Program MBG, Akankah Jadi Solusi?

Program MBG (makan bergizi gratis) masih terus berlanjut. Namun polemik seputar MBG pun masih belum berhenti karena masih menelan korban anak keracunan. Pelaksanaan MBG merupakan salah satu program yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto. Janji kampanye presiden dalam mengatasi masalah stunting dan malnutrisi pada anak serta ibu hamil, merupakan harapan dari dilaksanakannya program ini, yaitu mampu meningkatkan kualitas SDM dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Namun fakta di lapangan berkata lain, di tengah upaya pemerintah memperbaiki malnutrisi anak-anak bangsa, justru korban banyak yang berjatuhan di berbagai daerah, mulai dari kasus keracunan, makanan berulat dan berjamur, sampai makanan yang sudah basi tak layak di konsumsi.

Dilansir dari liputan6.com, Izzudin Al Farras, Kepala Pusat Ekonomi Digital dan UMKM Indef, mengungkapkan bahwa lebih dari 4.000 orang mengalami keracunan akibat MBG dalam 8 bulan pelaksanaannya. Melihat situasi ini, program tersebut ternyata justru menimbulkan masalah yang serius, karena jumlah korban MBG yang terus meningkat tidak bisa dianggap sekadar angka statistik.

Ia berpendapat bahwa ini merupakan hasil dari lemahnya perencanaan serta pengawasan pemerintah dalam melaksanakan program besar yang melibatkan dana triliunan rupiah. Kasus keracunan pada anak-anak akibat MBG pun mendapat sorotan media luar negeri, termasuk Al-Jazeera dan Reuters.

Dengan adanya program MBG yang sudah berjalan beberapa bulan ini, tentunya pemerintah dan masyarakat berharap MBG menjadi solusi atas masalah malnutrisi dan stunting yang menghantui generasi, sehingga dapat menjadikan generasi yang kuat, sehat dan cerdas. Padahal faktanya pencegahan stunting dan malnutrisi paling efektif dilakukan pada periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu sejak ibu hamil hingga anak berusia 2 tahun, karena pada masa ini pertumbuhan fisik dan otak anak sangat pesat. Pemberian MBG di sekolah faktanya belum mampu menyelesaikan masalah stunting dan malnutrisi. 

Saat ini, pemerintah hanya berfokus pada penyediaan makanan untuk anak-anak di sekolah, sementara anggota keluarga lainnya di rumah masih banyak yang mengalami kelaparan karena berbagai alasan, salah satunya adalah kemiskinan yang masih menjadi masalah di negara ini. Ditambah lagi, ketika ayah sebagai pencari nafkah mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), menjadi pengangguran, dan kesulitan mendapatkan pekerjaan, maka tidak ada pemasukan untuk keluarga. Bahkan, beberapa siswa di daerah tertentu pulang dengan membawa menu MBG untuk dimakan bersama keluarganya di rumah. Hal ini terjadi karena keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari.

Kejadian keracunan MBG yang berulang di negara ini menunjukkan bahwa pemerintah gagal dalam menangani stunting dan malnutrisi yang mempengaruhi kesehatan generasi, sebaliknya program MBG, alih-alih menjadi solusi, justru menciptakan masalah baru untuk masyarakat. Selain itu, dampak dari program MBG yang menghabiskan dana hingga triliunan, anggaran negara pun harus dipangkas, pemutusan hubungan kerja terjadi secara masif, serta adanya kenaikan PPN dan PBB. Penerima bantuan sosial dan KIP juga mengalami pemotongan, sementara biaya hidup semakin tinggi. Akibatnya, masyarakat dibiarkan berjuang sendiri untuk mendapatkan makanan, baik dari sumber halal maupun haram, tanpa mendapat perhatian dari pemerintah.

Efek domino dari situasi saat ini adalah meningkatnya jumlah pelaku pinjaman online, judi online, perampokan, dan meningkatnya angka kejahatan yang terjadi. Hal ini tampak menjadi hal biasa di masyarakat yang terdesak untuk mengisi perut dan bertahan hidup, sementara pada saat yang sama, para penguasa hidup dalam kemewahan. Dalam konteks ini, negara hanya berfungsi sebagai regulator yang menciptakan kebijakan, namun tindakan dan kinerja yang dilakukan tidak menyentuh kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat sama sekali.

Program MBG ini hanya solusi tambal sulam atas problematika rakyat. Bahkan dari awal program MBG berjalan, pro kontra mulai masif di kalangan masyarakat. Banyak pihak menilai hal tersebut bukan sebagai solusi tapi menimbulkan masalah baru. Tingginya angka keracunan anak karena MBG, menunjukkan bahwa tidak adanya quality control dan lemahnya pengawasan terhadap kondisi dapur MBG, tak hanya masalah keracunan, adanya polemik penggunaan minyak babi sebagai pelumas dalam pembuatan ompreng MBG pun kini menjadi masalah, karena kehalalan makanan harus terjaga karena masyarakat Indonesia mayoritas muslim.

Sesungguhnya, untuk menciptakan generasi yang cerdas dan sehat, diperlukan keseriusan serta solusi yang menyeluruh, bukan sekadar solusi sementara. Oleh karena itu, menanggulangi masalah cabang bukanlah pilihan yang tepat. Akar dari berbagai masalah yang ada saat ini, termasuk persoalan MBG yang tak kunjung tuntas, berasal dari penerapan kebijakan yang keliru, yaitu sistem kapitalisme. Sistem ini pada dasarnya hanya menciptakan ruang untuk kegagalan karena secara fitrahnya, manusia hanya dapat diatur oleh aturan dari Sang Pencipta.

Dalam sistem Islam, tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat adalah kewajiban negara. Sistem khilafah akan memastikan kesejahteraan rakyat melalui penyediaan sandang, pangan, dan papan. Dalam pandangan Islam, negara berfungsi sebagai pemimpin serta pelayan bagi umat, karena mereka meyakini bahwa pertanggungjawaban atas pengurusan rakyat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.

Khilafah akan secara menyeluruh memantau pelayanan publik dan menjamin akses terhadap makanan bergizi yang tersedia dengan baik, bahkan secara gratis di bawah pengawasan khalifah. Ini merupakan bentuk tanggung jawab negara kepada rakyatnya. Khilafah adalah negara yang mandiri. Pendapatan khilafah bersumber dari berbagai pemasukan, seperti harta ghanimah, fai, kharaj, kekayaan alam (air, minyak, tambang, laut) dan lain-lain. Dengan demikian, kas negara dapat tetap terjaga stabil berkat pendapatan yang ada, yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.

Dalam sistem Islam, masalah stunting atau malnutrisi akan dicegah dengan tindakan pencegahan yang dilakukan sejak awal oleh negara melalui jaminan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk layanan kesehatan gratis dan pendidikan gizi. Ini adalah bentuk perhatian serius negara untuk menghindari stunting dan malnutrisi pada generasi mendatang. Oleh karena itu, hanya sistem Islam yang dapat melahirkan generasi yang sehat dan kuat serta mewujudkan kesejahteraan bagi umat, berbeda dengan sistem kapitalis yang hanya menawarkan solusi sementara tanpa menyentuh akar permasalahan.

Wallahu a'lam bisshawab