Harga Beras Naik Tak Masuk Akal, Stock Aman Tapi Rakyat Menjerit

Indonesia merupakan negeri yang kaya akan sumber daya alam hingga dikenal sebagai negeri agraris. Iklim yang teropis membuat Indonesia sangat subur mulai dari utara selatan hingga timur barat. Namun sayangnya, negeri yang subur ini justru harus menelan pil pahit, rakyatnya kesulitan membeli beras yang menjadi bahan pokok utama masyarakat. Stock pangan di buat seolah-olah menipis, pada hal realitanya stok beras negeri ini berlimpah, harusnya harga beras tidak melambung tinggi di pasaran. Kondisi ini tentu menyayat hati. 

Pada hal pemerintah mengklaim bahwa sepanjang sejarah stock pangan tahun ini merupakan yang tertinggi jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kasus ini harus segera diselesaikan secepat mungkin, sebab dalam kasus ini tentu saja yang dirugikan adalah masyarakat dan petani. Untuk itu pemerintah harus mengawasi distribusi beras dipasar. Jika distribusinya tidak normal maka harga beras otomatis akan naik walaupun stock beras berlimpah hingga jutaan ton. Bahkan menurut guru besar UGM kenaikkan harga beras yang terus melambung ini tidak masuk akal dan perlu dicari tahu akar masalahnya. (19/06/2025)

Faktanya stock pangan di Food Station Tjipinang dari Tahun 2024 hingga Tahun 2025 jumlahnya terus meningkat hingga mencapai 50 ton. Sedangkan beras masuk dan keluar di PIBC stabil. Namun kenapa ada pedagang yang mengatakan pasokan beras mulai sulit didapat. Apa pun alasannya kalau stock pangan aman harusnya harga beras stabil tidak mengalami kenaikkan.Pemerintah harus mencari tahu akar masalah persoalan ini agar petani dan masyarakat tidak dirugikan. Dibalik fenomena harga beras naik pada hal stock aman, sepertinya ada mafia pangan yang sengaja memainkan data, stock beras dibuat seolah-olah menipis dan tidak mampu mencukupi kebutuhan beras masyarakat.

Lagi-lagi masyarakat harus menelan pil pahit ditengah stock pangan yang berlimpah. Harga beras naik diberbagai kabupaten/kota hingga mencapai lebih dari 130 kabupaten/kota. Selain itu harga beras pun melampaui HET (Harga Ecer Tertinggi). Kenaikkan harga beras yang terus melambung tentu memberatkan kehidupan rakyat kecil. (ekonomi.bisnis.com 16/06/2025)

Kebijakan yang mewajibkan Bulog menyerap gabah petani dalam jumlah yang besar jika tidak disertai distribusi yang adil dan harga tidak pro rakyat maka akan terjadi penumpukan stock di gudang. Akibatnya harga beras di pasar tetap melambung tinggi karena dikendalikan oleh tengkulak beras. Untuk itu pemerintah harus mampu melakukan distribusi secara adil dan juga memastikan harga beras terjangkau sehingga harga tetap stabil tidak rusak. Begitulah sistem kapitalis, kebijakannya selalu mengedepankan untung rugi dan kepentingan para pengusaha sehingga tidak pernah pro rakyat sebab tunduk pada mekanisme pasar.

Dalam sistem kapitalis pangan tidak wajib dijamin oleh negara sebab sistem kapitalis berbasis "pasar bebas" sehingga negara tidak memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan pokok rakayat. Sebab pangan di anggap komoditas yang bisa diperjual belikan dan di atur oleh mekanisme pasar (suplay & demand). Meskipun negeri ini tanahnya subur namun rakayat tidak mampu membeli beras dengan harga terjangkau, mereka tetap dalam kelaparan dan kemiskinan karena harga beras melambung tinggi. Sebab negara hanya hadir sebagai regulator dan fasilitator bagi para elit bukan sebagai ra'iin dan junnah (pengurus dan pelindung rakyat).

