Ironis, Minim Kepedulian Namun Harapkan Untung dari Bencana

Tahun 2025 telah berlalu, ditutup dengan rasa duka yang mendalam bagi rakyat Indonesia. Di penghujung tahun, Aceh dan Sumatera Utara dirundung banjir bandang dan tanah longsor yang sangat parah. Dampak bencananya tak main-main. Banyak mengatakan, dampak banjir bandang kali ini jauh lebih parah dari tsunami yang pernah melanda Aceh pada tahun 2004 silam. Sungguh menyayat hati, sekali lagi masyarakat Aceh dan sekitarnya harus menghadapi ujian kehilangan tempat tinggal, harta, mata pencaharian, bahkan anggota keluarga.

Yang lebih menyedihkan, pemerintah seolah "mau tak mau" dalam menangani bencana ini. Bantuan-bantuan di lini fital sangat minim dan lambat. Hingga masyarakat terdampak bencana harus menanggung lapar berhari-hari. Kedinginan di tempat pengungsian yang tidak layak, gelondongan kayu dan reruntuhan yang tersapu banjir menumpuk tanpa bantuan alat berat untuk membersihkannya, bahkan mayat-mayat membusuk di jalanan.

Namun ironisnya, ditengah berbagai kritikan yang dilontarkan masyarakat seluruh penjuru Indonesia bahkan masyarakat internasional, alih-alih mempercepat bantuan dan penanganan, pemerintah justru mengeluarkan berbagai perkataan dan sikap nirempati. Banyak pejabat melakukan aksi pencitraan yang menggelikan. Pernyataan-pernyataan blunder seperti setiap bantuan dari masyarakat harus dilaporkan terlebih dahulu. Ada pula larangan memanfaatkan kayu-kayu yang terseret banjir, padahal membersihkannya saja pemerintah enggan. Satu lagi, pemerintah menyambut baik wacana asing yang ingin membeli lumpur bencana. Lucu, tidak habis-habisnya para pejabat membuat masyarakat geleng kepala.

Lumpur yang menumpuk di wilayah terdampak banjir bandang di Aceh ternyata menarik minat beberapa pihak. Hal ini diungkapkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rapat kerja di Aceh Tamiang.

"Gubernur Aceh melaporkan, ada pihak-pihak swasta yang tertarik. Dia bisa memanfaatkan lumpurnya, di mana-mana. Jadi tidak hanya di sungai, di sawah dan sebagainya. Silakan, saya kira ini bagus sekali," kata Prabowo, Kamis (1/1/2026). "Kalau bisa lumpurnya, kalau swasta mau beli, silakan." Pernyataan tersebut diungkap dalam rapat yang dipimpin Prabowo di Aceh Tamiang dihadiri oleh jajaran kabinet termasuk Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Panglima TNI Agus Subiyanto, serta Menteri Investasi/CEO Danantara Rosan Roeslani (CnbcIndonesia.com, 01/01/2026).

Indonesia sejak lama dikenal sebagai negara rawan bencana. Namun, kenyataan tersebut seolah tidak pernah benar-benar menjadi perhatian serius dalam kebijakan negara. Mitigasi bencana berjalan seadanya, sistem peringatan dini kerap bermasalah, tata ruang semrawut, dan pengawasan lingkungan nyaris tak bertaji. Alam terus dieksploitasi, sementara negara lebih sibuk menerbitkan izin 

Ketika bencana akhirnya terjadi, kegagalan negara tampak semakin nyata. Evakuasi korban sering terlambat, bantuan tidak segera tiba, dan penanganan darurat berlangsung setengah hati. Banyak nyawa melayang bukan semata akibat kedahsyatan alam, melainkan karena kelambanan negara dalam menjalankan tanggung jawabnya.

Masalah ini tidak sekadar soal anggaran atau keterbatasan teknis. Akar persoalannya terletak pada cara pandang pemerintah terhadap keselamatan rakyat. Negara kerap baru bergerak setelah korban berjatuhan. Padahal, sebagai negeri rawan bencana, pencegahan seharusnya menjadi prioritas utama, bukan sekadar slogan di atas kertas.

Kerusakan lingkungan yang memicu bencana juga tak bisa dilepaskan dari relasi gelap antara penguasa dan pengusaha. Demi mengejar pertumbuhan ekonomi segelintir pihak dan keuntungan jangka pendek, alam dikorbankan. Hutan dibabat, lahan hijau dialihfungsikan, dan daerah resapan air dihancurkan dengan restu kebijakan. Ketika banjir dan longsor datang, rakyatlah yang menanggung akibatnya, sementara para pemodal tetap aman dalam pelukan hukum yang tumpul ke atas.

Inilah buah dari paradigma kepemimpinan kapitalisme yang menjadikan profit sebagai tujuan utama. Dalam sistem ini, penguasa tidak diposisikan sebagai pelayan dan pelindung rakyat, melainkan pengelola kepentingan ekonomi. Jawaban atas kegagalan ini tidak cukup dengan tambal sulam kebijakan atau sekadar pergantian pejabat. Dibutuhkan perubahan mendasar pada sistem kepemimpinan itu sendiri. Di sinilah Islam menawarkan solusi yang jelas dan relevan. 

Dalam islam, negara tidak boleh bersikap reaktif dan menunggu korban berjatuhan. Pencegahan menjadi kewajiban melalui pengelolaan lingkungan yang amanah, penataan ruang berbasis perlindungan jiwa, serta penghentian eksploitasi alam yang merusak dan membahayakan masyarakat. Negara tidak diberi ruang untuk berkompromi dengan kepentingan ekonomi yang mengancam keselamatan rakyat.

Apabila bencana tetap terjadi, negara dalam sistem Islam akan bergerak cepat, tegas, dan menyeluruh. Evakuasi dilakukan segera, kebutuhan dasar korban dipenuhi secara layak, layanan kesehatan disiapkan secara maksimal, dan pemulihan dibiayai penuh dari baitulmal. Negara hadir sepenuhnya sebagai pelindung, bukan sekadar penyampai belasungkawa. Inilah solusi Islam atas kegagalan negara hari ini. Bukannya meraup keuntungan namun negara bertanggung jawab penuh atas keselamatan rakyat. 

Wallahualam bissawab.