Banjir Berulang Dampak Kegagalan Tata Ruang

Wilayah Jakarta dan kota-kota besar kembali tergenang banjir. Banjir di DKI Jakarta meluas selama dua hari berturut-turut sejak Kamis (22/1/2026) hingga Jumat (23/1/2026). Sejumlah wilayah yang sebelumnya tidak terdampak, kini ikut tergenang akibat hujan berintensitas tinggi yang berlangsung dalam durasi panjang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan, meluasnya titik banjir bukan semata karena tingginya curah hujan, tetapi juga dipengaruhi oleh lamanya hujan ekstrem yang mengguyur Jakarta dan sekitarnya. “Jadi titik banjir itu bertambah ketika curah hujannya tinggi. Curah yang kemarin sebenarnya tidak setinggi dua minggu lalu,” ujar Pramono saat meninjau Kali Cakung Lama segmen Sungai Begog di Cilincing, Jakarta Utara, Jumat (23/1/2026). (kompas.com, 23/01/2026) 

Hujan deras yang mengguyur Jakarta dan wilayah sekitarnya sejak Kamis, 22 Januari 2026, memicu banjir di sejumlah titik. Dampaknya tidak hanya merendam permukiman, tetapi juga mengganggu mobilitas warga hingga layanan transportasi publik. (tempo.com, 25/01/2026) 

Pemerintah Provinsi Jakarta menggelar dua kali operasi modifikasi cuaca pada Kamis (22/1/2026) menyusul prakiraan hujan berdurasi panjang hingga delapan jam. Langkah ini ditempuh untuk menekan risiko banjir dan genangan yang hingga Kamis siang telah melanda 12 RT dan 17 ruas jalan di berbagai wilayah Jakarta. Menurut Gubernur Jakarta Pramono Anung, operasi modifikasi cuaca (OMC) menjadi bagian dari strategi mitigasi menghadapi prediksi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang diperkirakan berlangsung lama. Operasi ini dilaksanakan melalui kerja sama antara Pemprov Jakarta serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). (kompas.id, 22/01/2026) 

Menurut Pramono, langkah-langkah tersebut membutuhkan anggaran besar dan tidak mudah dilaksanakan karena berdampak langsung pada masyarakat. Proses normalisasi sungai, kata dia, akan beriringan dengan relokasi warga serta penyediaan hunian pengganti berupa rumah susun. Ini memerlukan biaya yang cukup tinggi, dan itu saya akan lakukan dan ini pasti enggak populer karena apa? Harus memindahkan masyarakat, harus menyiapkan rumah susun dan sebagainya dan pasti nanti di lapangan mau tidak mau suka tidak suka pasti ada singgungannya,” kata Pramono. (kompas.com, 23/01/2026) 

Banjir Jakarta dan wilayah perkotaan merupakan problem klasik yang berulang. Berarti hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya pemerintah tidak serius dalam mennagani dan menyolusi masalah yang ada. Jika pemerintah serius, pasti pemerintah akan memperbaiki tata ruang sedemikian rupa agak maslaah banjir bisa tuntas dan tidak berulang. Karena ini adalah masalah yang berulang ketika terjadi musim hujan, berarti pemerintah hanya memikirkan ynag penting sudah di tangani, tanpa memikirkan berapa resiko dan kerugian yang akan di hadapi masyarakat jika hal ini tidak disolusikan hingga tuntas dan masalahnya akan berulang lagi. Tidak perlulah kita salahkan kondisi alam yang ada, tapi kita cari penyebab utamanya lalu kita cari solusi yerbiak untuk menanganinya. 

Sebenarnya, penyebab utama masalah banjir ini bukan karena tingginya curah hujan melainkan kekeliruan tata ruang dimana lahan sudah tidak mampu menyerap air. Sehingga yang harus diperbaiki adalah terkait tataruang. Memang ketika dilakukan perbaikan tataruang akan memakan banyak biaya satu waktu itu dan agak ribet tapi bukan berarti tidak bisa. Mulai dari memetakan wilayah tersebut lebih cocok digunakan sebagai lokasi apa, perumahankah, perindustriankah, pertaniankah, atau untuk pertahanan dan lain-lain. Setelah itu baru dibuatkan perencanaan terbaik untuk pembangunannya, selama masa pembangunannya masyarakat diungsikan di wilayah yang lebih aman. Seteleh penataan semua selesai baru masyarakat bisa menempati wilayah yang sesuai dan lebih aman buat mereka. Sehingga tidak akan ditemukan masalah kemudian hari yang memiliki ritme bencana berulang. 

