Kecelakaan dan Macet Saat Mudik Terus Berulang, Islam Hadir Untuk Mengatasinya

Tradisi mudik telah menjadi elemen penting dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Setiap tahun, jutaan orang meninggalkan kota-kota besar untuk kembali ke tempat asal mereka. Jalanan menjadi sangat padat, terminal ramai dengan pemudik, dan jalur utama dipenuhi dengan kendaraan. Namun, di balik suasana yang penuh harapan ini, selalu terdapat kisah kelam yang disertai dengan kecelakaan maut, kemacetan yang parah, dan kehilangan jiwa yang terus berulang setiap tahun.

Setiap kali mudik, berita mengenai kecelakaan beruntun, bus yang terbalik, mobil yang terbakar, hingga kemacetan berjam-jam seolah menjadi berita rutin yang menghiasi layar televisi dan media online. Masyarakat hanya bisa merasakan kepedihan, sementara keluarga korban harus menghadapi kenyataan pahit kehilangan orang-orang tercinta.

Sampai kapan tragedi tahunan ini akan terus berlanjut tanpa adanya solusi yang serius?

Pertama, kecelakaan serta kemacetan yang parah selalu terjadi setiap kali arus mudik dan arus balik. Tidak hanya di satu titik, tetapi hampir di seluruh jalur utama, baik jalan tol maupun non-tol. Meski proyek jalan tol terus diperluas, jumlah kendaraan meningkat dengan jauh lebih cepat sehingga kepadatan lalu lintas tetap tak dapat dihindari.

Kedua, masalah ini bukanlah hal baru. Sudah bertahun-tahun masyarakat di Indonesia menghadapi kekacauan saat mudik. Ini menunjukkan bahwa permasalahan ini bukan sekedar isu teknis yang sederhana, melainkan isu struktural yang tidak ditangani dengan kesungguhan dan visi jangka panjang.

Ketiga, jumlah korban jiwa akibat kecelakaan selama mudik cukup signifikan. Setiap tahun, angka kematian mencapai ratusan orang. Ada yang meninggal akibat tabrakan, kelelahan, pecah ban, jalan yang rusak, hingga kesalahan pengemudi. Tragisnya, sebagian besar insiden ini sebenarnya dapat dihindari jika negara mengambil tanggung jawab dengan serius.

Mengapa Negara Tidak Menangani dengan Serius?

Setiap tahun, pemerintah sangat sibuk dengan upaya rekayasa lalu lintas, termasuk pengaturan satu arah, aliran berlawanan, penambahan area istirahat, dan seruan untuk "berhati-hati saat berkendara". Namun, solusi teknis yang diterapkan hanya menangani masalah secara superfisial dan bukan menyelesaikan persoalan yang mendasar. Setelah periode mudik berakhir, situasinya kembali seperti semula. Tidak ada kebijakan transportasi umum yang berarti, tidak ada perbaikan infrastruktur nasional yang menyeluruh, dan tidak ada perubahan besar yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Inilah yang menyebabkan masalah mudik terulang tanpa henti.

Di negara-negara yang lebih maju, pergerakan jutaan orang dapat diakses melalui kereta cepat, kereta antarkota yang aman dan terjangkau, bus massal yang terintegrasi, hingga transportasi publik yang melimpah. Hal ini memungkinkan warga untuk tidak tergantung pada kendaraan pribadi.

Sementara itu, di Indonesia, sarana transportasi umum, terutama yang antarkota, sangat terbatas. Kereta tidak cukup, bus terasa tidak nyaman, jadwalnya tidak dapat diandalkan, sementara penerbangan terlalu mahal untuk sebagian besar masyarakat. Akibatnya, rakyat terpaksa menggunakan kendaraan pribadi, menyebabkan jumlah kendaraan di jalan jauh melampaui kapasitas yang ada.

Setiap tahun, ada laporan panjang mengenai jalan nasional yang berlubang, permukaannya bergelombang, atau minim penerangan. Jalan-jalan yang sudah tua dipaksa menghadapi peningkatan volume kendaraan yang terus bertambah.

Dalam sistem kapitalisme, pemeliharaan jalan seringkali tergantung pada anggaran proyek yang terpisah, proses tender yang memakan waktu, dan kepentingan politik daerah, sementara keselamatan rakyat seharusnya tidak hanya tergantung pada masalah administratif.

Dalam sistem kapitalisme ini, negara lebih berfungsi sebagai pengatur dan pendukung ekonomi, bukan sebagai pelayan rakyat. Keamanan, kenyamanan, dan keselamatan masyarakat sering kali bukan hal yang diutamakan. Fokus anggaran lebih condong kepada proyek-proyek berprofil tinggi, bukan pada kebutuhan nyata masyarakat seperti transportasi publik yang terjangkau, perbaikan jalan, atau peningkatan keselamatan.

