Ritual Mudik: Antara Kerinduan, Macet yang "Abadi", dan Nyawa yang Tak Lagi Jadi Prioritas

Mudik lebaran harusnya jadi momen paling membahagiakan. Bayangan pelukan orang tua dan opor ayam di kampung halaman sudah di depan mata. Tapi sayangnya, realitas di aspal berkata lain. Setiap tahun, mudik di Indonesia berubah jadi ujian nyawa dan kesabaran yang luar biasa melelahkan. Kita dipaksa maklum dengan kemacetan ekstrem dan berita duka kecelakaan yang seolah jadi "bumbu wajib" tahunan tanpa ada perbaikan yang benar-benar serius.

Potret Buram Mudik 2026: Saat Nyawa Tercecer di Jalanan

Kalau kita lihat data di lapangan, manajemen mudik tahun ini masih jauh dari kata sukses. Ambil contoh di Nagreg; lebih dari 190 ribu kendaraan menumpuk di sana hingga macetnya mengular sampai 5 kilometer. Belum lagi horor di Pelabuhan Gilimanuk. Antrean kendaraan meluber hingga 30 kilometer, membuat orang terjebak sampai dua hari cuma buat menyeberang.

Tragisnya, ini bukan soal capek saja. Di Gilimanuk, seorang ibu rumah tangga meninggal karena kelelahan setelah berjam-jam mengantre di dalam bus. Di sisi lain, Korlantas Polri mencatat angka kecelakaan mudik 2026 naik 1,97% dibanding tahun lalu. Salah satu yang paling menyesakkan adalah tabrakan maut di Tol Pejagan-Pemalang KM 290 saat jalur one way yang menewaskan empat orang. Fakta-fakta ini membuktikan bahwa jalur mudik kita masih jadi "jalur maut" yang mengancam siapa saja.

Kenapa Masalah Ini Selalu Berulang?

Kalau kita jujur, sebenarnya pemerintah tidak pernah benar-benar serius membereskan akar masalahnya. Selama ini, solusi yang ditawarkan cuma "obat pereda nyeri" seperti sistem one way, contraflow, atau modifikasi cuaca. Itu cuma solusi teknis sesaat yang tidak sanggup menahan ledakan kendaraan.

Masalah utamanya sederhana tapi fatal: kita krisis transportasi massal yang nyaman dan murah. Rakyat terpaksa pakai kendaraan pribadi, bahkan motor yang sangat berisiko, karena pilihan transportasi umum yang layak itu langka dan harganya selangit kalau musim mudik tiba. Ditambah lagi, kondisi jalan yang rusak di sana-sini makin memperbesar peluang terjadinya kecelakaan.

Secara sistemik, inilah wajah asli sistem kapitalisme. Negara lebih sering tampil sebagai "regulator" atau "pedagang" daripada pengurus rakyat. Keselamatan jiwa seringkali kalah penting dibandingkan hitung-hitungan efisiensi anggaran dan keuntungan bisnis infrastruktur. Akhirnya, rakyatlah yang harus bertaruh nyawa di jalanan.

Negara Sebagai Pelayan: Mengembalikan Marwah Kepemimpinan dalam Transportasi

Dalam Islam, negara tidak menempatkan diri sebagai "perusahaan" yang mencari untung dari rakyatnya, melainkan sebagai raa’in (pengurus) yang memikul tanggung jawab penuh atas keselamatan publik. Solusi Islam bukan sekadar rekayasa lalu lintas musiman, melainkan perombakan kebijakan transportasi secara total:

Penyediaan Transportasi Publik sebagai Pelayanan (Bukan Bisnis):

Negara wajib menyediakan sarana transportasi massal yang aman, nyaman, dan sangat terjangkau. Fokus utamanya adalah konektivitas antar wilayah melalui jaringan kereta api cepat, kapal laut yang layak, hingga pesawat udara. Dana pembangunannya diambil dari pos Kepemilikan Umum (seperti pengelolaan tambang dan sumber daya alam) yang dikelola oleh Baitul Mal, sehingga rakyat tidak perlu dibebani tarif tol yang mahal atau tuslah tiket yang melonjak setiap lebaran.

Pembangunan Infrastruktur Berbasis Kebutuhan Riil:

Islam akan membangun infrastruktur jalan bukan berdasarkan analisis "untung-rugi" investor, melainkan demi kemaslahatan umat. Setiap jengkal jalan yang rusak akan diperbaiki segera tanpa birokrasi yang berbelit, karena setiap nyawa yang terancam akibat jalan rusak adalah tanggung jawab langsung pemimpin yang akan dihisab di akhirat.

Hapus Sentralisasi Ekonomi:

Akar masalah mudik yang meledak adalah menumpuknya lapangan kerja hanya di kota-kota besar. Islam mendorong desentralisasi pembangunan secara merata di tiap daerah. Jika setiap wilayah memiliki fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja yang setara, maka mobilitas manusia akan tersebar secara proporsional. Mudik akan tetap menjadi ajang silaturahmi, namun tidak lagi menjadi beban arus massa yang mematikan karena penyebaran penduduk yang lebih ideal.

Pada akhirnya, kita harus berani jujur pada diri sendiri: sampai kapan kita mau memaklumi tragedi tahunan ini sebagai "nasib"? Kematian di tengah antrean pelabuhan, kecelakaan maut di jalan tol, dan kelelahan yang berujung maut bukanlah takdir yang tak terelakkan, melainkan hasil dari pengabaian sistemik yang terus dipelihara.

Kita hidup di negeri yang kaya, namun untuk pulang menemui orang tua saja, kita harus mempertaruhkan nyawa karena negara abai dalam menyediakan layanan transportasi yang memanusiakan manusia. Selama infrastruktur masih dipandang sebagai proyek komersial dan rakyat hanya dianggap sebagai angka statistik, maka perbaikan serius tidak akan pernah datang.

Sudah saatnya kita beralih dari solusi-solusi teknis yang bersifat tambal sulam menuju solusi sistemis yang berlandaskan aturan Pencipta. Kita butuh sistem yang menghargai satu nyawa lebih mahal daripada seluruh jalan tol yang pernah dibangun. Karena hakikat mudik adalah tentang pulang untuk merayakan kemenangan dan kasih sayang, bukan untuk berakhir di atas tandu ambulan karena kegagalan negara mengurus rakyatnya. Kemenangan yang hakiki hanya akan terasa jika kita memiliki sistem yang mampu menjamin keselamatan setiap langkah kita kembali ke pelukan keluarga, yakni sistem khilafah Islamiyah yang berasal dari Allah SWT.

Wallahu a'lam.