Sebulan Pasca Bencana, Kondisi Rakyat Masih Merana

Bencana banjir yang terjadi di Sumatra satu bulan yang lalu kini menyisakan kesedihan yang mendalam bagi para korban. Situasi yang masih tidak pasti akan kelangsungan hidup dimasa depan, rumah yang rusak, puing-puing sampah kayu yang berserakan bahkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga bercampur aduk menjadi satu. Apalagi bantuan yang diharapkan tidak kunjung datang, sementara makanan yang tersedia semakin menipis dan tidak mencukupi. Masyarakat kebingungan, kemana lagi mencari bahan makanan karena akses jalan antar daerah terputus total. 

Terdapat sekitar 700 keluarga dari 9 desa yang sudah hampir satu bulan ini mengatur strategi demi bertahan hidup. Mereka terpaksa harus berjalan sejauh puluhan kilometer melalui medan berlumpur untuk membeli kebutuhan pokok. Bahkan, ada yang rela bergelantungan menyebrangi sungai dengan seutas tali yang terbuat dari sling baja yang terbentang diatas arus sungai untuk membeli makanan ataupun untuk berobat.

Sementara itu muncul fenomena berkibarnya bendera GAM (Gerakan Aceh Merdeka) dengan simbol bulan bintang berwarna putih dan latar bendera berwarna merah. Ini merupakan buntut dari diabaikannya pengibaran bendera putih di berbagai tempat sebagai simbol keputusasaan atas lambannya pemerintah menangani bencana banjir yang terjadi di Sumatera dan Aceh pada akhir November 2025 silam. Melalui aksi simbolis tersebut, masyarakat mendesak penetapan status bencana nasional dan dibukanya bantuan dari luar negeri yang sempat ditolak oleh pemerintah atas pertimbangan harga diri bangsa.

Melihat tuntutan tidak ditanggapi, muncullah aksi lebih serius melalui pengibaran bendera GAM dengan menyuarakan isu yang sama. Bendera itu dipasang di berbagai tempat, bahkan pada kendaraan yang mengantar bantuan ke lokasi bencana (beritasatu.com/ Jumat, 21/12/2015).

Melihat kondisi satu bulan pasca terjadinya banjir yang masih belum teratasi dengan baik, bahkan terlihat terabaikan, maka hal ini menunjukkan bahwa negara telah gagal dalam upaya menjamin ketersediaan anggaran untuk pemulihan. Rakyat terpaksa berjuang sendiri untuk mengatasi kesulitan yang tengah mereka hadapi. Sudahlah kondisi makin susah, bantuan dari luar negeri justru dicegah. Yang ada hanyalah kekecewaan yang mendalam.

Selain itu, terdapat kelemahan terhadap implementasi undang-undang kebencanaan yang seharusnya dituntut untuk menjamin respon yang cepat, tanggap, terpadu dan berkeadilan. Namun fakta yang terjadi di lapangan tidaklah demikian. Pengiriman bantuan sangatlah lambat, terlebih lagi adanya dugaan bahwa bantuan tenda dan logistik terkesan hanya sebagai formalitas belaka. Batuan dijadikan sarana untuk mengambil hati masyarakat (pencitraan) dengan mengatasnamakannya dari partai politik tertentu. Sungguh ironi bukan?

Tidak mengherankan karena faktanya memang kapitalisme selalu mengedepankan asas manfaat. Selain itu mereka juga mengedepankan pertimbangan untung dan rugi dalam setiap aktivitasnya, kalkulasi ekonomi dan efisiensi anggaran apabila menyangkut kebijakan pemerintah. Sistem Kapitalisme-Demokrasi realitasnya selalu melahirkan penguasa yang abai terhadap kepentingan rakyatnya dan juga zalim. Penguasa senantiasa mementingkan kehidupan diri mereka sendiri dan golongannya. Itulah sebabnya banjir di Aceh penanggulangannya lambat. Bahan penguasa sempat menahan bantuan asing yang datang, padahal rakyat sangat menginginkan bantuan tersebut karena minimnya bantuan dari dalam negeri sendiri.

Dalam sistem islam, penguasa menempatkan dirinya sebagai ra’in (pengurus) yang wajib memastikan keselamatan dan kesejahteraan seluruh umatnya tanpa terkecuali. Hal ini akan terwujud melalui pemberian jaminan atas pangan, sandang dan papan yang mana ini akan terpenuhi melalui penyediaan lapangan pekerjaan yang luas sehingga rakyat akan mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sedangkan untuk kebutuhan kolektif, negara menjamin ketersediaan fasilitas umum seperti sarana dan prasarana transportasi, perpustakaan umum, menjamin kesehatan serta pendidikan dan hak-hak terkait dengan pelayanan sipil dan kependudukan. Semua dana yang digunakan untuk pembiayaan-pembiayaan tersebut adalah dari Baitul Mal karena memang baitul mal memiliki berbagai macam jenis pemasukan.

Dalam hal penanganan bencana negara bertindak cepat, tanggap terhadap informasi, aktivitasnya terpusat, dan terorganisasi dengan baik. Hal ini disebabkan karena setiap keterlambatan atau pengabaian akan dipandang sebagai bentuk kelalaian atas suatu amanah yang akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat.

Dalam islam tidak ada kaitannya antara bencana dan kepentingan untung rugi ekonomi. Bantuan bencana akan tetap disalurkan karena itu adalah tanggung jawab negara meriayah rakyatnya dan menjamin kehidupan yang layak bagi mereka. Negara wajib mensuplai kebutuhan hidup para korban bencana alam, termasuk kebutuhan akan konseling untuk menyembuhkan trauma yang dialami pasca bencana. Negara juga wajib untuk mengupayakan pencegahan bencana terjadi lagi. Melakukan riset, eksplorasi tentang lingkungan serta menjaga kelestariannya. Mengeluarkan kebijakan yang ramah lingkungan, pengelolaan SDA yang adil dan berkelanjutan demi kemaslahatan bersama. []