Atas Nama Perdamaian, Palestina Kembali Dikorbankan

Kata “perdamaian” selalu terdengar indah. Ia mudah diterima, sulit ditolak. Namun dalam banyak kasus, istilah ini justru dipakai untuk menutupi kepentingan besar yang jauh dari rasa keadilan. Keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) untuk Gaza patut dibaca dengan kacamata jernih. Benarkah ini langkah nyata menuju perdamaian Palestina, atau justru babak baru pengorbanan kaum Muslim di bawah slogan yang menenangkan?

Pemerintah Indonesia resmi menandatangani keanggotaan Board of Peace (BoP) dengan dalih berkontribusi pada perdamaian Palestina. Namun di balik narasi tersebut, terdapat fakta yang tidak bisa diabaikan. Untuk menjadi anggota tetap, Indonesia harus membayar sekitar 1 miliar dolar AS atau setara Rp17 triliun.

Lebih dari itu, arah kebijakan BoP tidak berdiri independen. Dewan ini berada di bawah kendali Amerika Serikat dengan kuasa veto yang dominan, sebagaimana peran sentral Donald Trump dalam menggagas dan mengarahkan agenda BoP. Ironisnya, Palestina—pihak yang paling terdampak—tidak dilibatkan secara substantif dalam pembentukan dan arah kebijakan dewan tersebut.

Fakta ini menimbulkan pertanyaan mendasar, perdamaian siapa yang sebenarnya sedang diperjuangkan, dan untuk kepentingan siapa dana besar itu digelontorkan?

Jika ditelisik lebih dalam, Board of Peace tidak lahir untuk membebaskan Palestina dari penjajahan. Justru sebaliknya, ia menjadi bagian dari proyek geopolitik dan ekonomi Amerika Serikat di kawasan tersebut. Rencana Trump untuk Gaza sangat jelas, menguasai wilayah itu, menggusur penduduk aslinya, lalu membangun “Gaza Baru” yang dipenuhi apartemen mewah, kawasan wisata, pelabuhan, dan bandara. Gaza direduksi dari tanah perjuangan menjadi komoditas properti global.

Dalam skema ini, BoP berfungsi sebagai alat legitimasi. Negara-negara Muslim yang bergabung hanya menjadi pelengkap moral agar proyek tersebut tampak “inklusif” dan “demi perdamaian”. Padahal substansinya adalah penghapusan Palestina sebagai entitas perjuangan.

Secara akal sehat, mustahil penjajah menjadi mediator netral. Al-Qur’an telah mengingatkan bahwa pihak yang memerangi kaum Muslim tidak akan pernah benar-benar menginginkan kebaikan bagi mereka. Fakta sejarah membuktikan, setiap “perdamaian” versi Barat selalu berujung pada penguatan posisi penjajah dan pelemahan pihak yang tertindas.

Lebih jauh, keikutsertaan negeri-negeri Muslim dalam BoP menunjukkan krisis arah politik umat. Alih-alih membela Palestina secara tegas, mereka justru ikut dalam forum yang dikendalikan negara kafir harbi fi‘lan yang secara nyata mendukung Zionis. Ini bukan sekadar kesalahan diplomasi, melainkan pengkhianatan terhadap penderitaan Muslim Gaza yang telah puluhan tahun hidup di bawah bom, blokade, dan pengusiran.

Palestina tidak membutuhkan Board of Peace, proposal investasi, atau janji pembangunan ala kapitalisme global. Yang Palestina butuhkan adalah pembebasan nyata dari penjajahan Zionis. Selama penjajah masih bercokol, selama itu pula perdamaian hanyalah ilusi.

Islam memandang Palestina sebagai bagian dari tanah kaum Muslim yang wajib dibebaskan. Perdamaian hakiki hanya terwujud ketika kezaliman diakhiri, bukan dinegosiasikan. Karena itu, Islam tidak memisahkan antara keadilan dan kekuatan. Pembebasan Palestina meniscayakan jihad sebagai jalan syar‘i untuk mengusir penjajah, bukan sebagai kekerasan buta, tetapi sebagai upaya terorganisir di bawah kepemimpinan sah.

Di sinilah peran Khilafah menjadi krusial. Khilafah bukan sekadar simbol politik, melainkan institusi yang akan menyatukan potensi umat, mengomando kekuatan militer, dan mengambil keputusan strategis tanpa tunduk pada tekanan negara adidaya. Hanya kepemimpinan Islam yang independen yang mampu menghadapi Zionis dan sekutunya secara nyata, bukan lewat forum-forum yang dikendalikan musuh.

Islam juga melarang kaum Muslim bersekutu dengan pihak yang memerangi saudara seiman. Prinsip ini bukan sikap eksklusif, melainkan bentuk perlindungan terhadap umat agar tidak terus-menerus dijadikan alat legitimasi oleh kekuatan global. Karena itu, negeri-negeri Muslim seharusnya menarik diri dari skema seperti BoP dan mengalihkan fokus pada upaya menegakkan kepemimpinan Islam yang sah.

Bergabung dengan Board of Peace atas nama perdamaian Gaza justru memperlihatkan betapa jauhnya arah politik negeri-negeri Muslim dari kepentingan umat. Ketika dana besar digelontorkan untuk forum yang dikendalikan Amerika, sementara Gaza terus dibombardir, jelas ada yang salah secara mendasar.

Palestina tidak akan merdeka lewat dewan perdamaian buatan penjajah. Ia hanya akan bebas melalui perubahan mendasar arah kepemimpinan umat. Selama Islam belum diterapkan secara kaffah, selama Khilafah belum tegak, Palestina akan terus dijadikan komoditas politik global.

Sudah saatnya umat Islam menjadikan Khilafah sebagai qadhiyah mashiriyah, agenda utama yang tidak bisa ditunda. Tanpa itu, dukungan kepada Palestina akan terus berhenti pada slogan, sementara pengkhianatan dibungkus rapi dengan istilah “perdamaian”.

Wallahu a'lam