Kenaikan Harga Pertamax, Cermin Rapuhnya Kedaulatan Energi dalam Sistem Kapitalisme

Beberapa hari yang lalu kita dikejutkan dengan kebijakan yang luar biasa menyayat hati dari pemerintah. Pemerintah memutuskan menaikkan harga Pertamax menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp 12.300 per liter dan Pertamax Green naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter. Kenaikan ini diumumkan oleh Pertamina Patra Niaga pada selasa, 9 Juni 2026 lalu (bbc.com, 10/06/2026). Hal ini sangat menguji daya tahan ekonomi rakyat. Apakah rakyat sanggup menanggung beban hidup ini? 

Alasan klasik pun diungkapkan, pemerintah berdalih penyesuaian ini terpaksa dilakukan demi mengikuti tren penguatan harga minyak dunia, yang dipicu oleh eskalasi konflik di Timur Tengah. Seperti yang diungkapkan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Istana Negara Jakarta, bahwa BBM subsidi tidak ada perubahan sama sekali, sementara harga BBM non-subsidi itu menyesuaikan dengan harga pasar yang ada (money.kompas.com,12/06/2026).

Namun, di tingkat akar rumput, yaitu rakyat menengah ke bawah, retorika penyesuaian pasar ini memiliki arti yang jauh lebih pahit yaitu beban hidup yang semakin mencekik. Dampak kenaikan ini sudah sangat terbaca dengan jelas. Masyarakat awam pun bisa memprediksi dampak yang akan terjadi. Lonjakan harga BBM nonsubsidi ini dipastikan akan menggerus daya beli masyarakat secara signifikan. 

Bagi kelas menengah yang selama ini berusaha mandiri tanpa membebani kuota subsidi, kenaikan ini menjadi titik balik yang berat. Alih-alih bertahan pada Pertamax, migrasi besar-besaran kini mulai terjadi. Banyak pengendara kelas menengah yang terpaksa "turun kelas" beralih ke Pertalite. Fenomena ini otomatis memperpanjang antrean di jalur subsidi, memicu kelangkaan, dan pada akhirnya berpotensi salah sasaran.

Jika kita amati lebih dalam, persoalan rumit ini seolah mengonfirmasi satu hal, kedaulatan energi Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang sangat lemah. Sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, kita justru menjadi penonton yang tak berdaya ketika harga energi domestik didikte oleh gejolak geopolitik global. 

Mengapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya terletak pada akar tata kelola yang diadopsi oleh pemerintah. Tata kelola BBM saat ini dijalankan dengan paradigma kapitalistik. Energi diperlakukan murni sebagai komoditas ekonomi yang mencari keuntungan, bukan sebagai bentuk layanan publik secara hakikatnya. Paradigma inilah yang secara struktural terus menjebak dan menyengsarakan rakyat.

Oleh karena itu, mempertahankan sistem yang rusak ini sama saja dengan membiarkan kezaliman ekonomi terhadap rakyat terus berlangsung. Kita membutuhkan perubahan yang fundamental, yaitu dengan mengubah paradigma kapitalistik tersebut menjadi paradigma Islam dalam memandang kepemilikan dan pengelolaan energi.

Dalam pandangan Islam, BBM dan sumber daya energi lainnya bukanlah komoditas ekonomi yang komersial, melainkan hak rakyat karena masuk ke dalam kategori harta kepemilikan umum. Rasulullah SAW telah mengingatkan melalui sabdanya, Manusia berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api" (HR Ibnu Majah).

Berdasarkan prinsip ini, negara tidak boleh bertindak sebagai pedagang yang mencari laba dari rakyatnya sendiri. Negara seharusnya mengelola seluruh harta milik umum tersebut secara mandiri dan mengembalikannya kepada rakyat dalam bentuk fasilitas atau harga yang semurah-murahnya, bahkan gratis jika memungkinkan. 

Melalui visi kedaulatan energi yang mandiri dan ditopang oleh mekanisme keuangan Baitul Mal dalam sistem Islam, tata kelola energi tidak akan lagi bergantung pada intervensi pasar kapitalistik global. Hal ini bisa terlaksana jika negara menerapkan Syariah Islam secara totalitas dalam seluruh aspek kehidupan. 

Dengan tegaknya Khilafah Islam, sebagai wadah penerapan syariah yang menyeluruh akan mewujudkan kedaulatan ekonomi yang mandiri. Karena syariah yang diterapkan berasal dari Sang Khaliq, Allah SWT. Mekanisme ini menjadi satu-satunya jawaban mutlak yang mampu menuntaskan problem pemenuhan BBM bagi rakyat secara berkeadilan dan membawa kesejahteraan yang hakiki. []