.