Ironi AKI Tinggi Saat Jumlah Dokter Kandungan Surplus

Pengurus Pusat Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) menyebut, angka kematian ibu (AKI) di Indonesia memperihatinkan. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum POGI Prof. Dr. dr. Budi Wiweko dalam peringatan Hari Kartini di Rumah POGI, Pegangsaan, Menteng, Jakarta pada Selasa (21/4/2026).

Prof Budi menjelaskan, berdasar data yang dia peroleh, tercatat AKI mencapai 189 kasus per 100.000 kelahiran. Menurut dia, angka tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan AKI tertinggi di Asia Tenggara. ”Di sisi lain, setiap tahun, lebih dari 36.000 kasus baru kanker serviks terdiagnosis, dengan lebih dari 21 ribu kematian. Itu setara satu perempuan meninggal setiap 25 menit,” ungkap Prof Budi.(https://koranindopos.com)

Ya, Ironi sekali dimana saat jumlah dokter kandungan surplus tapi angka kematian ibu di negara ini masih tinggi. Tingginya AKI dipengaruhi oleh berbagai factor, salh satunya kebanyakan dokter kandungan masih terkonsentrasi di kota-kota besar sedangkan di daerah apalagin daerah 3T seperti Papua sangat minim. Selain itu juga karena keterbatasan akses layanan kesehatan, kesenjangan wilayah, norma sosial, stigma, dan kekerasan berbasis gender yang masih membatasi perempuan dalam memperoleh layanan kesehatan reproduksi yang layak. ”Akibatnya, banyak kasus terdeteksi terlambat dan sudah komplikasi. 

Tingginya AKI menunjukkan negara gagal melindungi nyawa ibu, dan ini sangat berdampak pada kelangsungan hidup anak. Dimana Ketika ibunya sehat maka akan bisa melahirkan anak-anak yang sehat dan nantinya akan menjadi generasi yang berkualitas.

Kesehatan dalam kapitalisme hanya dianggap sebagai komoditas sehingga dipenuhi untuk tujuan materi (keuntungan), bukan untuk pelayanan rakyat. Kapitalisme hanya peduli pada jumlah tenaga kesehatan, tetapi abai dalam distribusinya sehingga tidak menyelesaikan masalah. Negara hanya menjadi regulator, bukan pengurus rakyat. Upaya pemerataan dokter kandungan saat ini belum bisa dilakukan karena beberapa hal, dan itu terkait dengan kebijakan negara dan system yang ada saat ini.

Dalam Islam kesehatan adalah kebutuhan dasar rakyat yang wajib dipenuhi negara. Maka negara akan menyediakan fasilitas kesehatan, infrastruktur, dan nakes dalam jumlah cukup dan terdistribusi merata. Tidak boleh ada daerah yang kekurangan layanan kesehatan. Khilafah sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam kesejahteraan rakyatnya juga membangun infrastruktur (seperti jalan) untuk memudahkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. 

Selain itu Khilafah akan membiayai sektor kesehatan dari baitulmal sehingga semua warga negara akan mendapat pelayaan Kesehatan yang sama tidak pilih pilih juga dengan biaya yang bisa dijangkau olah masyarakat bahkan bisa saja layanan Kesehatan ini tersedia gratis.