MBG ; PROYEK MEGAH DANA, RAWAN SALAH GUNA

Selain urusan pemenuhan gizi, Prabowo mengatakan bahwa MBG adalah mesin penggerak ekonomi baru. Sejak diluncurkan setahun lalu, program ini telah membuka satu juta lapangan kerja melalui operasional dapur di berbagai daerah. Ia mengkritik kelompok yang hanya bisa menghardik tanpa memberikan kontribusi nyata bagi rakyat yang membutuhkan pekerjaan.

"Saya buktikan kepada saudara-saudara, saya telah menghasilkan satu juta lapangan kerja hanya dari MBG. Kita semua paham rakyat butuh pekerjaan, tapi itu tidak akan tercipta kalau kita hanya mencela," ungkapnya.

Saat ini, program telah menjangkau 60 juta penerima manfaat dengan dukungan 22.275 Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG). Angka ini ditargetkan meningkat tajam hingga menyasar 82 juta orang pada Desember 2026.

Ekspansi besar-besaran ini diperkirakan akan menyerap hingga lima juta tenaga kerja di seluruh Indonesia pada akhir masa pencapaian target. Prabowo optimis, kehadiran dapur-dapur operasional hingga ke tingkat desa akan menjadi tulang punggung baru bagi kesejahteraan masyarakat sekaligus perbaikan kualitas sumber daya manusia secara nasional. (Spiritriau.com, Selasa 03 Feb 2026)

Kita semua tahu sejak awal, MBG lahir sebagai program populis. Digadang-gadang sebagai bukti keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil, terutama anak-anak. Namun, di balik jargon itu, tampak jelas aroma politis yang kental. Program ini lebih menyerupai janji politik yang dipaksakan ketimbang solusi sistemik atas problem gizi anak bangsa.

Dalam sistem kapitalisme, kebijakan publik sering kali dirancang untuk menguntungkan korporasi daripada rakyat. Program MBG menjadi contoh nyata di mana pengadaan bahan pangan diserahkan kepada pihak swasta yang berorientasi pada keuntungan. 

Hal ini membuka peluang terjadinya praktik korupsi dan penyimpangan, seperti penggunaan bahan makanan berkualitas rendah demi menekan biaya produksi. Akibatnya, rakyat tidak mendapatkan manfaat yang seharusnya, sementara korporasi penyedia jasa menuai keuntungan besar. Inilah buah dari sistem kapitalistik yang memisahkan kebijakan publik dari nilai-nilai keimanan.

Masalah MBG sejatinya bukan sekadar soal pengawasan distribusi atau standar makanan. Masalahnya jauh lebih mendasar yaitu paradigma mengurus rakyat. Dalam sistem kapitalis, pemerintah berperan layaknya pengelola proyek, bukan pelayan umat. Semua diukur dari efisiensi dan keuntungan, bukan keberkahan dan tanggung jawab di hadapan Allah.

Dalam islam, dengan Daulah Khilafahnya, negara bertanggung jawab penuh atas pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, termasuk pangan. Kebijakan yang diambil selalu didasarkan pada syariat Islam, bukan pada kepentingan politik atau korporasi. Berikut beberapa langkah yang akan dilakukan:

Pertama, ketersediaan lapangan kerja. Negara menciptakan lapangan kerja yang luas, sehingga setiap kepala keluarga mampu memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri. Ini sesuai dengan tanggung jawab laki-laki sebagai pencari nafkah.

Kedua, kedaulatan pangan. Khilafah membangun kedaulatan pangan dengan mengelola sektor pertanian, peternakan, dan perikanan di bawah departemen kemaslahatan umum. Departemen ini memastikan produksi pangan yang cukup dan berkualitas, tanpa ketergantungan pada impor atau dominasi korporasi multinasional.

Ketiga, dukungan dana yang berlimpah dan stabil. Pendanaan dalam khilafah berasal dari pos-pos seperti zakat, kharaj, fai’, dan ghanimah, yang tidak membebani rakyat. Dana ini dikelola untuk memenuhi kebutuhan rakyat tanpa perlu menaikkan pajak atau berutang kepada pihak asing.

Keempat, pengambilan kebijakan yang matang dan berbasis ilmu. Dalam setiap kebijakan, khilafah melibatkan para pakar yang kompeten di bidangnya. Ahli gizi, dokter, dan ekonom berperan aktif dalam merumuskan solusi yang sesuai dengan syariat, efektif, dan berkeadilan.

Daulah Khilafah tidak hanya memastikan kebutuhan gizi generasi terpenuhi, tetapi juga menjamin pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Generasi yang kuat secara fisik, intelektual, dan spiritual hanya dapat diwujudkan melalui sistem yang berbasis akidah Islam.

Oleh karena itu, solusi hakiki untuk masalah gizi, stunting, dan ketahanan pangan tidak akan pernah lahir dari sistem kapitalisme yang hanya memprioritaskan keuntungan dan pencitraan. Islam dengan sistem khilafahnya adalah satu-satunya jalan menuju kesejahteraan. Wallahu'alam bish-showab.