Rakyat Didorong Hemat, ASN Gowes, Tapi Harga Kebutuhan Pokok Tetap Melambung

Rakyat didorong untuk berhemat dan prihatin, sedangkan ASN di dorong untuk gowes, dengan alasan efisiensi energi, "namun harga kebutuhan pokok terus melambung". Di tengah narasi efisiensi energi yang terus di gaungkan, justru rakyat selalu didorong untuk menerima kebijakan pemerintah, padahal kebijakan tersebut membuat rakyat dilema dan kian tercekik. 

Pada akhirnya hemat menjadi pilihan bukan tekanan.Namun, realitasnya, kebijakan terasa jauh dari denyut di lapangan. Harusnya pemerintah memikirkan dan merenungkan kembali terkait kebijakannya yang memita rakyat untuk menyesuaikan hidupnya dengan kebijakan pemerintah seperti ASN harus hemat, dan rakyat harus hidup prihatin.

ASN di berbagai daerah di dorong untuk gowes, bahkan menurut berita yang beredar dari halaman berita zonajateng.id, (09/04/2026). ASN di Kota Semarang memadati jalanan dengan mengayuh sepeda dari rumahnya masing-masing dan mereka berkumpul di Masjid Raya Baiturrahman dan berakhir di Kantor Gubernur Jawa Tengah. Di tengah barisan ASN yang mengayuh sepeda terdapat Gubernur Jawa Tengah serta pimpinan juga staf OPD ( Organisasi Perangkat Daerah) yang turut ikut gowes sepeda, untuk menjalankan kebijakan pemerintah yaitu gowes sepeda "hemat energi harus menjadi budaya".

Gubernur Jawa Tengah menyampaikan bahwa para ASN menjalankan aktivitas hemat energi dengan habits gowes sepeda bukan hanya sekadar menjalankan kewajiban administratif. Akan tetapi kesadaran untuk merubah gaya hidup dengan habits kecil seperti mematikan lampu saat selesai atau saat tidak digunakan, serta melaksanakan program (WFH) merupakan upaya efisiensi energi. Kebijakan tersebut berlaku seminggu sekali setiap hari jumat untuk para ASN serta tidak mengganggu sektor layanan publik seperti Rumah Sakit, Samsat dan Pendidikan.

Namun, jika kita tarik lebih dalam ke realitas sehari-hari, pernyataan tersebut seolah bertemu dengan kenyataan yang jauh lebih sunyi namun nyata di lapangan. Kalimat ini bukan sekadar sindiran.

 Ini realitas yang tiap hari dirasakan dan makin lama makin terasa janggal. Karena kalau dipikir-pikir, rakyat itu sudah hemat sejak dulu. Bahkan jauh sebelum ada himbauan resmi. Bahkan para ibu sudah berada Di level “master” dalam urusan survive (bertahan hidup). Masak cukup untuk sekeluarga, ngatur pengeluaran sedetail mungkin agar tidak besar pasak dari pada tiang, selain itu, mereka juga rela menahan keinginan demi kebutuhan. 

Maka di titik ini, himbauan yang terdengar sederhana justru terasa kehilangan konteks. Seolah-olah yang belum dipahami bukan perilaku rakyat, melainkan realitas yang mereka jalani setiap hari. Jadi, kalau ada himbauan, "Matikan kompor kalau masakan sudah matang" Itu bukan solusi, itu hanya sekedar mengajari ikan cara berenang.

Mengingat, energi yang dibutuhkan rakyat masih bergantung pada impor. Untuk itu, ditengah kondisi global yang tidak baik-baik saja, pemerintah mendorong rakyat agar bijak dalam menggunakan energi. Sebab kondisi global saat ini sedang tidak baik-baik saja, dan kondisi tersebut akan mempengaruhi stock pasokan energi. Oleh karena itu, himbauan menghemat energi merupakan cara mengantisipasi kondisi krisis energi yang diakibatkan disrupsi rantai pasokan.

Tidak hanya itu, Menteri ESDM juga menyampaikan agar tidak orang atau oknum yang melakukan penimbunan energi. Sebab dalam kondisi global yang sedang tidak baik-baik saja akan merugikan masyarakat. Menteri ESDM juga menyampaikan bahwa untuk menjaga ketahanan energi dibutuhkan dukungan dari pemegang kepentingan dan masyarakat, agar tidak merugikan negara. (Id.medanaktual.com, 27/03/2026). 

Sekilas himbauan tersebut terdengar masuk akal. Namun, dibalik narasi krisis dan antisipasi serta kewaspadaan di tengah kondisi global yang tidak baik-baik saja. Justru jika ditarik kerealitas sehari-hari, persoalannya tidak berhenti sampai di situ saja. Jika pemerintah mendorong rakyat untuk kembali berhemat, maka pertanyaannya bukan “mampu atau tidak”. Akan tetapi kenapa rakyat terus yang harus menyesuaikan?

Dari sini terlihat, bahwa persoalan ini bukan sekadar ajakan untuk berhemat, akan tetapi cerminan dari sesuatu yang lebih dalam yang selama ini terlalaikan untuk dibenahi. Karena masalahnya bukan di dapur dan juga bukan di sepeda atau energi di tengah kondisi global yang sedang tidak baik-baik saja saat ini. Masalahnya justru berada di hulunya.