Pasar bebas menjadi tempat para mafia pangan berlaku curang seperti memainkan data stock, menimbun stock hingga terjadi kelangkaan, tujuannya agar mereka dapat memainkan harga sesuka hati untuk mendapatkan keuntungan sesuai yang diinginkan. Dan pada akhirnya pemerindah didorong untuk membuat kebijakan import beras. Sebab dalam sistem demokrasi kedaulatan berada di tangan penguasa, sehingga kebijakan import mudah untuk dilegalkan. Pemerintah dalam sistem saat ini tidak hadir sebagai pengurus rakyat melainkan menjadi pelindung para mafia pangan. Keberhasilan dan keuntungan dalam sistem kapitalis di nilai dari kepuasan para pemilik modal bukan kesejahtraan rakyat. Sehingga data stock pangan diolah menjadi narasi yang dijual kemasyarakat. Narasi tersebut untuk menciptakan bahwa negara hadir dan berfungsi sebagaimana mestinya. Namun realitanya sebenar itu hanyalah basa-basi saja.

Dalam sistem Islam negara hadir sebagai ra'iin dan junnah (pengurus dan pelindung rakyat). Sehingga kebutuhan pokok rakyat termasuk pangan akan di jamin negara. Negara mengatur produksi, dan distribusi serta mengatur cadangan pangan. Pangan tidak dijadikan komoditas yang diperjual belikan. Selain itu, para petani akan diberikan subsidi untuk memenuhi sarana pertanian berupa bantuan modal, pupuk, benih dan berbagai kebutuhan yang diperlukan sebab di dalam Islam negara menjamin swasembada pangan.

Ketahanan pangan merupakan kepentingan publik sehingga negara wajib menjaga dan menjaminnya. Rasulullah saw bersabda:

“Kaum muslimin telah berserikat dalam tiga hal, air, padang rumput, dan api.” (HR. Abu Dawud)

Sebab air, padang rumput, dan api merupakan milik umum sehingga wajib dikelola oleh negara untuk kemaslahatan dan kesejahtraan masyarakat. Negara yang menerapkan syariat Islam dalam mengatur urusan publik mengharamkan penimbunan barang, berbagai bentuk manipulasi pasar dan memastikan distribusi pangan merata agar harga tetap stabil dan kebutuhan rakyat terjamin. Sedangkan para pelaku kejahatan dalam sistem Islam akan diberikan sanksi hukum yang mampu memberikan efek jera. Sehingga mampu mencegah orang melakukan kesalahan yang sama. 

Sebab pemimpin di dalam Islam wajib meliki sifat amanah, adil, dan bertakwa. Dan menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di tengah- tengah masyarakat sesuai SOP dari Allah swt yaitu menggunakan al qur'an dan sunnah. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib ra. berkata: 

حَقٌّ عَلَى اْلإِمَامِ أَنْ يَحْكُمَ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ وَ يُؤَدِّيَ اْلأَمَانَةَ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَحَقٌّ عَلىَ الرَّعِيَّةِ أَنْ يَسْمَعُوْا وَ يُطِيْعُوْا.

Wajib atas pemimpin/penguasa untuk memutuskan semua perkara dengan hukum yang telah Allah turunkan (yakni al-Quran dan Sunnah) serta menjalankan amanah. Jika pemimpin/penguasa telah melakukan hal demikian, wajib atas rakyat untuk mendengar dan taat.

(Al-Baghawi, Ma’âlim at-Tanzîl, 2/240)

Pemimpin/penguasa yang mampu menjadi ra'iin dan junnah bagi rakyat sebagaimana semestinya akan mampu menjaga kesehatan stock pangan, harganya terjangkau sehingga tidak ada kesenjangan sosial di tengah masyarakat dan masyarakat akan hidup sejahtra. Akan tetapi hal tersebut hanya bisa terealisasi dalam sistem Islam bukan dalam sistem kapitalis sekuler seperti saat ini.

Wallahu alam bissawab