Mengurai Masalah Dengan Menyuburkan Riba, Buah Kapitalisme

Menkeu bakal tarik kas negara Rp 200 T dari BI, Bank dipacu salurkan kredit (Kompas.com, 11 September 2025),

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menarik sebagian kas negara yang tersimpan di Bank Indonesia (BI) sebesar Rp 200 triliun dari total Rp 425 triliun. Dana ini ditempatkan di perbankan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran kredit. “Sudah, sudah setuju (Presiden, red.),” kata Purbaya usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (10/9/2025) malam, dikutip dari Antara. 

Perintah Menteri Keuangan yang baru tersebut adalah pengucuran dana Rp 200 triliun ke bank komersial dengan memindahkan sekitar Rp 200 triliun dari cadangan pemerintah di Bank Indonesia ke bank-bank nasional. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan likuiditas, merangsang pertumbuhan kredit dan mendorong aktivitas ekonomi. 

Demikian kira-kira langkah awal yang akan diambil Menteri Keuangan untuk memperbaiki ekonomi nasional yang dirasa terpuruk. 

Langkah tersebut adalah sebuah "gebrakan" yang akan dijalankan Menteri Keuangan hanya selang berapa hari setelah pelantikan beliau menjadi Menteri Keuangan menggantikan ibu Sri Mulyani. 

Sebuah angin segar dirasakan sebagian masyarakat Indonesia dengan rencana ini, mengingat rakyat sudah sangat merasakan kepayahan hidup akibat tekanan ekonomi, gelombang PHK terus terjadi, susahnya menjalankan usaha karena daya beli masyarakat rendah, juga angka pengangguran yang terus meningkat. 

Negeri kita begitu kaya raya akan sumber daya alam, dari aneka tambang, mineral dan batubara, hasil hutan dan hasil laut, tapi mengapa rakyat hampir tidak merasakan kesejahteraan hidup dan mengapa para elit politik tidak pernah melirik ke arah pengelolaan SDA yang melimpah ini untuk memperbaiki perekonomian Negara yang terus terpuruk? 

Negeri ini dibangun dengan pajak dan utang riba. Masyarakat ekonomi bawah terus saja merasakan himpitan ekonomi akibat pajak yang mencekik. Berita yang rakyat dengar dari penguasa hanya kerugian dan kerugian, PLN rugi, Pertamina rugi, BPJS rugi, semua ini tanpa rakyat ketahui penyebabnya mengapa bisa rugi? 

Rakyat dipaksa memaklumi jika TDL harus naik, BBM naik, iuran BPJS naik dan harga kebutuhan pokok naik. 

Bagaimana dengan kebijakan yang akan dilaksanakan Menteri Keuangan tersebut? Menarik uang Rp 200 T dari BI untuk meningkatkan likuiditas bank-bank Nasional, merangsang pertumbuhan kredit, dan mendorong aktivitas ekonomi. Apakah ini artinya akan menyuburkan riba?

Negeri kita ini sudah sangat mengerikan jumlah utang ribanya, apakah rakyat akan didorong juga menambah riba untuk memperbaiki ekonomi keluarganya? 

Benarkah kebijakan ini sebuah 'angin segar' untuk menyelamatkan kondisi keterpurukan ini? 

Bagi kaum muslimin, sebagai mayoritas rakyat Indonesia, tentu segala aktivitasnya terikat dengan hukum syariat, kaum muslimin harus terus kritis dalam menjalankan ekonomi. Karena riba itu dosa besar dan transaksi riba saat ini begitu beragam bahkan banyak kaum muslimin yang terkecoh. Seolah jual beli padahal mengandung riba. 

Dalil-dalil tentang larangan riba sangat banyak dan keras ancamannya. Diantaranya dalil dari Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275: 

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."

Ayat ini dengan jelas membedakan antara jual beli yang dihalalkan dan riba yang diharamkan. 

QS. Al-Baqarah ayat 278-279: 

"Dan jika kamu tidak mengerjakan [meninggalkan sisa riba], maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kamu. Dan bertaubatlah kepada Allah; kamu akan mendapat kembali pokok hartamu; kamu tidak dirugikan dan tidak pula kamu menzalimi". 

Ayat ini menunjukkan ancaman serius bagi yang tidak meninggalkan riba. 

Juga dalil dari hadis tentang mimpi Rasulullah SAW melihat pelaku riba berenang di sungai darah. 

Demikian juga ada hadis yang menyebutkan bahwa dosa riba paling ringan setara dengan menzinai ibu kandung sendiri. 

Sudah saatnya kaum muslimin menjauhi sejauh-jauhnya transaksi riba. Akan tetapi bagaimana jika riba justru dilegalkan oleh penguasa dan rakyat dibuat tidak kritis akan beragamnya transaksi yang mengandung riba? inilah ironisnya. 

Memang benar kaum muslimin akan serba sulit menghindari riba selama sistem kehidupan yang diadopsi penguasa saat ini adalah sistem kapitalis. Sistem yang semua aturan aturannya lahir dari pemikiran manusia yang serba lemah, sehingga meniscayakan ketidakadilan, kesenjangan ekonomi, kesewenang-wenangan penguasa dan tentu sangat jauh dari keberkahan hidup. 

Berbeda dengan sistem Islam kaffah, dimana sistem ekonominya sangat jelas terpisah antara kepemilikan individu, kepemilikan negara, dan kepemilikan umum. Dalam kepemilikan umum inilah semua tambang, hutan, laut, air dan energi tidak boleh dimiliki individu ataupun golongan. Jadi harus dikelola negara, hasilnya semua untuk kepentingan seluruh rakyat. Sebagaimana yang termaktub dalam kitab Al Amwal fii daulatil khilafah karya Syeh Abdul Qodim Zallum. 

Namun penerapan ekonomi demikian tidak mungkin ada dalam sistem politik pemerintahan kapitalis seperti yang sedang diterapkan negeri kita saat ini. 

Hanya dengan pergantian totalitas yakni pergantian sistem dari sistem kapitalis ke sistem Islam kaffah dalam bingkai Khilafah, ekonomi yang terpuruk ini bisa diselamatkan. 

Wallahu a'lam bishowab.