Makan Bergizi Gratis Bermasalah, Apa Masalahnya?

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak awal dipromosikan sebagai solusi untuk memperbaiki gizi anak dan mencegah stunting. Namun realitas di lapangan justru berbicara sebaliknya. Alih-alih menumbuhkan generasi yang sehat dan kuat, program ini berulang kali diwarnai kasus keracunan massal. Kondisi ini patut menjadi alarm serius, bukan hanya soal teknis distribusi makanan, tetapi tentang kegagalan negara dalam menjalankan fungsi dasarnya sebagai pengurus rakyat.

Dalam kurun waktu singkat, sepanjang 1 hingga 13 Januari 2026, tercatat lebih dari seribu orang diduga menjadi korban keracunan makanan dari program MBG. Angka ini belum termasuk kasus lanjutan yang terus bermunculan hingga akhir Januari. Di berbagai daerah, ratusan siswa harus dirawat, sebagian bahkan menjalani perawatan intensif di rumah sakit.

Ironisnya, kasus-kasus ini muncul justru ketika anggaran MBG mengalami kenaikan yang signifikan. Program yang menyedot dana besar dari APBN ini kini mulai menuai gugatan dan kritik tajam dari berbagai kalangan. Publik mempertanyakan bagaimana mungkin program dengan anggaran jumbo justru gagal menjamin aspek paling mendasar, yaitu keamanan makanan anak-anak.

Fakta ini memperlihatkan satu hal penting. Masalah MBG bukan kejadian insidental atau kesalahan kecil di lapangan. Ketika kasus keracunan terjadi berulang, itu menandakan adanya persoalan serius dalam perencanaan, standar keamanan, dan pengawasan secara menyeluruh.

Kasus keracunan MBG yang terus berulang menunjukkan lemahnya standar mutu dan pengawasan negara. Program yang seharusnya menjamin gizi generasi justru berpotensi merusak kesehatan peserta didik. Ini menandakan bahwa orientasi kebijakan lebih menekankan pada penyaluran makanan sebagai proyek, bukan pada jaminan keselamatan dan kesejahteraan anak.

Terdapat jurang yang sangat lebar antara tujuan normatif MBG—mencegah stunting dan memenuhi gizi anak—dengan realitas pelaksanaannya. Anggaran besar tidak otomatis berbanding lurus dengan kualitas kebijakan jika paradigma yang digunakan keliru. Dalam sistem kapitalisme, kebijakan sosial sering kali dikelola dengan logika proyek, yang penting terserap anggarannya, berjalan programnya, meski hasilnya jauh dari tujuan awal.

Lebih jauh, MBG hanya menyentuh permukaan persoalan. Fokusnya sebatas distribusi makanan, bukan pada akar masalah gizi generasi. Padahal, persoalan gizi buruk tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan erat dengan kemiskinan struktural, rendahnya daya beli keluarga, mahalnya harga pangan, dan ketimpangan akses terhadap kebutuhan pokok.

Dalam sistem kapitalisme, negara cenderung melepas tanggung jawab pemenuhan kebutuhan rakyat kepada mekanisme pasar. Akibatnya, banyak keluarga kesulitan memenuhi kebutuhan gizi anak secara mandiri. Ketika masalah struktural ini tidak disentuh, program seperti MBG hanya menjadi solusi tambal sulam yang rapuh dan mudah menimbulkan masalah baru.

Islam mengajarkan bahwa menjaga jiwa dan kesehatan adalah kewajiban. Rasulullah SAW menegaskan prinsip “la dharar wa la dhirar”, tidak boleh ada bahaya dan saling membahayakan. Ketika sebuah kebijakan justru menimbulkan mudarat, maka kebijakan tersebut wajib dievaluasi secara mendasar, bukan sekadar diperbaiki secara teknis.

Islam memandang negara sebagai raa’in wa junnah, pengurus sekaligus pelindung rakyat. Dalam konsep ini, negara tidak boleh sekadar menjadi regulator atau penyelenggara program seremonial, tetapi bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan setiap individu rakyatnya.

Pemenuhan kebutuhan pokok, termasuk pangan dan gizi, adalah kewajiban negara yang bersifat langsung. Negara tidak cukup hanya membagi makanan, tetapi harus memastikan setiap keluarga mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Hal ini dilakukan dengan membuka lapangan kerja yang luas, menjamin upah yang adil, dan memastikan distribusi kekayaan tidak berputar di kalangan tertentu saja.

Dalam sistem Islam, negara juga bertanggung jawab menjamin ketersediaan pangan yang aman, berkualitas, dan terjangkau di seluruh wilayah, hingga ke pelosok. Pengawasan mutu makanan dilakukan secara ketat, bukan karena tuntutan proyek, tetapi karena amanah syariat untuk menjaga keselamatan rakyat.

Selain itu, Islam mewajibkan negara menyediakan layanan kesehatan dan pendidikan secara gratis dan berkualitas. Dengan layanan kesehatan yang memadai, dampak buruk seperti keracunan massal dapat dicegah sejak awal. Semua ini hanya dapat berjalan optimal jika negara menjadikan syariat Islam sebagai landasan kebijakan, bukan logika untung-rugi ala kapitalisme.

Kasus keracunan MBG yang terus berulang adalah cermin kegagalan negara dalam menjamin kebutuhan dasar generasi. Ini bukan sekadar kesalahan teknis, tetapi kegagalan paradigma. Selama kebijakan sosial dikelola dengan pendekatan kapitalisme yang berorientasi proyek, kesejahteraan rakyat akan terus menjadi korban.

Islam menawarkan solusi yang menyeluruh dan mendasar. Dengan penerapan Islam secara kaffah, negara hadir sebagai pengurus sejati yang memastikan setiap anak tumbuh sehat, aman, dan bermartabat. Kepemimpinan Islam (Khilafah) bukan hanya alternatif ideologis, tetapi kebutuhan mendesak untuk menyelamatkan generasi dari kebijakan tambal sulam yang terus berulang dan gagal.

Jika generasi adalah masa depan umat, maka menjamin gizinya tidak bisa diserahkan pada sistem yang terbukti rapuh. Sudah saatnya arah kebijakan dikembalikan pada Islam sebagai sistem kehidupan yang menjaga manusia, sejak lahir hingga dewasa, secara utuh dan berkelanjutan.

Wallahu a'lam