Gencatan Senjata atau Permainan Nyawa?

Istilah "gencatan senjata" belakangan ini kembali memenuhi ruang berita kita. Amerika Serikat dan Israel mempromosikannya sebagai solusi rasional untuk meredakan ketegangan di Gaza. Narasi yang dibangun sangat manis di telinga, seolah-olah diplomasi sedang bekerja, kekerasan akan segera usai, dan nyawa warga sipil akhirnya menjadi prioritas. Dunia diajak untuk menarik napas lega.

Namun, benarkah demikian? Bagi saudara-saudara kita di Gaza, janji damai itu justru terasa seperti pil pahit yang terus diulang.

Kenyataan di lapangan seringkali berbicara lain. Belum kering tinta kesepakatan "penghentian permusuhan", bom-bom masih saja jatuh dari langit Gaza. Media CNNIndonesia.com (5/2/2026) melaporkan bagaimana serangan udara tetap terjadi, menghantam permukiman, sekolah, hingga kamp pengungsian.

Bayangkan perasaan mereka di saat dunia internasional bertepuk tangan merayakan keberhasilan diplomasi, warga Gaza justru harus menyaksikan bola api meluluhlantakkan rumah mereka di tengah malam. Mayoritas korbannya adalah warga sipil seperti ibu yang sedang memeluk anaknya atau orang tua yang mencari perlindungan. Mereka bukan ancaman militer, mereka hanyalah manusia yang ingin bertahan hidup.

Ini membuktikan satu hal dalam praktiknya, gencatan senjata sering kali tidak berfungsi untuk melindungi nyawa. Ia lebih mirip instrumen politik untuk menenangkan opini publik global. Selama pelanggaran demi pelanggaran tidak diikuti sanksi tegas, maka "damai" hanyalah jeda singkat sebelum mesin perang kembali bekerja.

Mengapa ini terus berulang? Ini bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan dampak dari sistem politik dunia yang sudah kehilangan kompas moralnya. Dalam sistem sekuler yang kita lihat hari ini, keadilan sering kali dikesampingkan demi kepentingan strategis dan hitung-hitungan kekuatan.

Hukum internasional yang seharusnya melindungi semua orang, kini tampak tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Pihak yang kuat seolah memiliki tiket gratis untuk melanggar aturan, sementara yang lemah terus ditekan. Di sinilah peran Amerika Serikat menjadi kontradiktif di satu sisi tampil sebagai mediator, namun di sisi lain tetap menjadi penyokong utama militer yang terus melakukan penindasan.

Sedihnya lagi, banyak negeri Muslim yang seolah terjebak dalam logika yang sama. Atas nama stabilitas ekonomi atau hubungan diplomatik, mereka memilih untuk bersikap "aman". Kezaliman yang nyata di depan mata seolah dinormalisasi dengan dalih menjaga keamanan kawasan. Akhirnya, empati kita menumpul. Anak-anak yang gugur hanya dianggap sebagai angka dalam laporan berita, bukan lagi sebagai tragedi kemanusiaan yang memilukan.

Islam memandang bahwa penjajahan adalah kezaliman struktural yang tidak akan pernah selesai hanya dengan kompromi simbolis. Perdamaian dalam Islam bukanlah hasil dari "gencatan senjata" yang timpang, melainkan buah dari ditegakkannya keadilan yang nyata. Selama akar masalahnya yaitu penjajahan yang tidak dicabut, maka selama itu pula kedamaian sejati tidak akan pernah hadir.

Solusi yang ditawarkan Islam tidak hanya berhenti pada bantuan kemanusiaan atau kecaman di media sosial. Islam mengajak kita membangun kesadaran politik, berani menolak narasi palsu yang hanya ingin melanggengkan status quo, menuntut kepemimpinan yang berpihak pada akidah kita, dan butuh pemimpin yang menempatkan kehormatan nyawa manusia di atas kepentingan ekonomi jangka pendek serta menegakkan persatuan umat. Selama negeri-negeri Muslim masih berjalan sendiri-sendiri dan tunduk pada kepentingan global, Palestina akan terus menjadi korban.

Gaza tidak butuh jeda semu yang hanya menenangkan nurani dunia untuk sementara. Gaza butuh perubahan mendasar pada sistem yang membiarkan penjajahan terus berlangsung. Di sinilah Islam hadir bukan sebagai utopia, melainkan sebagai alternatif peradaban yang menempatkan kebenaran dan keadilan di tempat yang paling tinggi.

Sudah saatnya kita melihat lebih jernih. Apakah kita ingin terus mendukung sandiwara diplomasi ini, atau mulai bergerak bersama untuk perubahan yang haqiqi?