Kecelakaan dan Macet Parah Saat Mudik Terus Berulang, Tidak Ada Perbaikan yang Serius

Hiruk pikuk lebaran mulai berangsur mereda. Namun, menyisakan banyak perirstiwa yang selalu berulang bahkan duka bagi sebagian warga. Pasalnya, hari raya yang menggembirakan selalu disambut dengan kemacetan parah dan kecelakaan yang seolah menjadi kewajaran saat mudik berlangsung. Sebagai contoh, di jalur selatan Nagreg mengalami peningkatan signifikan hingga kemacetan mengular sampai 5 km. (https://www.metrotvnews.com/ 19/03/2026)

Kecelakaan maut pun terjadi di berbagai titik mudik. Di tol Pejagan-Pemalang (PPTR) KM 290 jalur B antara bus dengan mobil yang menyebabkan empat korban meninggal dunia dan satu orang lainnya mengalami luka-luka. Hal ini dipertegas oleh pernyataan Korlantas Polri bahwa angka kecelakaan yang terjadi selama arus mudik lebaran 2026 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Walaupun korban jiwa mengalami penurunan. (https://kumparan.com/ 19/03/2026)

Padahal secara teknis Korlantas Polri telah memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa sistem satu arah (one way) secara bertahap dan pengaturan di pelabuhan penyeberangan untuk mengurai antrean saat angkut dan bongkar. Namun, faktanya masih terjadi penumpukan penumpang dan kendaraan. Malah memakan korban jiwa yang awalnya pingsan karena terlalu lama mengantre. Tak heran, kemacetan parah ini mencapai 31 km dengan paparan cuaca panas yang menyengat.

Meledaknya angka pemudik tahun ini diakibatkan oleh hari perayaan yang bersamaan, Idul Fitri dan Nyepi, terutama pada pelabuhan penyeberangan. PT ASDP Indonesia Ferry mengakui adanya tekanan besar terhadap kapasitas layanan akibat bersamaannya hari raya tersebut.

Peneliti Senior dari Inisiatif Strategis Transportasi (INSTRAN), Deddy Herlambang, menilai mitigasi yang dirancang Kemenhub maupun pengelola pelabuhan sangat kurang. Prediksi kurang tepat. Pembagian layanan transportasi penyeberangan tidak sesuai dengan kebutuhan. Adapun Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, menilai persoalan mendasar antrean panjang di Pelabuhan Gilimanuk terletak pada sistem kedatangan ke pelabuhan yang belum tertata serta minimnya armada kapal dan dermaga yang seadanya. Dari pemerintah pun hanya menyampaikan permohonan maaf atas mitigasi yang menyebabkan banyak korban ini. (https://amp.suara.com/ 19/03/2026)

Hal ini tentu sangat wajar terjadi pada negara yang menerapkan sistem hidup yang rusak yakni sistem kapitalis demokrasi. Pemerintah hanya bertindak sebagai regulator, pembuat kebijakan tapi tidak mau bertanggungjawab atas kebijakannya. Sebagaimana dalam menghadapi kebiasaan mudik masyarakat Indonesia saat lebaran tiba. Pengaturan lalu lintas yang diterapkan hanya secara pragmatis tidak mendasar. Akhirnya kecelakaan dan kemacetan terus berulang. Seperti tidak pernah belajar dari pengalaman. Seolah tidak serius menangani masalah yang terus berulang ini. Bahkan dalam peribahasa pun saat seseorang jatuh berulang kali pada lubang yang sama bisa dikatakan dia adalah seorang yang cacat dalam berpikir.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh para ahli dalam pernyataan di atas. Seharusnya secara teknis pun sudah bisa meminimalisir bahkan meniadakan peristiwa yang tidak diinginkan. Namun, kembali lagi dengan pemerintahan kapitalistik, pelaksanaan kebijakan hanya sekadar aksi, menghabiskan anggaran tapi tidak bisa dirasakan manfaatnya. Seperti perbaikan jalan yang sekadarnya dan lambat penanganan. Ditambah, jumlah kendaraan yang terus bertumbuh tanpa ada pengaturan, seperti pembatasan kendaraan dengan emisi gas buang yang berbahaya atau pembatasan tahun keluar mobil yang diperbolehkan berkendara, panjang kendarann yang melebihi panjang jalan. Kemudian layanan transportasi umum yang lebih mahal, yang menjadikan masyarakat lebih memilih berkendara pribadi.

Pelayanan yang diberikan pemerintahan kapitalistik akan selalu mengedepankan keuntungan. Dan mirisnya, transaksi ini ditujukan kepada masyarakat yang harusnya diurusi dan dilayani. Akhirnya, ketika ada korban jatuh, pemerintah hanya meminta maaf seolah tak ada yang terjadi. Tidak belajar dan terus menerus mengulangi kesalahan. Hanya memberikan solusi pragmatis tanpa mempedulikan penjagaan jiwa dan harta warganya. Inilah karakteristik sistem kapitalistik jika diterapkan sebagai sistem hidup.

Berbeda dengan sistem Islam yang bersumber dari Yang Maha Benar. Pengaturan Islam akan menjaga manusia dalam hidupnya. Dalam pemerintahan yang menerapkan Islam, kepala negara akan sepenuhnya bertanggungjawab pada urusan seluruh rakyatnya tanpa terkecuali. Pembelanjaan anggaran negara akan sepenuhnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Negara bertindak sebagai pengurus dan pelayan bagi rakyat.

Negara akan menyediakan infrastruktur sebaik mungkin dengan kualitas terbaik tanpa biaya alias gratis. Termasuk pengadaan layanan transportasi umum yang nyaman, aman, dan murah. Sehingga saat mudik berlangsung masyarakat akan lebih memilih menggunakan transportasi umum daripada kendaraan pribadi. Hal ini menjadikan terkontrolnya para pemudik. Ditambah, jalan raya yang dilalui berkualitas baik dan tidak berbayar. Pemeliharaan jalan cepat dilakukan. Sebagaimana Khalifah Umar bin Khattab yang cepat tanggap saat ada jalan yang berlubang.

Skema lalu lintas pun ditaati oleh semua pengguna jalan. Hal ini karena masyarakat percaya dengan kebijakan khalifah. Kepercayaan ini didasarkan pada akidah Islam yang menjadikan setiap individu terutama khalifah (kepala negara) menyadari segala sesuatu akan dipertanggungjawabkan langsung kepada Allah swt.

Pengelolaan anggaran negara ini bisa berjalan optimal karena khilafah (sistem pemerintahan Islam) menerapkan baitul mal yang menggolongkan tiga pos pemasukan yang distribusinya transparan dan sepenuhnya digunakan untuk keperluan rakyatnya. 

Wallahu’alam bishshowwab