Dilema Kenaikan Harga BBM di Negeri Pengimpor Minyak

Panic buying saat ini tengah terjadi di berbagai kota, di Indonesia, lantaran kabar yang beredar mengenai harga BBM yang akan naik per 1 April 2026. Beberapa titik SPBU di setiap daerah pun diserbu masyarakat. Seperti halnya, SPBU di kota Bandung, terlihat di sepanjang Jalan Ahmad Yani hingga Jalan Terusan Jakarta dipadati oleh kendaraan roda empat dan dua yang mengantri sepanjang 10-20 meter demi mendapatkan pertalite dan pertamax (www.kompas.com, 31/03/26)

Dari kabar yang beredar, isu kenaikan harga bahan bakar minyak sebagai dampak dari gejolak global. Namun, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI menyatakan, pemerintah memutuskan belum menaikkan harga BBM subsidi, meski rata-rata harga minyak dunia mencapai US$100/barel.

Akan tetapi, sejumlah ekonom menilai kemampuan fiskal negara hanya bisa menjeda kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam jangka pendek atau beberapa minggu ke depan di tengah lonjakan harga minyak dunia. Jika kebijakan menahan BBM itu dipaksakan terus, maka pemerintah harus menambah utang atau memotong besar-besaran bujet kementerian atau lembaga termasuk transfer ke daerah yang dampaknya akan terasa di kemudian hari (www.bbc.com, 04/04/26)

Posisi dilematis pemerintah akibat isu krisis energi dan kenaikan harga BBM bagaikan persoalan yang sangat sulit diselesaikan. Pasalnya, Indonesia net importir minyak, sehingga sangat bergantung pengiriman BBM dari luar. Sementara itu, jika pemerintah menaikkan harga BBM, akan menyebabkan inflasi meningkat dan terjadinya gejolak sosial. Belum naik saja, antrean sudah terjadi di beberapa tempat. Namun, jika tidak dinaikkan, defisit APBN akan makin bengkak.

Kondisi carut-marut minyak ini tentulah menambah beban masyarakat, baik untuk mendapatkan BBM ataupun menjangkau harga BBM yang melambung tinggi. Diperparah, jika kenaikan inflasi betul terjadi, tentu akan menjadi ancaman besar bagi negara, sebab akan disusul pula dengan berbagai kebutuhan pokok yang turut naik, bahkan mungkin akan terulang kembali krisis moneter.

Padahal, perihal minyak ini tidak akan menjadi sebuah momok menakutkan yang terus berulang. Jika saja ada negera yang mau mencontoh sistem pemerintahan Islam Khilafah dalam mengatur sumber daya alam, termasuk mewujudkan kemandirian BBM.

Kemandirian BBM akan terwujud ketika Indonesia tergabung dalam Khilafah dengan negeri-negeri Muslim lainnya. Minyak yang melimpah di wilayah Arab, termasuk Iran, akan didistribusikan untuk seluruh negeri di wilayah Khilafah. Dengan kemandirian BBM ini, Khilafah akan menjadi negara independen, bahkan adidaya. Sehingga politik dan ekonominya tidak mudah terguncang akibat gejolak global.

Walaupun memiliki kemandirian BBM, Khilafah takan berlebih-lebihan dalam menggunakan BBM dengan bertanggung jawab sesuai kebutuhan berdasarkan syariat. Penghematan dilakukan pada hal-hal yang perlu dihemat, bukan pada pelayanan publik atau kewajiban seperti jihad. 

Bukan hanya itu, khilafah akan tetap mengembangkan sumber energi selain minyak, seperti nuklir dan sebagainya, sehingga menjamin pemenuhan kebutuhan energi sebagai negara adidaya. Masyarakat yang ada di dalam negara khilafah pun, akan terjamin setiap kebutuhan pokoknya, semisal bahan bakar minyak bisa didapat dengan harga yang terjangkau bahkan terbilang sangat murah dan cukup.

Oleh karenanya, sudah sepatutnya Islam bukan hanya dijadikan sebagai ibadah ritual tapi juga sebagai sistem kehidupan manusia. Dengan diterapkannya Islam dalam sebuah negara secara kaffah dalam seluruh aspek kehidupan, seperti politik, ekonomi, sosial, hukum, pendidikan, budaya, dan lainnya, maka bukan hanya persoalan terkait minyak yang tuntas, namun juga berbagai macam problematika manusia yang kompleks mampu diselesaikan.[]