Evaluasi Setahun Program MBG, Tidak ada Makan Bergizi Apalagi Gratis dalam Kapitalisme

   

Program MBG sudah berjalan kurang lebih selama setahun, alih-alih menunjukkan hasil yang signifikan justru melahirkan persoalan baru. Program yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesehatan dan gizi masyarakat Indonesia, khususnya anak sekolah, balita, ibu hamil, dan menyusui, juga untuk menekan stunting dan malnutrisi, membentuk generasi sehat, cerdas, dan unggul sebagai fondasi Indonesia emas nampaknya hanya akan menjadi angan-angan yang tak kunjung terealisasikan. Bahkan, tujuan lain dari implementasi program MBG adalah memperkuat ekonomi lokal melalui rantai pasok pangan, tetapi ternyata pedagang lokal dan UMKM malah menjadi korban. Pengadaan secara terpusat yang membuat industri besar lebih mudah memenangkan tender, selain karena memiliki otoritas juga dianggap sebagai praktek politik bagi kue. Jika pengadaan besar secara massif dilakukan oleh segelintir perusahaan maka dapat dipastikan mereka akan membeli bahan baku dalam jumlah besar sehingga mengakibatkan penekanan harga beli dari petani kecil dapat dipastikan juga akan terjadi kelangkaan, kenaikan harga barang mentah, akhirnya UMKM sulit memperoleh bahan baku dengan harga wajar. Hasilnya tentu saja, rantai pasok dikuasai sedikit pemain besar. 

Persoalan stunting tak kunjung usai. Bahkan, persoalan baru pun kian meluap seperti banyaknya siswa yang menderita keracunan massal MBG, persoalan terkait ompreng yang mengandung babi, SPPG yang tak sesuai standar, budgeting anggaran super besar yang berdampak pada pengurangan anggaran bidang lain. Realokasi anggaran pada ranah-ranah yang sama sekali tidak urgen yaitu seperti proyek strategis nasional mengakibatkan ditumbalkannya anggaran kebutuhan lain yang sangat urgent akhirnya, rakyat senantiasa berkorban untuk lebih rajin menabung pada pajak, seperti kasus naiknya NJOP di Pati, pemotongan gaji guru honorer sertta pemangkasan anggaran publik seperti kesehatan, infrastruktur, dan pendidikan. 

Keringnya pendapatan daerah. Dana BOS dipangkas, sehingga gaji honorer diturunkan. Apa yang sebenarnya hendak  dicapai dari MBG sementara nasib guru yang begitu miris?. Perbaikan nutrisi tidak berlangsung, pendidikan menurun. Negara nampak tudak berusaha swasembada pangan tetapi terkesan menciptakan kebijakan yang dekat dengan konflik kepentingan. Dimiskinkan oleh pemerintah tetapi solusi yang ditawarkan malah dapat MBG. Rakyat membayar pajak lebih tinggi demi membiayai proyek prioritas. Yang dikorbankan kelas menengah, kalangan yang tidak pernah mendapatkan bansos, bukan orang kaya tetapi menopang seluruh kebutuhan rakyat. Bukti melekatnya oligarki pada birokrasi.

Sejatinya, MBG hanyalah program populis kapitalistik sehingga yang dipentingkan adalah terlaksanakannya program, bukan manfaatnya untuk kemaslahatan masyarakat dan tentu saja tidak menyelesaikan masalah stunting. MBG dipaksakan untuk terus berjalan meski banyak permasalahan krusial di lapangan. Ini menunjukkan bahwa MBG bukan untuk kepentingan rakyat, tapi kepentingan penguasa dan pengusaha yang mengelola dapur SPPG yang kebanyakan adalah kroni penguasa. Program MBG menunjukkan bahwa penguasa kapitalistik tidak amanah terhadap anggaran negara yang strategis.

Dalam sistem Islam, setiap kebijakan adalah untuk kemaslahatan rakyat dan sesuai syariat. Visi negara adalah raa'in yaitu pengurus urusan rakyat, sehingga kebijakan harus dalam rangka melayani kebutuhan rakyat, bukan untuk kepentingan pengusaha atau untuk popularitas penguasa. Kebutuhan gizi rakyat dipenuhi secara integral melibatkan semua sistem yang ada. Sistem pendidikan mengedukasi tentang gizi.

Sistem ekonomi memenuhi kebutuhan dasar rakyat. Negara menyediakan lapangan kerja sehingga kebutuhan gizi keluarga bisa dipenuhi oleh kepala keluarga. Negara menjamin ketersediaan bahan pangan dengan harga terjangkau sehingga makanan bergizi mudah diakses rakyat. Perbaikan gizi dalam Khilafah menjadi satu kebutuhan dan keharusan karena Allah menyukai muslim yang kuat. Sedangkan generasi yang kuat dibutuhkan untuk membangun peradaban yang cemerlang. Untuk itu, Khilafah akan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga kebutuhan gizi rakyat dapat dengan mudah terpenuhi secara optimal sesuai standar kesehatan. Khilafah juga akan membuat berbagai kebijakan secara komprehensif melalui penerapan sistem ekonomi Islam—yang didukung penerapan sistem Islam secara kafah, termasuk sistem politik Islam. Khilafah memiliki dana yang cukup untuk mewujudkan status gizi rakyat tanpa mengambil alokasi anggaran bidang lainnya. 

Wallahu a'lam bisshawwab