Board of Peace, Bisakah Akhiri Penderitaan Palestina?

Keputusan masuknya Indonesia ke Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian telah menuai perdebatan dan sederet sorotan publik. Board of Peace (BoP) merupakan lembaga yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan diluncurkan di Damos, Swiss di sela-sela acara seremoni penyelenggaraan World Economic Forum (WEF), Kamis, 22/1/2026. Dalam acara yang sama, Presiden RI Prabowo Subianto menjadi satu di antara beberapa pemimpin negara yang paling awal menandatangani BoP dan menandai telah bergabung dengan lembaga tersebut (tribunnews.com, 01/02/2026).

Menurut Presiden Prabowo, keterlibatan Indonesia dalam BoP merupakan momentum bersejarah sekaligus peluang nyata untuk mendorong upaya perdamaian dan menjaga agar proses transisi Gaza tetap mengarah pada solusi dua negara (two state solution) (BBC.com, 22/01/2026).

Menanggapi hal tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyayangkan keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) bentukan Amerika Serikat dalam upaya perdamaian Gaza, Palestina. Hal ini disampaikan oleh Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Prof. Sudarnoto Abdul Hakim saat diskusi bertajuk “Indonesia Join BoP, Untung atau Buntung”.

Menurut Prof. Sudarnoto, BoP bukanlah murni upaya perdamaian, melainkan bentuk kamuflase yang justru membuka jalan neokolonialisme. Ia juga menilai secara politik, keberadaan BoP akan memberikan keuntungan besar bagi Amerika Serikat dan sekutunya, termasuk Israel (tribunjakarta.com, 27/01/2026).

Selain Indonesia, negara mayoritas Muslim yang ikut bergabung dalam Board of Peace yakni Mesir, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Turki, Yordania, Qatar, dan Pakistan. Di tengah genosida dan pendudukan atas Gaza oleh zionis Israel, dewan BoP justru menempatkan Israel sebagai anggota setara bukan pihak penjajah. Sebaliknya, tidak ada perwakilan Palestina di Dewan Perdamaian bentukan Donald Trump tersebut.

Jika kita menyoroti Board of Peace, secara mendasar para pemimpin negara telah gagal paham terhadap akar permasalahan krisis Gaza-Palestina, bahkan justru mengaburkan realitanya. Mereka selalu menggambarkan apa yang terjadi adalah sebuah peperangan, bukan okupasi atau penjajahan dan upaya genosida. Konflik Palestina-Israel sekadar dilihat sebagai konflik dua pihak yang setara, sehingga melupakan relasi kolonial antara penjajah dan yang dijajah.

Padahal, sejak peristiwa 7 Oktober 2023, serangan Israel telah menewaskan lebih dari 71.000 rakyat Palestina. Serangan yang masif dan brutal dengan pengerahan artileri berat hanya berasal dari satu pihak yakni Israel. Bahkan belum lama penandatanganan BoP dan di tengah gencatan senjata, Israel tetap melakukan serangan udara ke tenda pengungsian di Khan Younis, Gaza Selatan pada 31/1/2026 hingga menewaskan 32 warga Palestina (detiknews.com, 02/02/2026).

Bagian yang paling menyedihkan adalah pengkhianatan yang dilakukan oleh para pemimpin Muslim yang memilih tunduk atau justru memperkokoh entitas Zionis Israel dengan seruan untuk menghormati, melindungi, dan menjalin normalisasi serta hubungan diplomatiknya. Tentu saja, pengkhianatan ini kontras dengan meningkatnya kesadaran umat Islam dan opini global yang kian menentang kejahatan Zionis.

Perlu kita tegaskan juga, konflik Palestina dan negara Muslim lain seperti Suriah, Lebanon, Yaman, Irak, Iran selalu melibatkan proxy actors yang ikut menjadi sponsor. Adapun di balik genosida Israel terhadap Gaza, Amerika Serikat pun memiliki keterlibatan mulai dari dukungan persenjataan hingga perlindungan terhadap Israel dari akuntabilitas internasional.