Ironisnya, solusi yang ditawarkan justru hanya berkutat pada permukaan saja. Tidak sampai pada persoalan yang sesungguhnya. Pemerintah hanya sibuk mengatur hilir saja, seperti

hemat ini, dan kurangi itu , juga gowes sepeda, akan tetapi pemerintah lupa, bahwa akar persoalan ada pada pengelolaan sumber daya alam (SDA).

Dalam sistem hari ini, SDA dijadikan komoditas ruang bebas dalam kepemilikan. Untuk itu, siapa pun yang punya modal dipersilakan untuk mengelola SDA negeri ini, padahal SDA merupakan sumber kekayaan negara. Namun sayangnya, pemerintah justru menyerahkan kepada asing dan swasta pengelolaannya. Sebab dalam sistem kapitalis negara hanya berfungsi sebagai regulator dan fasilitator. Saham, teknologi serta manageman oprasionalnya di kendalikan oleh korporasi sehingga kebijakan yang di buat pun justru lebih menguntungkan pengelola. 

Ironisnya rakyat justru makin tercekik dan sengsara dengan kebijakan-kebijakan yang lebih menguntungkan para pemilik modal. Siapa kuat, dia yang dipersilakan untuk mengambil. Dan ketika realitas ini terus dibiarkan berlangsung tanpa koreksi, maka inilah wajah liberalisasi ekonomi. Di mana negara bukan lagi pengelola utama, tetapi hanya menjadi regulator, bahkan terkadang hanya menjadi penonton.

Inilah yang kemudian melahirkan ironis besar dalam pengelolaan kekayaan negara. Akibatnya? Yang kaya sumber daya belum tentu kaya rakyatnya. Karena hasilnya tidak kembali utuh ke masyarakat, melainkan mengalir ke korporasi atau bahkan lintas negara.

Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani menjelaskan bahwa SDA yang jumlahnya besar dan menjadi kebutuhan publik termasuk kategori milik umum (milkiyyah ‘ammah) dan hukumnya haram diserahkan kepada individu atau swasta.

Rasulullah Saw bersabda,

“Kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api.”

(HR. Abu Dawud, Ahmad, dan Ibnu Majah)

Sebab air, sungai dan irigasi merupakan sumber kehidupan sedangkan padang rumput adalah sumber pangan atau peternakan akan tetapi api merupakan energi seperti BBM, gas, listrik, serta tambang. Islam memandang ketiganya tidak boleh dimonopoli, diprivatisasi serta dikuasai asing atau swasta. 

Negara wajib mengelolanya secara langsung dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat dengan harga murah hingga gratis. Artinya, negara bukan sekadar “mengatur izin”, melainkan benar-benar mengurus dan mengelolanya untuk mensejahtrakan rakyat. Dengan demikian kekayaan tidak hanya beredar di tengah-tengah orang kaya saja, akan tetapi semua kebutuhan dasar setiap individu rakyat terpenuhi.

Kalau hulunya sudah salah, maka hilirnya akan terus bermasalah. Rakyat didorong untuk hemat, ASN dorong gowes. Namun, selama hulunya tetap dikuasai oleh para pemilik modal atau oligarki. maka yang terjadi hanya tambal sulam, kebijakan yang ada tidak bisa menyelesaikan masalah. Hal tersebut layaknya air bocor dari atap, hanya sibuk ngepel lantai. Akan tetapi kondisinya tetap saja basah.

Di dalam sejarah Islam, pengelolaan SDA bukan hanya sekadar teori kosong. Namun, pada masa kekhilafahan, negara mengelola kekayaan alam hanya untuk mensejahtrakan rakyat. Seperti pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kesejahteraan benar-benar terealisasi, sampai sulit untuk menemukan orang yang berhak menerima zakat saat itu. Sebab, distribusi kekayaan berjalan sebagaimana mestinya 

dan sumber daya alam tidak dikuasai segelintir orang atau para pemilik modal. 

Bahkan pada masa kekhilafahan, hasil dari tambang, air, dan energi dikelola oleh negara dan hasilnya digunakan untuk kepentingan publik. Serta bukan untuk memperkaya individu, apa lagi para pemilik modal atau asing. Sangat berbeda dengan kondisi hari ini. Rakyat didorong menyesuaikan diri secara terus-menerus, sementara hulunya tetap sama. Dikeruk, dikelola bukan oleh negara secara penuh, serta hasilnya pun tidak di kembali utuh untuk kepentingan rakyat dan menyejahterakannya.

Oleh karena itu, bahwasanya selama hulunya tidak dibenahi, maka saat rakyat berusaha menyesuaikan diri dengan setiap kebijakan, maka realitasnya akan sia-sia. Persoalannya bukan rakyat tidak mampu untuk berhemat. Melainkan, karena sistem hari inilah yang membuat hidup jadi mahal dan kian mencekik.

Untuk itu, yang perlu dibenahi bukan hanya perilaku rakyat, akan tetapi cara negara mengelola SDA yang telah di anugrahkan. Jika pengelolaan hulunya benar, rakyat tidak harus didorong untuk berhemat hingga berlebihan. Selain itu, kalau sitem yang digunakan benar dan tepat, maka ASN tidak perlu menjadi simbol penghematan. Sebab solusi itu bukan di kompor, bukan juga di sepeda. Akan tetapi pengelolaannya yang benar dan sesuai syariat. Oleh karena itu, sudah saatnya pemerintah berani membenahi hulu sesuai syariat. 

Wallahu alam bissawab.