Hilangnya Visi Pendidikan Kala Tergerus Komersialisasi

Fakta berbagai kecemasan yang harus dihadapi para orang tua setiap tahun awal ajaran baru, terkait mulai dari pendaftaran dan pengumuman lolos masuk sekolah negeri yang berhubungan dengan nilai prestasi akademik. Berhasil lolos atau tidak masuk sekolah negeri tetap saja ada beban finansial. Kemudian di lingkungan sekolah baru, kekhawatiran atas kondisi anaknya akankah mampu beradaptasi atau mampukah nilai anaknya mengejar standarnisasi nilai sekolah karena berujung pada beban mental anak. Kecemasan akan hal itu semua menjadi fenomena rutin tahunan di Indonesia bahkan mendunia. Hampir semua orang tua berharap anak dapat lolos masuk sekolah negeri dengan fasilitas gratis dan berkualitas. Adanya berbagai sistem dapat lolos masuk sekolah negeri dapat melalui beberapa sistem mulai dari jalur nilai, prestasi, dan zonasi. Bahkan akan menambah kecemasan ketika harus mencari sekolah swasta yang terjangkau dan berkualitas.

Fakta adanya beban finansial diantaranya mulai dari perlengkapan sekolah buku pelajaran dan seragam sekolah, daftar ulang kenaikan kelas bagi sekolah swasta dan iuran bulanan komite sekolah. Terkait fenomeda tahun ajaran baru pada berita online dari tim redaksi Ungaran Kompas.com, tanggal 25 Juni 2026 telah meliput keluhan orang tua berinisial A yang telah diterima di SMP Negeri Semarang. Para orang tua merasa keberatan dengan biaya seragam sekolah seharga 1.4 juta untuk pengadaan 4 stel seragam sekolah yang terdiri dari seragam olahraga, pramuka, batik khas sekolah dan biru putih. Keluhan para orang tua membuat Sekretaris Daerah Semarang Valeanto Soekendro mengambil langkah mengeluarkan surat edaran tentang larangan sekolah negeri mengelola pengadaan perlengkapan belajar dan seragam sekolah.

Larangan ini berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010. Dan meminta pihak sekolah mengembalikan biaya seragam sekolah 1.4 juta kepada orang tua siswa. Bapak Soekendro memberikan konsekuensi yang sangat keras pada pihak sekolah selain pengadaan seragam, buku pelajaran dan kebutuhan alat tulis. Beliau memberikan saran agar terkait pemesanan dan pengadaan seragam sekolah orang tua siswa melakukan kesepakatan bersama komite sekolah. Fakta permasalahan tahun ajaran baru juga terjadi di Kupang. Dari liputan Kompas.com pada tanggal 24 Juni 2026 tingkat kemiskinan membuat orang tua melakukan solidaritas pengadaan perlengkapan belajar dan seragam layak pakai. 

Ditengah keterbatasan ekonomi banyak warga yang harus berhutang namun tingkat solidaritas warga RT 11 RW 05 semakin meningkat. Bapak Petrus Bere, Ketua RT Kelurahan Sikumana juga menambahkan bahwa sesama warga juga saling menjaga perasaan, bagi orang tua yang lemah kondisi ekonominya untuk tetap dijaga identitas agar tidak menjadi bahan perundungan di sekolah. Semua warga baik yang mampu atau yang tidak mampu selalu saling menjembatani. Jika menelusuri dari setiap liputan, ini menunjukan bahwa fenomena tahunan pada ajaran baru tidak pernah tuntas karena adanya kesalahan pada sistem pendidikan. Bukti negara tidak mampu memenuhi hak pendidikan bagi setiap warga. Sistem pendidikan kapitalisme yang diterapkan di negeri ini selalu menuai masalah. Sebagai contoh kurang tegasnya negara kepada pihak pihak melakukan keterlibatan sekolah dalam pengadaan seragam dan buku pelajaran dengan harga yang mahal.

Komersialisasi di sekolah mengaburkan visi pendidikan yang sesungguhnya. Sistem jalur zonasi dan berdasarkan tingkat umur peserta didik membuktikan pendidikan di negeri ini tidak merata karena pada calon peserta didik yang memiliki kriteria nilai yang baik dan memenuhi standar sekolah harus tergeser dengan calon peserta didik wilayah terdekat sekolah walaupun nilainya lebih rendah. Pada akhirnya menimbulkan permasalahan baru adanya praktik manipulasi domisili warga. Sampai kapanpun negeri ini tidak akan mampu memenuhi pendidikan dengan fasilitas gratis dan berkualitas dan gratis secara merata. Permasalahannya ada pada kesalahan tata Kelola sumber daya alam. Dominasi dan proyek swatanisasi terus terjadi dalam pengelolaan sumber daya alam. Pemerintah negara ini berfungsi sebagai regulator lator bagi para pemilik modal.

Sehingga terjadi kesalahan tata Kelola APBN. APBN pendidikan di negeri ini tidak sepenuhnya diberikan tapi lebih banyak pada infrastruktur yang menunjang proyek pihak swasta. Paradigma materialisme yang dterapkan dalam sistem kapitalisme belum dapat mewujudkan pemenuhan kebutuhan pendidikan yang berkualitas secara merata. Negara harus segara melakukan perubahan pada sistem pendidikan yang benar. Sistem pendidikan yang memiliki dimensi bahwa negara wajib menyediakan pemenuhan pendidikan yang menyeluruh bagi setiap lapisan masyarakat. Visi mencerdaskan rakyatnya merupakan aset bagi negara yang mampu mewujudkan perubahan peradaban yang lebih mulia. Peradaban yang mulia hanya dapat terwujud pada sistem pendidikan Islam. Sistem pendidikan Islam hanya dapat diterapkan dalam negara daulah khilafah. 

Negara khilafah memposisikan pemimpin dalam sebuah negara sebagai Ri’ayatul ummah atau mengurus rakyat dalam berbagai aspek kehidupan. Negara dalam sistem Islam berorientasi bahwa pendidikan adalah kebutuhan yang mendasar dan wajib dipenuhi, melalui pembiayaan oleh Baitul mal dan APBN Baitul mal bersumber dari harta kepemilikan umum yaitu sumber daya alam meliputi air, api dan padang rumput. Negara wajib menerapkan aturan pelarangan perorang atau kelompok menguasai ketiga unsur tersebut untuk dikelola dan diambil manfaatnya bagi kepentingan perorang atau kelompok. Rasulullah SAW bersabda dalam hadist riwayat Abu Dawud dan Ahmad yang artinya adalah“Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api.” 

Negara daulah khilafah mengurus harta kepemilikan umum dengan cara mengolah unsur terkandung didalamnya seperti minyak bumi, gas, sumber mineral dan barang tambang lainnya dengan mandiri. Pengelolaan, pendistribusian dan pengembangan perekonomian hasil sumber daya alam dan produksi pertanian diperluas dengan cara negara menciptakan lapangan pekerjaan untuk rakyatnya sehingga setiap kepala keluarga akan mampu menafkahi anggota keluarganya. Dengan demikian pertumbuhan perekonomian negara akan semakin kuat maka gratifikasi bukan hanya dalam hal pendidikan tapi kesehatan dan keamanan secara menyeluruh negara menjamin atas rakyatnya. Hanya dengan solusi sistem Islam yang dapat menyolusi semua permasalahan yang ada di dunia ini.