Menurut data Wikipedia, Israel merupakan penerima bantuan luar negeri AS terbesar secara kumulatif. Bahkan, mestipun menghadapi kritik global dan tekanan internasional, AS tetap memberikan bantuan militer dan diplomatik yang signifikan. Selain bantuan keuangan dan milter, rudal Iron Drone, persenjataan dan teknologi canggih, AS juga memberikan dukungan politik skala besar, dengan menggunakan hak veto Dewan Keamanan PBB sebanyak 42 kali terhadap resolusi yang mengutuk Israel.

Pembentukan Board of Peace/BoP di bawah tangan Donald Trump dan Tony Blair—dua sosok yang punya rekam jejak berdarah di dunia Islam, kini tanpa rasa malu berbicara perdamaian dan harapan masa depan Gaza. Pola lama kolonial ini alih-alih memberikan kesejahteraan bagi rakyat Palestina, ia hanya berujung pada kepentingan geopolitik, eksploitasi kekayaan negeri Islam, dan liberalisasi ekonomi yang berujung pada kemiskinan sistemis.

Ketidakterlibatan Palestina di dalam dewan BoP memperkuat dugaan bahwa Amerika Serikat telah mempersiapkan Palestina untuk tidak pernah lepas dari cengkraman Israel dan sekutunya. Sementara, para penguasa negara Islam terus terkukung dalam kerangka negara-bangsa yang rapuh dan dibatasi dengan kebijakan tunduk. Mereka memilih diam dan bersandar pada konsep politik Barat—menafsirkan sikap pasif dan mundur sebagai kehati-hatian dan bentuk kenegarawanan. Aspirasi negeri-negeri Muslim direduksi hanya pada pembebasan dari penjajahan dan solusi dua negara.

Usulan solusi dua negara terus digulirkan banyak pihak, tak terkecuali Presiden Prabowo. Padahal, solusi dua negara pada hakikatnya melegalkan kejahatan Zionis yang telah dilakukan di tanah rampasannya. Entitas Zionis Israel datang ke Palestina untuk melenyapkan kaum Muslim dan menaburkan penderitaan yang nyata. Mengusulkan solusi dua negara berarti melegitimasi keberadaan Zionis Israel, mendukung perampasan hak bangsa Palestina atas tanahnya, dan menafikan genosida yang telah merenggut puluhan ribu nyawa kaum Muslim.

Kita berharap dunia Islam punya narasi alternatif yang lebih baik. Mestinya para pemimpin negeri-negeri Muslim berani kompak menyatakan bahwa Israel adalah pelaku genosida dan penjajah yang harus dihilangkan. Jika Barat berani memberikan bantuan dan dukungan keuangan, ekonomi, militer, dan diplomatik kepada Israel untuk tetap eksis dan menjajah, maka negeri-negeri Islam harusnya bersikap yang sama, yakni memberikan dukungan penuh kepada rakyat Palestina untuk memerdekakan mereka.

Penderitaan umat Muslim di tanah Palestina semakin menunjukkan kelemahan dunia Islam, khususnya para penguasa negeri Muslim. Bagaimana bisa, umat Islam yang jumlahnya hampir dua miliyar tak berdaya melindungi saudara Muslimnya di Gaza-Palestina dari kejahatan Zionis Israel.

Tidak ada solusi tuntas dan dibenarkan oleh syariah untuk menyelesaikan persoalan Palestina kecuali melalui Jihad dan Khilafah. Solusi rasional hari ini adalah melawan kekuatan militer dengan kekuatan militer juga. Fakta sejarah membuktikan, sepanjang Khilafah masih ada, wilayah Palestina tetap terlindungi. Di sinilah pentingnya penyadaran umat. Kesatuan umat Islam dalam bingkai Khilafah akan menjadikan tubuh umat lebih kuat. Kekuatan itulah yang akan melenyapkan penjajahan di bumi Palestina dan wilayah negeri-negeri Islam lainnya.