PENGUASA ANTI KRITIK VS PEMIMPIN SIAP DIKRITIK

Gelombang teror terhadap content creator dan aktivis yang mengkritik pemerintah kembali mengemuka. Kali ini, intimidasi muncul setelah sejumlah figur publik menyuarakan kritik keras terhadap penanganan bencana di Sumatera. Rentetan teror tersebut memicu kekhawatiran publik atas kebebasan berekspresi dan demokrasi di Indonesia. Bentuk teror yang dilaporkan beragam mulai dari ancaman fisik, vandalisme, doxing, peretasan digital hingga intimidasi yang menyasar keluarga korban. (Media Indonesia 31 Desember 2025).

Beberapa content creator dan influencer kritis terhadap kebijakan rezim di teror dan diintimidasi. Hal ini membuktikan betapa ketakutannya mereka jika suara kebenaran diungkap. Menyuarakan kritik pedas terhadap pemerintah mengenai penanganan bencana Sumatera dianggap perbuatan yang berbahaya bagi penguasa. Pemerintah dinilai abai dalam penanganan infrastruktur pasca bencana dan kurangnya perhatian terhadap warga yang terdampak. Akhirnya para awak media menyuarakan ketidakadilan tersebut dalam bentuk kritik terhadap pemerintah. Namun sangat disayangkan hal tersebut menjadi ancaman bagi para content creator dan aktivis.

Fakta demikian, juga dinilai sebagai bentuk kekerasan negara untuk membungkam suara rakyat. Pelaku terror itu diminta untuk membungkam suara kebenaran yang disampaikan para influencer. Tindakan pengecut itu makin menguatkan dugaan dalang dibalik teror tersebut para penguasa dan rezim. Rezim anti kritik menjadi bukti bahwa sistem yang berjalan adalah demokrasi-otoriter. Kezaliman sangat nyata dipertontonkan. Berbagai pencitraan diperlihatkan oleh para pejabat. Mereka lebih mengutamakan gimmick seperti memanggul beras, ikut mengepel rumah korban banjir, dan lain-lain. Seolah-olah merasakan penderitaan korban bencana Sumatera. Padahal, mereka hanya mencari popularitas dan melaporkan pada atasan bahwa mereka sudah bekerja dengan maksimal, yang penting asal bapak senang (ABS), sebut saja pernyataan seorang menteri yang menyatakan bahwa listrik di kawasan bencana sudah menyala 97 persen padahal faktanya baru sekitar 60 persen saja.

Didalam Islam penguasa adalah junnah (pelindung) rakyat bukan peneror dan pengancam rakyat. Kekuasaan adalah amanah yang dipertanggungjawabkan. Islam mempertegas hal itu. "sesungguhnya imam khalifah adalah perisai orang-orang berperang di belakangnya dan menjadikannya pelindung... " (HR muslim). Nabi Saw juga bersabda "setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya" (HR Bukhari dan Muslim). Oleh karena itu, semua yang berada didalam pemerintahan haruslah orang yang bertakwa yang dapat menegakkan syariat Islam secara kaffah.

Adapun hubungan antara penguasa dan rakyat diatur syariat penguasa ialah wajib menjalankan peran Roin dan junnah, rakyat wajib muhasabah Lil hukam. Kekuasaan harus diberikan pada orang yang tepat dalam menjalankan amanah dan takut kepada Allah SWT.

Para khalifah sangat menghargai kritik dari warganya. Dikutip dari imam Al Ghazali Umar pernah berkata "semoga Allah merahmati seseorang yang menunjukkan kesalahanku" (ihya Ulumuddin). Pemerintah dalam Islam membuka kritik dan saran yang diberikan rakyat secara terbuka tanpa adanya intimidasi. Beliau pun (Umar) pernah berkhotbah "jika aku berbuat baik maka bantulah aku namun jika aku menyimpang luruskanlah aku" (as Suyuti Jamiul jawami). Dengan demikian kezaliman dan kesengsaraan harus diakhiri untuk mencapai kesejahteraan yang hakiki. Sudah saatnya kita kembali menerapkan hukum-hukum Allah dalam setiap aspek kehidupan ini.

Wallahu a'lam bishawab.