Rencana Pengalihan Kendaraan ke Listrik untuk Mengurangi Penggunaan BBM, Solusikah?

Presiden Prabowo terus mendorong transisi energi bersih dan terbarukan dengan membentuk satgas percepatan transisi dari BBM ke listrik. Hal tersebut disampaikan langsung oleh menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam keterangannya usai mengikuti rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta pada kamis (5/3) lalu. Pembentukan satgas ini merupakan langkah pemerintah mempercepat pembangunan 100 gigawatt pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hingga konversi motor listrik. Cara ini disebut bisa meningkatkan penggunaan energi bersih, juga dapat mendorong efisiensi untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM.

Rencana konversi kendaraan bensin ke tenaga listrik akan dikenakan bagi seluruh kendaraan mulai dari motor, mobil, truk hingga traktor. Adapun bensin nantinya akan tetap ada dan bisa dikonsumsi oleh kelas menengah ke atas. Pasalnya harga bensin nanti nya akan mengikuti fluktuasi harga minyak dunia (cnbcindonesia, 25/3/2026).

Dengan adanya rencana presiden tersebut, kita juga harus bisa mengenal lebih dalam bagaimana kinerja kendaraan dengan bahan bakar listrik, bisa kita kenali kelemahan dan keunggulan kendaraan yang nantinya akan menjadi sarana transportasi masyarakat. Keunggulan dari kendaraan listrik sendiri di antaranya ramah lingkungan sehingga mampu mengurangi polusi udara, biaya oprasional lebih hemat karena pengisian daya lebih murah dari pada BBM dan perawatan berkala lebih minim, bebas ganjil genap sehingga lebih memudahkan mobilitas dan mesin senyap sehingga menambah kenyamanan dalam berkendara.

Memang banyaknya keunggulan dari kendaraan listrik secara tidak langsung bisa mempengaruhi masyarakat untuk berpindah haluan dengan mengganti menjadi kendaraan listrik, tapi kendaraan listrik juga mempunyai kelemahan yang tidak sedikit yaitu harga awal yang lebih tinggi kemudian infrastruktur pengisian daya butuh waktu lama dan lokasi charging station belum banyak kemudian jarak tempuh yang masih terbatas serta ketergantungan pada energi fosil sehingga sumber listrik masih bergantung pada pembangkit listrik tenaga batu bara.

Langkah presiden untuk mencari solusi dari dampak terjadinya perang antara Iran dan AS dengan subsidi silang dari melonjaknya harga batu bara dan nikel yang diimpor secara otomatis menjadi meningkat pula APBN yang bisa digunakan untuk menutupi lonjakan harga BBM yang terjadi sekarang. Solusi ini memang terlihat bisa membuat negara stabil dibanding dengan negara tetangga yang tidak bisa menahan inflasi besar besaran yang terjadi seperti di Vietnam, Thailand, Filipina dan Singapura yang hanya bisa pasrah menerima keadaan.

Kebijakan yang diambil oleh presiden memang menjadikan masyarakat tidak merasakan lonjakan harga BBM dan seakan akan tidak berdampak apa pun namun jika kita telaah lebih dalam lagi kebijakan ini terlihat adanya kesenjangan sosial yang makin lebar antara si kaya dengan si miskin. Karena program ini sejatinya hanya disasar untuk rakyat jelata tidak untuk para elit yang mempunyai berlebih harta dan mempunyai kedudukan saja yang dapat merasakan BBM, padahal status kita sebagai warga negara seharusnya disamaratakan.

Jika dilihat dari cara pemerintah mengambil kebijakan dengan subsidi silang seharusnya bukan hanya anggaran yang diambil dari hasil penjualan sumber daya alam saja namun pendapatan negara dari sektor lain seharusnya juga sangat bisa untuk menutupi kebutuhan masyarakat seperti pajak yang dibayarkan rakyat dan sumber daya manusia yang bisa menjadikan negara mandiri tidak bergantung pada pihak swasta yang hanya ingin untung bukan kesejahteraan.

Dalam sistem kapitalis terlihat jelas bagaimana keadilan hanya ada untuk yang mempunyai uang dan jabatan karena untuk dapat merasakan BBM nantinya hanya kalangan menengah ke atas. Berbanding terbalik dengan sistem Islam yang memberi solusi adil pada setiap kalangan dan tidak pandang bulu dengan menyamaratakan semua fasilitas bukan hanya penyaluran BBM, tapi pendidikan, kesehatan, dan keamanan semua sama tanpa pengecualian. 

Semua akan bisa terwujud jika sistem Islam yang diterapkan. Pasalnya, dalam Islam pemimpin adalah junnah atau pelindung yang senantiasa memberi perlindungan pada setiap lini kehidupan msyarakatnya. Pemimpin dalam Islam bukan hanya dituntut untuk pintar dan bijak dalam mengambil kebijakan namun pemimpin juga diwajibkan seorang yang mempunyai ahlaqul karimah yang menjadikan tugasnya itu sebagai amanah dari Allah SWT, sehingga seorang pemimpin akan menjalankan tugasnya sebaik mungkin untuk bisa dipertangungjawabkan kelak di akhirat.[]