Kapitalisme Penyebab Utama Kemiskinan

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase penduduk miskin pada Maret 2025 menurun 0,10 persen terhadap September 2024 menjadi 8,47 persen. Jumlah penduduk miskin berkurang 210.000 orang pada periode sama mencapai 23,85 juta orang. Meski secara keseluruhan jumlah penduduk miskin menurun, BPS menyebut penduduk miskin di kota justru bertambah sekitar 220.000 orang (bbc.com, 25/7/2025).

Badan Pusat Statistik (BPS) mengklaim kemiskinan turun, padahal banyak PHK dimana mana. Angka kemiskinan ekstrem ini memang turun di atas kertas, tetapi faktanya standar garis kemiskinan juga rendah (masih mengadopsi Purchasing Power Parity 2017 sebagai acuan tingkat kemiskinan ekstrem nasional yakni USD2,15. Dari sini, kita bisa mengetahui bahwa sistem kapitalisme lebih peduli citra ekonomi ketimbang realitas penderitaan rakyat.

Ekonomi kapitalisme itu menimbulkan adanya kesenjangan jurang kaya dan miskin. Kekayaan hanya menumpuk di segelintir elite, sementara banyak rakyat yang mengalami PHK dan masuk ke dalam kemiskinan itu. Rakyat makin kesulitan dalam akses pendidikan, kesehatan, maupun pekerjaan yang layak. Selain itu, ekonomi kapitalisme juga menjadikan negara berperan sebagai pengelola dan pengatur pasar bebas.

Islam memandang bahwa negara mempunyai peran penting dalam kesejahteraan rakyat di bidang ekonomi. Negara merupakan pengatur urusan rakyat untuk bisa mewujudkan ekonomi yang berdasarkan pada Islam dan Al-Qur’an agar tidak ada ketimpangan kaya miskin di lingkungan sosial masyarakat. Negara harus mengatasi masalah kemiskinan ekstrem itu dengan pengaturan distribusi kekayaan alam maupun sumber perekonomian berdasarkan Islam. Perlu adanya pengaturan kepemilikan umum, kepemilikan individu maupun kepemilikan negara dalam mengatasi kemiskinan ekstrem dan mewujudkan ekonomi yang bisa untuk kesejahteraan rakyat.

Islam melarang adanya riba, penimbunan barang, korupsi maupun curang dalam aktivitas ekonomi. Islam menjadikan negara berperan penting untuk mengatasi masalah PHK dan pengangguran untuk kelancaran perekonomian bangsa dan negara. Disamping itu, negara perlu menerapkan sanksi tegas bagi pelaku penimbunan, pelaku korupsi juga pelaku monopoli pasar. Harapannya ekonomi bisa berjalan terkait distribusinya sesuai dengan Islam dan Alquran agar rakyat bisa sejahtera dan menurunkan angka kemiskinan ekstrem. Wallahualam.