Satu Bulan Bencana, Keselamatan Rakyat Masih Taruhan

Sudah satu bulan pascabencana, namun kondisi darurat belum benar-benar pulih. Padahal, masyarakat telah mendesak pemerintah agar menetapkan status bencana nasional. Hingga di Aceh, fenomena bendera putih dikibarkan warga sebagai simbol keputusasaan. Bahkan, muncul kembali bendera GAM di beberapa titik yang berpotensi melebar ketika negara dianggap absen. 

Akses vital warga masih bergantung pada jembatan darurat yang rawan.Warga di sembilan desa yang diperkirakan dihuni 700 keluarga ini sudah hampir satu bulan harus mengatur strategi bertahan hidup. Sebagian dari mereka kini benar-benar bergantung dari jembatan darurat berupa seutas sling baja yang terbentang di atas sungai deras. Jembatan darurat itulah yang menjadi satu-satunya akses keluar-masuk yang dipakai penyintas mencari makan dan berobat ke Kota Takengon atau Kabupaten Bener Meriah. www.bbc.com, (26-12-2025).

Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius: apakah anggaran penanganan bencana benar-benar mencukupi? 

Penanganan pasca bencana terkesan lamban, karena sudah satu bulan lebih belum juga teratasi. Masyarakat meminta agar dijadikan status nasional namun ditolak pemerintah pusat. Sehingga mencuat keresahan masyarakat dengan pengibaran bendera putih demi mendapatkan bantuan internasional. Bahkan sampai-sampai di beberapa titik muncul kembali bendera GAM. Hal tersebut dilakukan tidak lain karena mereka membutuhkan bantuan, mereka merasakan putus asa ketika pemerintah pusat tidak tanggap, sigap, dan cepat dalam penanganan bencana. Padahal kondisi saat ini masih memprihatinkan. Akses jalan dan jembatan masih terputus, harus masyarakat sendiri yang mengusahakan dengan bahan seadanya untuk akses keluar-masuk desanya. 

Namun pemerintah pusat beranggapan sudah maksimal dalam penanganan bencana, anggaran nya pun sudah tercukupi, katanya. Berbeda dengan kondisi korban bencana, listrik saja baru dirasakan saat ini dan masih ada yang belum pulih. Masalah tempat tinggal yang mendesak, kebutuhan pangan serta fasilitas umum yang vital masih susah diakses seperti rumah sakit, jalan utama, jembatan dan sekolahan. 

Kondisi- kondisi diatas menunjukkan bahwa negara gagal menjamin anggaran yang benar-benar mencukupi untuk pemulihan pasca bencana. Dalam sistem Kapitalisme, pengambilan kebijakan sering didasarkan pada kalkulasi ekonomi dan efisiensi anggaran. Sehingga rakyat merasa kecewa karena tidak dijadikan prioritas. 

Kelemahan implementasi UU Kebencanaan, yang seharusnya menjamin respon cepat, terpadu, dan berkeadilan bagi korban nyatanya juga lemah. Sistem Demokrasi-Kapitalisme melahirkan penguasa yang abai terhadap urusan rakyatnya. Yang di dahulukan justru malah kepentingan politik. Maka memang untuk sistem yang diterapkan saat ini tidak bisa kita mengharapkan pertanggungjawaban penuh negara untuk korban bencana. 

Dalam Islam, pemimpin merupakan raa’in (pengurus) yang bertanggung sehingga wajib memastikan keselamatan rakyat secara menyeluruh. Selain menjamin kebutuhan sandang,pangan, pendidikan,kesehatan dan keselamatan rakyat juga sangat penting. Negara juga berkewajiban mencegah bencana melalui pengelolaan alam yang adil dan berkelanjutan demi kemaslahatan umat.

Mitigasi bencana pun akan dilakukan, karena negara akan melakukan terlebih dahulu langkah preventif agar bencana alam tidak terjadi akibat ulah manusia, seperti dilarang melakukan penggundulan hutan, penambangan ilegal dan sebagainya. Adanya sanksi yang tegas bagi pelaku akan memberikan efek jera bagi yang melanggar. 

Ketika terjadi bencana alam. Penanganan bencana dilakukan dengan cepat, terpusat, dan terkoordinasi karena setiap keterlambatan dipandang sebagai kelalaian amanah yang akan diminta pertanggungjawaban.

Negara bertanggung jawab penuh, tanpa kompromi kepentingan ekonomi. Negara akan mengeluarkan dana dari kas negara untuk pembiayaan penanganan bencana dan setelah nya. Segala upaya akan dikerahkan untuk membantu korban. 

Islam juga mewajibkan negara menjamin kebutuhan dasar korban bencana mulai dari makanan, tempat tinggal, kesehatan, dan keamanan, tanpa terikat logika untung-rugi. Negara juga akan tanggap akan hal- hal yang dibutuhkan pasca bencana. Perbaikan akses- akses vital seperti jalan, jembatan, rumah sakit, dan sekolah-sekolah pun akan dimaksimalkan dalam hal perbaikannya. Sehingga masyarakat pun akan cepat mendapatkan akses untuk fasilitas umum. 

Oleh karenanya, hanya dengan kembali menerapkan sistem islam di muka bumi ini segala urusan akan teratasi. Waallahu'alam bisshawab.