Urbanisasi Setelah Lebaran, Wujud Kesenjangan

Fenomena urbanisasi selalu terjadi setelah lebaran. Urbanisasi telah menunjukkan bahwa adanya ketimpangan ekonomi antara desa dengan kota mang nyata. Akibat urbanisasi, desa kehilangan SDM muda, sedangkan kota terbebani secara demografi akibat banyaknya penduduk yang masuk ke kota. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka Net Recent Migration (Migrasi Risen Neto) Indonesia tahun 2025, secara nasional, migrasi risen neto tercatat sekitar 1.2 juta jiwa, menandakan arus masuk ke kota lebih besar daripada arus keluar. BPS juga mencatata, dari total jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 287.6 juta jiwa pada tahun 2025, sekitar 54.8 persen penduduk tinggal di perkotaan, sementara 45.2 persen sisanya tinggal di pedesaan. Metrotvnews.com, (27-03-2026).

Kapitalisme telah menciptakan kesenjangan ekonomi antara desa dan kota. Dalam kapitalisme modal atau uang yang ada terpusat pada ibu kota karena memang banyak jejaring sosial dan kolega bisnis. Sedangkan desa tidak berkembang. Karena modernisasi dan lebih banyak peluang kerja di ibu kota maupun kota besar lainnya dan sebab masyarakat desa cenderung miskin, sedangkan warga kota umumnya lebih kaya dan sejahtera maka, masyarakat lebih memilih bekerja di kota dibandingkan di desa.  

Alokasi anggaran pun bersifat Jakarta sentris dan kota sentris, sedangkan desa terabaikan. Kalaupun ada program ekonomi untuk desa (seperti kopdes, bumdes), sifatnya pencitraan, tidak benar-benar untuk memajukan desa. Program ekonomi untuk desa justru menjadi ajang bancakan proyek yang menguntungkan segelintir pihak. 

Pembangunan infrastruktur yang tidak merata dalam kapitalisme merupakan konsekuensi logis dalam penerapan sistem tersebut. Begitupun dengan adanya kesenjangan dan kemiskinan struktural. Karena sejatinya kapitalisme membuat orang kaya semakin kaya, sedangkan yang miskin semakin miskin. Maka munculnya urbanisasi berasal dari ketimpangan pembangunan antara kota dan desa. 

Politik ekonomi Islam mewujudkan pembangunan yang merata di desa maupun di kota. Hal ini karena dalam daulah IsIam adanya jaminan pemenuhan kebutuhan orang per orang. Negara akan memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan keamanan bagi seluruh rakyatnya. Di mana pun ada orang, akan dilakukan pembangunan ekonomi untuk melayani kebutuhannya.

Sektor pertanian dikelola dengan baik sehingga memajukan masyarakat desa. Negara akan mendukung desa dari segi pertaniannya. Mulai dari penyediaan pupuk, alat pertanian yang canggih, bibit yang unggul serta tenaga ahli yang mumpuni. Dengan dukungan penuh dari negara setiap desa akan maju tanpa harus bekerja ke ibu kota atau kota lainnya. Tidak ada ketimpangan ekonomi dalam sistem Islam karena negara mengatur kepemilikan sesuai hukum syarak. Tidak diperbolehkan individu menguasai sumber daya alam sehingga memperkaya diri sendiri. Negara akan mengambil alih penuh kepemilikan umum untuk dikelola dan hasilnya di berikan kembali untuk kesejahteraan rakyat. 

Khalifah melakukan inspeksi sampai ke pelosok desa sehingga tahu betul kondisi rakyat dan kebutuhan mereka. Kepala daerah akan bertanggungjawab dan amanah dalam menjalankan tugasnya karena takut akan diminta pertanggungjawaban. Khalifah juga akan memberikan sanksi yang tegas jika memang ada pelanggaran. Dengan mekanisme islam kesenjangan ekonomi maupun sosial tidak akan terjadi dalam khilafah. Maka, hanya dengan kembali menerapkan sistem Islam di muka bumi ini, segala masalah akan teratasi. Waallahu'alam bisshawab.