Keracunan MBG Terulang Kembali, Program Populis yang Mengorbankan Keselamatan Rakyat

Proram Makanan Bergizi Gratis (MBG), yang diluncurkan sebagian dari janji kampanye Presiden kembali memakan korban. Sejumlah kasus keracunan massal yang menimpa para siswa di berbagai daerah kembali mencuat ke publik, menimbulkan kekhawatiran serius atas keselamatan dan Kesehatan anak-anak bangsa.

Kali ini terjadi di SMPN 3 Berbah, dilansir dari tirto.id- Sebanyak 135 siswa di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negri 3 Berbah, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengalami gejala keracunan usai mengkonsumsi Makan Bergizi Gratis (MBG). Orang tua siswa berharap, program MBG dievaluasi.

“Diobati di sekolah oleh Puskesmas Berbah total 66 orang, rawat jalan di RSUD Prambanan satu orang, dan rawat jalan di Puskesmas Berbah ada dua orang,” kata Yuliati saat dikonfirmasi kontributor Tirto melalui sambungan telepon, pada Rabu (27/8/2025).

Menanggapi kejadian ini, Kepala Badan Pangan Nasional (BPN) menyampaikan keprihatinannya dan mengintruksikan penghentian sementara operasional Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

Namun, pertanyaan pentingnya adalah: Mengapa insiden serupa terus berulang? Bukankah seharusnya ini menjadi pelajaran serius bagi pemerintah untuk memperbaiki tata Kelola program ini sebelum Kembali diluncurkan?

MBG sejatinya diinisiasi untuk mengatasi masalah malnutrisi dan stunting, serta untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Namun sayangnya, program yang dilakukan secara terburu-buru tanpa kesiapan insfrastruktur, standart operasional, serta pengawasan yang memadai, justru menjadi ancaman nyata bagi keselamatan rakyat, khususnya anak-anak sekolah.

Program ini terlihat lebih sebagai proyek politis untuk memenuhi janji kampanye, bukan sebagai solusi sistemik dan jangka panjang terhadap problem gizi dan stunting. Ketika ratusan anak menjadi korban, maka ini bukan sekadar “musibah”, melainkan buah dari kelalaian dan ketidakseriusan negara dalam mengurus rakyatnya.

Alih-alih menjadi solusi, MBG justru memperparah keadaan. Gizi anak tidak terpenuhi, kesehatannya terganggu, bahkan terancam nyawa. Ini membuktikan bahwa program populis yang tidak dirancang secara matang hanya akan menghasilkan bencana baru bagi rakyat.

Berbeda dengan sistem sekuler yang hanya memandang rakyat sebagai objek program dan suara pemilu, Islam menetapkan negara sebagai raain (pengurus) dan junnah (pelindung) rakyat. Negara dalam Islam memiliki tenggung jawab langsung untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat termasuk pangan yang bergizi dan aman dapat terpenuhi dengan baik.

Rasulullah SAW bersabda: “Imam (khalifah) Adalah pengurus rakyat, dan ia bertanggung jawab terhadap rakyat yang dia urus.” (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Artinya, dalam Islam negara tidak boleh menyerahkan urusan vital rakyat, seperti pangan dan gizi kepada vendor atau pihak ke tiga tanpa kontrol ketat, apalagi menjadikan proyek politik yang serampangan. Negara Islam menjamin pangan sehat dan bergizi sebagai bagian dari kewajiban syar’i.

Dalam sistem Daulah Islam, negara memiliki mekanisme ekonomi yang kokoh dan mandiri untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya. Negara mengelola sumber daya alam sebagai kepemilikan umum dan mengelola pemasukan dari pos-pos seperti fai’, kharja, jizyah, dan zakat yang semuanya digunakan untuk membiayai pelayanan publik termasuk gizi dan Kesehatan.

Kemudian langkah darurat yang perlu segera dilakukan adalah menghentikan sementara distribusi makanan bergizi gratis di daerah rawan hingga keamanan pangan benar-benar terjamin. Investigasi menyeluruh terhadap vendor, alur distribusi, serta standar kebersihan dan penyimpanan makanan pun wajib dilakukan agar kejadian serupa tidak berulang. Pada saat yang sama korban keracunan harus segera mendapatkan penanganan medis dan kompensasi sebagai bentuk tanggung jawab negara.

Setelah itu, pada tahap berikutnya pemerintah semestinya menyusun standar operasional ketat, melibatkan ahli gizi dalam setiap proses penyelenggaraan sangan penting untuk memastikan makanan yang sampai ke siswa benar-benar aman dan bergizi. Edukasi gizi juga perlu diberikan kepada siswa, guru, maupun orang tua agar kesadaran terhadap pola makan sehat semakin meningkat. Dan membangun ketahanan pangan lokal dengan mendorong pertanian, peternakan, dan industri pangan halal dan sehat. 

Adapun selanjutnya solusi yang paling mendasar adalah penerapan sistem Islam secara kaffah, di mana negara tidak hanya memberikan makanan gratis, tetapi juga membangun ketahanan Masyarakat secara preventif, serta menjadikan keselamatan rakyat sebagai prioritas utama. Mengelola langsung sumber daya alam untuk menjamin gizi rakyat secara berkelanjutan, bukan sekadar program politis yang berisiko.

Kasus keracunan MBG yang berulang menunjukan dengan jelas bahwa sistem sekuler kapitalistik telah gagal melindungi keselamatan dan Kesehatan rakyat. Program-program yang dilahirkan lebih karena dorongan politik kekuasaan terbukti verisiko dan tidak menyentuh akar persoalan.

Sudah saatnya umat menyadari bahwa Solusi sejati hanya bisa datang dari sistem Islam yang berasal dari Allah SWT. Sebuah sistem yang memuliakan manusia, menjamin hak-hak dasar mereka, dan menjadikan keselamatan rakyat sebahai prioritas utama, bukan korban kebijakan.

“Barang siapa yang diangkat oleh Allah untuk memimpin rakyat, lalu ia tidak memperhatikan kepentingan rakyatnya, maka Allah tidak akan memperhatikannya pada hari kiamat.” (HR. Al-Bukhari)

Wallahu a’lam bish-shawab.