Program Gizi atau Proyek Ambisi?

Badan gizi nasional (BGN) melakukan pengadaan motor listrik untuk satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Puluhan ribu motor listrik disiapkan. BGN mengklaim motor itu untuk mendukung daerah terpencil. Sebelumnya kepala BGN Dadan hindayani menjelaskan pengadaan motor tersebut merupakan bagian dari perencanaan anggaran tahun 2025 yang lalu, dan ditujukan untuk mendukung operasional program MBG,khususnya bagi kepala SPPG.tTdak disebutkan berapa anggaran yang dibutuhkan untuk belanja puluhan ribu motor listrik itu, namun yang jumlahnya fantastis ada dua paket masing-masing bernilai 1,22 triliun rupiah dari sumber dana APBN dengan metode pemilihan eparchasing. (detik.co. Jumat, 17 April 2026).

Menurut kabar kepala BGN, Dadan hidayani mengklaim pengadaan motor listrik untuk kepala SPPG jauh berada di bawah harga pasar motor listrik biaya bandrolnya. Kalau kita beli ini juga sudah keputusan anggaran tahun 2025 Jika memang betul di tahun 2025 tapi pengadaannya untuk apa? Konon jawabannya untuk disalurkan ke dapur mbg yang berada di daerah sulit. Pertanyaan berikutnya seberapa sulit? ada temuan, salah satu diantaranya adalah CBA (lembaga pemerhati anggaran) Center for a badgeting, di anggarkan tahun 2025 3,2 triliun dan itu untuk 6516 unit tetapi ini belum bisa diverifikasi. Ada juga project Multatuli menemukan data pengadaan sepeda motor listrik 1,2 triliun belum termasuk ongkos kirim.

Kemudian terkait dengan keuangan negara, menteri keuangan mengaku Kemenkeu pernah menolak usulan anggaran pengadaan komputer dan sepeda motor sebagai operasional untuk program MBG. Jadi dia mengatakan sebaliknya dengan orang-orang yang ada di BGN. Menurut CBA (lembaga pemerhati anggaran) bahwa yang terkait dengan pengadaan motor listrik tidak terlepas dari Cina. Harga 50 juta Ini mahal sekali. Dia menyarankan mestinya perusahaan yang ada tidak pakai sistemnya. Pemerintah membeli dengan eparchasing, melalui online, seharusnya tender, artinya bila lelang itu bisa menentukan mana yang terbaik dari harga dan juga dari kondisi yang ada. Ini yang menjadi fakta maka pemborongan motor BGN jauh dari efisiensi harga, membuang-buang uang saja ketika fiskal dalam keadaan menurun. Padahal kita sekarang menghadapi dana MBG saja dicabut sana dicabut sini. Ini bukti kuat tidak efisiensinya sistem kapitalis dalam menangani masalah rakyat. Anggaran MBG ini mestinya dibongkar mulai dari kasus anggarannya sendiri sampai kelayakan program.

Politik ekonomi Islam tidak menjadikan kebutuhan rakyat sebagai objek komersialisasi. Berbeda dengan pendekatan kapitalistik yang kerap memposisikan kebutuhan publik sebagai peluang bisnis. Islam memastikan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan sandang papan pendidikan kesehatan dan keamanan dapat diakses dengan mudah dan biaya yang terjangkau. Dalam kerangka ini pembangunan tidak diukur dari besarnya proyek layaknya MBG sebagai program unggulan pemerintah atau investasi melainkan dari aspek keterpenuhan kebutuhan rakyat.

Kemandirian industri dalam Islam dibangun di atas prinsip pengelolaan sumber daya secara mandiri dan optimal. Contoh pada masa Islam (kekhalifahan Abbasiyah) industri tekstil logam kerajinan tumbuh untuk memenuhi kebutuhan domestik masyarakat. Praktik ini juga banyak dicatat dalam literatur sejarah peradaban Islam sebagai bagian dari kemajuan ekonomi dan teknologi pada masa itu. Sebagaimana pula halnya untuk memproduksi motor listrik bukanlah hal yang sulit dengan memberdayakan industri dalam negeri memberi pekerjaan kepada anak anak muda putra-putri Indonesia banyak yang cerdas membangun kendaraan roda tiga yang bisa mengirim barang pasti mampu. Kebutuhan real rakyat dijadikan pendorong Inovasi dan produksi bukan sekedar dipenuhi secara instan melalui impor. Dalam Islam impor bukanlah instrumen utama melainkan opsi terbatas. Negara hanya melakukan impor ketika kebutuhan tidak dapat dipenuhi di dalam negeri atau dalam kondisi darurat. Bahkan dalam situasi tersebut kebijakan impor tetap diarahkan untuk tidak merusak atau mematikan industri dalam negeri. Sebaliknya negara akan menjadikan kebutuhan tersebut sebagai momentum untuk membangun kapasitas produksi nasional hingga mampu Mandiri.

Dengan demikian pendekatan politik ekonomi Islam menawarkan arah yang berbeda bukan pembangunan berbasis proyek yang sarat kepentingan tetapi pembangunan berbasis pemenuhan kebutuhan dan kemandirian. Negara sebagai Roin berperan aktif mengurus melindungi dan memastikan Kesejahteraan rakyat sekaligus membangun pondasi ekonomi yang kuat dan berkelanjutan.

Allahu a'lam Bishawab