Namun, ketika pemerintah kita menerapkan sistem kapitalis maka apapun yang dijalanka semua menggunakan paradigma kapitalis. Dimana paradigma kapitalistik membuat kebijakan dalam tata kelola lahan tidak lagi memperhitungkan dampak lingkungan. Yang penting mereka dapat keuntungan, biaya minim dan nampak sangat memuaskan dipermukaan. Namun, faktanya ketika waktunya tiba bencana akan datang secara berulang. Kondisi bukankah semakin merugikan negara dan membahayakan masyarakat. Tapi lagi-lagi solusi yang dipakai pemerintah hanyalah solusi sesaat yang nampak mampu menyelesaikan masalah tapi hanya sesaat saja. Karena solusi dari pemerintah masih bersifat pragmatis, belum menyentuh akar masalah. Sehingga hal ini harus segera ditangani dan diselesaikan sampai ke akar masalahnya, agar tidak terjadi bencana berulang. Tapi selama pemerintah masih menggunakan sistem kapitalis dan paradigma kapitalistik maka hal itu tidak akan pernah selesai dan masih akan terus berulang bahkan bisa jadi semakin meluas dan bertambah wilayah bencananya. 

Hal ini akan jauh berbeda jika dilalukan dalam sistem islam, karena masalah tata kelola ruang dalam Islam akan memperhatikan dampak lingkungan. Dengan persiapan yang matang dan dengan tuntunan yang bersumber dari syariat Allah maka akan dilakukan pennaganan terbaik untuk mensejahterakan rakyat tanpa menghitung untung rugi. Tenaga ahli akan dikerahkan sebelum dimulai untuk melakukan pembangunan. Pemerintah melukan pengecekkan wilayah dan mengaudit wilayah yersebut lebih layak digunakan untuk apa dengan kondisi bentangan alam yang ada, apa dampak yang terjadi seandainya terjadi salah kelola. Setelah hal itu ditentukan baru tenaga ahli disiapkan untuk membuat persiapan pembnagunan dan apa saja ynag dibutuhkan agar pembnagunan itu benar-benar bisa mensejahterakan bukan menyebabkan bencana bagi masyarakat. 

Disini akan nampak perbedaan anatara sistem islam dan sistem kapitalis. Pembangunan dalam islam tidak berlandaskan asas manfaat kapitalistik, namun mempertimbangkan kemaslahatan umat jangka panjang. Tidak mengutamakan untung rugi tapi benar-benar untuk mensejahterakan rakyat meski akan menghabiskan biaya yang sangat besar itu akan tetap dilakukan untuk mendapatkan hasil terbaik dan dengan kualitas terbaik dari bangunan yang dihasilkan. Bahkan masyarakat akan ikut bahu-membahu dalam pembangunan itu. Masih tercatat dalam sejarah, dimana Zubaidah binti Ja'far istri dari Khalifah Harun Ar-Rasyid dari Bani Abbasiyah rela mengeluarkan hartanya yang tidak sedikit untuk disumbangkan guna membangun saluran air minum untuk warga Makkah waktu itu. Dimana Zubaidah memerintahkan pembangunan saluran air yang dikenal sebagai 'Ain Zubaidah (Mata Air Zubaidah) untuk mengatasi kekeringan parah di Makkah dan kesulitan air bagi para jemaah haji. Saluran air ini mengalirkan air dari mata air di Wadi Numan hingga ke Arafah dan Makkah. Beliau mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk membiayai proyek infrastruktur raksasa ini hingga selesai, yang menjadikannya sebagai salah satu wakaf terbesar dalam sejarah Islam.

Darb Zubaidah, selain saluran air, beliau juga membangun jalur haji dari Kufah ke Makkah yang dilengkapi dengan fasilitas air, yang kemudian dikenal sebagai Darb Zubaidah. Sungguh sesuatu yang langka kita temukan saat ini yang notabene masyarakatnya dilingkupi sistem kapitalis sekuler, tapi waktu itu benar-benar terjadi karena masyarakat berada dalam lingkup sistem islam. 

Karena gambaran tata ruang masa khilafah yang memperhatikan aspek kemaslahatan tidak hanya untuk manusia melainkan untuk seluruh makhluk hidup. Seperti kata-kata khalifah Ummar bin Khattab "Seandainya ada unta yang terperosok karena jalan kota Madinah yang rusak maka aku akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah". Maka akhirnya khalifah Ummar juga melakukan pembangunan yang terbaik untuk jalan raya agar seluruh mahluk hidup bisa mendapatkan manfaat didalamnya. Disini nampak jelas bahwa pembangunan dalam Islam akan menciptakan rahmat bagi seluruh alam, bukan musibah atau bencana bagi rakyatnya.