Padahal, seharusnya negara berperan sebagai pengurus yang memperhatikan kepentingan warganya. Rasulullah ﷺ bersabda, "Imam (pemimpin) adalah ra’in dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Apabila negara tidak melaksanakan fungsinya dengan baik, masyarakat akan terus menjadi korban.

Islam memberikan pemahaman yang mendalam tentang manajemen transportasi, infrastruktur, dan keselamatan publik. Dalam sistem Khilafah, negara berkewajiban menjamin kemudahan bagi rakyat dalam berpergian, keamanan perjalanan, dan kesejahteraan mereka.

Berikut adalah pendekatan Islam dalam menangani masalah tahunan ini.

Negara Menjalankan Tugas Raa’in

Dalam konteks Islam, pemimpin memiliki tanggung jawab untuk mengurus berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk perjalanan, transportasi, dan keselamatan. Negara dituntut untuk tidak hanya menyediakan solusi jangka pendek, tetapi juga menjamin keamanan secara menyeluruh.

Khalifah Umar bin Khaththab radhiyallahu ‘anhu pernah menyatakan, “Jika seekor keledai mati di Irak karena kerusakan jalan, aku khawatir Allah akan meminta pertanggungjawaban kepadaku. ”

Pernyataan ini mencerminkan betapa seriusnya perhatian negara dalam Islam terhadap infrastruktur untuk keselamatan rakyat—setiap makhluk, termasuk hewan, mendapatkan perhatian, apalagi manusia!

Dalam sistem Islam, negara tidak membiarkan warga berebut ruang jalan dengan kendaraan pribadi tanpa pilihan lain. Negara harus menyediakan kereta antar kota yang cepat dan aman, bus massal modern yang terintegrasi, serta transportasi umum yang terjangkau dan mudah dijangkau, sekaligus layanan perjalanan yang dapat memenuhi kebutuhan banyak orang.

Dalam pandangan Islam, layanan transportasi publik adalah kebutuhan dasar yang seharusnya tidak diserahkan kepada swasta, apalagi dijadikan sumber keuntungan.

Dalam Islam, infrastruktur harus dikelola oleh negara dengan prinsip amanah. Jalan, jembatan, terowongan, dan fasilitas publik lainnya merupakan layanan yang menjadi tanggung jawab negara kepada masyarakat. Jika ada kerusakan pada jalan, negara harus segera melakukan perbaikan tanpa menunggu adanya alokasi anggaran atau persetujuan tender.

Negara dalam Islam tidak membiarkan jalan nasional dalam keadaan rusak selama bertahun-tahun, karena keselamatan masyarakat merupakan prioritas utama.

Dalam sejarah Khilafah, pembangunan infrastruktur bukanlah sekadar proyek simbolik. Di bawah kepemimpinan Khalifah Umar, dibangun jalan-jalan panjang yang aman, tempat istirahat (manāzil) untuk para pelancong, serta pos-pos keamanan di area rawan, ditambah penyediaan makanan dan air gratis bagi mereka yang sedang bepergian.

Pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan Umar bin Abdul Aziz, negara menciptakan jaringan jalan antar wilayah yang menghubungkan ribuan kilometer wilayah Islam. Semua itu gratis, aman, dan terawat dengan baik.

Ini adalah bukti bahwa negara yang menerapkan syariat Islam mampu memberikan layanan yang optimal, bahkan di era tanpa teknologi mutakhir.

Kecelakaan dan kemacetan yang ekstrim saat perjalanan mudik bukanlah semata-mata akibat nasib buruk. Hal ini merupakan hasil dari ketidakseriusan pemerintah dalam mengelola sistem transportasi, menyediakan layanan publik yang layak, dan memastikan keselamatan warganya.

Selama pemerintah beroperasi dengan paradigma kapitalisme, kepentingan publik akan selalu menjadi prioritas kedua setelah kepentingan ekonomi dan proyek-proyek yang menguntungkan.

Islam memberikan solusi yang menyeluruh, manusiawi, dan terbukti efektif dalam sejarah. Dengan negara yang benar-benar berperan sebagai rā’in, masyarakat akan memperoleh layanan terbaik, terutama dalam hal mobilitas dan perjalanan saat mudik.

Pada dasarnya, tugas pemerintah adalah melindungi rakyatnya, bukan membiarkan mereka mempertaruhkan keselamatan di jalan raya setiap tahunnya. Wallahu’alam bish shawab. []