Menyoal Program MBG yang Tak Kunjung Usai

Drama program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus-menerus membuat gebrakan baru. Setelah mencatat sejumlah besar kasus keracunan sejak peluncuran program ini dari Januari 2025 hingga Januari 2026, yang jumlahnya mencapai sekitar 21.254 orang, alih-alih melakukan penilaian terhadap keberhasilan program tersebut, kini ditambahkan beberapa program pendukung untuk melanjutkan MBG ke depannya.

Badan Gizi Nasional yang dipimpin oleh Dadan Hindayan mengungkapkan bahwa akan mengangkat 32.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Februari 2026 dalam fase rekrutmen kedua. Dadan menjelaskan bahwa dari total 32.000 posisi yang tersedia, sebanyak 31.250 diantaranya akan dialokasikan untuk jabatan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur dari program MBG yang akan ditempati oleh lulusan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Selain itu, tersedia pula 750 posisi akuntan dan 375 posisi tenaga kerja. Diperkirakan, mereka akan diberi status PPPK mulai 1 Februari 2026.

Sikap pemerintah saat ini bisa diibaratkan seperti abu di atas tunggul. Mereka tampak acuh tak acuh dan kurang memberikan perhatian kepada masyarakatnya. Kasus keracunan yang disebabkan oleh program MBG tidak dijadikan pertimbangan untuk menilai apakah program ini seharusnya diteruskan atau dihentikan. Masalah biaya pendidikan yang semakin meningkat, sementara gaji guru sulit untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, juga belum terpecahkan. Alih-alih, mereka justru menambah catatan negatif program MBG di mata publik.

Prioritas pemerintah dalam sistem kapitalisme bukanlah untuk menghadirkan kesejahteraan dan kenyamanan bagi rakyat. Melainkan, mereka lebih fokus pada program-program yang dapat menghasilkan keuntungan di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Jika sebuah program berpotensi menciptakan aliran uang yang bisa dijadikan sebagai sarana korupsi, maka program tersebut akan dipertahankan demi kelangsungannya. Contohnya, dana program MBG yang awalnya 77 triliun rupiah pada tahun 2025, kini meningkat menjadi 333 triliun rupiah. Angka yang mengesankan untuk sebuah program yang berkaitan dengan penyediaan makanan saja.

Tidaklah mengejutkan jika rakyat dijadikan alat oleh pemerintah untuk memperkaya para pejabatnya. Inilah sifat dasar dari para pendukung dan pelaku sistem kapitalisme sekuler. Program yang dijanjikan saat kampanye hanya dilaksanakan untuk memberi keuntungan bagi mereka sendiri, bukan demi kesejahteraan masyarakat.

Ibarat ungkapan yang mengatakan "memadamkan api dengan minyak". Sebenarnya masih ada banyak masalah besar dan mendesak yang perlu ditangani. Contohnya adalah pemulihan dari bencana di Sumatera dan Aceh, respon terhadap bencana di berbagai daerah di Indonesia, korupsi yang mencapai miliaran hingga triliunan, perusakan hutan, pertambangan ilegal, pinjaman online, masalah pendidikan yang kurang memadai, perilaku menyimpang, kenakalan remaja, isu LGBT, tingkat bunuh diri yang meningkat, serta kasus pembunuhan yang semakin meluas. Ini adalah rangkaian masalah yang seharusnya menjadi perhatian serius negara. Namun, seperti orang yang mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terwujud. Jangan mengharapkan bantuan dan penyelesaian yang komprehensif ketika kita masih hidup dalam sistem kapitalisme yang diciptakan manusia ini. Sebab, manusia merupakan makhluk yang lemah dan egois. Mereka tidak layak dan tidak mampu untuk menawarkan solusi atas masalah yang dihadapi orang lain.

Hanya Allah yang berhak dan mampu memberikan solusi untuk setiap permasalahan manusia. Melalui penerapan secara menyeluruh syariat Islam dalam kehidupan bernegara, sistem Islam dapat memecahkan masalah secara tuntas, tanpa menciptakan masalah baru. Sistem Islam adalah cara untuk mengatur setiap persoalan yang dihadapi oleh manusia di mana pun dengan cara yang benar. Bukan hanya mengatasi masalah ekonomi dengan sistem ekonomi Islam, tetapi juga segala persoalan lainnya seperti pendidikan, kesehatan, aspek sosial, bahkan struktur pemerintahan yang memiliki sistem dan aturan tersendiri.

Peraturan dalam Sistem Pemerintahan Islam sesuai dengan fitrah manusia. Ia memastikan kesejahteraan, kenyamanan, keamanan, dan keadilan bagi seluruh warganya. Tidak ada istilah hukum yang berat sebelah. Tidak akan ada proyek atau program yang menjadi jalur bagi pejabat untuk melakukan korupsi. Karena sistem Islam yang diterapkan secara menyeluruh akan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara adil dan merata, baik yang miskin maupun yang kaya. Semua warga negara akan mendapatkan apa yang mereka butuhkan tanpa diskriminasi. Anggaran yang digunakan oleh pemerintahan Islam berasal dari pengelolaan Sumber Daya Alam yang bersifat publik. Bukan dari pungutan atau beban pajak kepada rakyatnya.

Pemerintahan Islam memastikan semua warganya merasa kenyang setiap harinya, baik orang dewasa maupun anak-anak. Baik siang maupun malam. Diberikan akses pendidikan yang gratis namun berkualitas. Keamanan diri dan tempat tinggal masyarakat pun dijaga dengan baik. Para pria dewasa yang sudah diwajibkan mencari nafkah akan diberikan kemudahan untuk bekerja. Dan martabat serta akidah umat Islam akan tetap terjaga.

Inilah sekilas gambaran jika sistem pemerintahan Islam diterapkan dalam kehidupan manusia. Islam adalah Rahmat. Dan mereka yang hidup dalam naungan ajaran Islam akan meraih kehidupan yang penuh berkah.