Program Makanan Bergizi, Solusi kah?

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program yang dibuat oleh presiden terpilih, Prabowo Subianto, dan wakilnya, Gibran Rakabuming Raka. Program ini secara resmi berjalan sejak Januari 2025. Namun, faktanya terjadi kasus keracunan massal siswa sekolah di berbagai wilayah Indonesia. Puluhan siswa yang terdiri dari SD, SMP, dan guru Sekolah Bosowa Bina Insani, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, dilarikan ke rumah sakit karena diduga keracunan makanan program MBG yang diadakan pemerintah. Dandim 0606/Kota Bogor, Letkol Inf. Dwi Agung Prihanto, mengatakan bahwa total korban berjumlah 36 orang, di antaranya 24 orang mengalami keluhan ringan, 5 orang dirawat di rumah sakit, dan 7 orang rawat jalan. Gejala keracunan yang muncul adalah mual, pusing, dan diare. Dari total korban tersebut, terdapat 3 guru yang mengalami gejala serupa, ujar Dwi di Makodim 0606/Kota Bogor, Rabu, 7 Mei 2025 (tirto.id).

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Sri Bowo Retno, memberikan keterangan tertulis bahwa siswa yang mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan dalam program MBG di Kota Bogor bertambah menjadi 210 siswa dalam periode 7–9 Mei 2025. Sebanyak 210 siswa tersebut berasal dari delapan sekolah yang mendapatkan MBG dari satu SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang sama. Sebanyak 34 siswa menjalani rawat inap, 47 rawat jalan, dan 129 mengalami keluhan ringan. Dinas Kesehatan Kota Bogor telah melakukan investigasi epidemiologis guna mencari sumber keracunan, namun hingga saat ini hasil uji laboratorium sampel makanan belum diumumkan (cnnindonesia.com).

Kasus serupa juga terjadi di Bandung, Jawa Barat, hingga Pali, Sumatera Selatan. Menurut Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, kasus keracunan program MBG ini disebabkan oleh makanan yang dimasak terlalu awal dan terlambat dikirim. Menurutnya, kualitas bahan baku yang minim telah menyebabkan kasus keracunan di Pali, Sumatera Selatan (okezone.com, 6 Mei 2025).

Presiden Prabowo menganggap program MBG telah berhasil 99,99% karena angka kasus keracunan di bawah 1%. Faktanya, banyak pihak meminta agar program MBG ini dibenahi. Seperti disampaikan oleh Nurhadi, anggota Komisi IX DPR RI, menurutnya perlu dilakukan evaluasi oleh seluruh pihak terkait, khususnya Badan Gizi Nasional (BGN), mulai dari bahan baku, distribusi, hingga pengawasan keamanan pangan. Ia juga mengusulkan agar dilakukan audit menyeluruh terhadap vendor penyedia MBG (cnnindonesia.com).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan bahwa program MBG ini akan mendapatkan dukungan asuransi sebagai perlindungan atas risiko keracunan bagi para penerimanya, yaitu siswa sekolah, balita, ibu hamil, dan menyusui (finansial.bisnis.com, 11 Mei 2025).

Kasus keracunan MBG yang berulang merupakan alarm peringatan sekaligus dampak dari sistem industri kapitalis, di mana keuntungan lebih utama daripada keselamatan dan kesehatan masyarakat. Program ini sarat kepentingan dan hanya menguntungkan segelintir pihak. Sementara itu, siswa sekolah yang menjadi target dari program tersebut kurang mendapatkan manfaat secara optimal. Jika dicermati, asuransi program MBG ini menunjukkan adanya komersialisasi risiko yang menyerahkan tanggung jawab keselamatan anak-anak kepada mekanisme pasar. Artinya, negara tidak peduli terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat dalam pemenuhan gizi dan pangan. Tentu saja, usulan asuransi MBG ini bukanlah solusi preventif. Sebaliknya, negara terlihat enggan bertanggung jawab atas nasib rakyat. Semakin jelas bahwa negara telah gagal menjamin kualitas gizi generasi.

Dalam sistem kapitalis, pasar bebas menjual berbagai produk dan membiarkan produk-produk berbahaya beredar luas tanpa kontrol ketat. Tak peduli dengan standar keamanan dan kualitas produk, yang terpenting adalah memperoleh keuntungan. Apa pun dilakukan demi cuan. Padahal, seharusnya negara bertanggung jawab dalam menyediakan dan menjamin makanan sehat dan bergizi bagi rakyat, bukan menganggap sepele nyawa rakyat atau menjadikan rakyat sebagai kelinci percobaan.

Kegagalan sistem kapitalisme tak berhenti sampai di situ. Tingginya pajak, biaya pendidikan yang terus naik, serta mahalnya harga kebutuhan pokok membuat rakyat sulit menjangkau kebutuhan dasar yang sehat dan bergizi karena harga melambung tinggi. Rakyat pun kesulitan mendapatkan pekerjaan karena lapangan kerja sangat minim, sehingga angka pengangguran makin tinggi. Ramai diberitakan badai PHK (pemutusan hubungan kerja) massal menghantam para pekerja industri tekstil, rumah sakit, perhotelan, hingga kantor media.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melaporkan bahwa hingga akhir April 2025, terdapat 24.036 kasus PHK yang tersebar di berbagai sektor, dengan konsentrasi tertinggi di Jawa Tengah, Jakarta, dan Riau.

Data Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mencatat bahwa sebanyak 73.992 pekerja mengalami PHK antara 1 Januari hingga 10 Maret 2025, berdasarkan data peserta yang tidak lagi terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Ribuan pekerja lain masih dihantui ancaman PHK tersebut. Sungguh memprihatinkan.

Berbagai kegagalan yang terjadi dalam sistem kapitalis membuktikan perlunya sebuah sistem yang benar dan komprehensif, yang tidak mengutamakan profit atau keuntungan semata. Khilafah Islamiyah adalah sistem yang mengatur ekonomi dan segala aspek kehidupan sesuai syariat Islam yang berorientasi pada kemaslahatan umat.

Dalam sistem Islam, negara atau pemimpin adalah *raa’in* (pengurus) sekaligus *junnah* (pelindung) yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan umat, melindungi, dan menyejahterakan umat di segala aspek kehidupan, mulai dari keamanan, keadilan, pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ’anhu bahwa Nabi Muhammad Saw. bersabda:

**إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ**

“Sesungguhnya al-imam (khalifah) itu perisai yang (orang-orang) akan berperang mendukungnya dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan)nya.” (HR Muttafaqun ’alaih)

Dalam sistem Khilafah, berbagai sumber daya alam yang telah Allah Swt. sediakan akan dikelola dan dimanfaatkan secara optimal, sehingga ketersediaan pangan cukup dan berkualitas. Negara fokus pada pengembangan sektor pertanian dan industri pangan yang efisien, dan melalui pembangunan sektor produktif akan menciptakan lapangan kerja yang luas. Negara juga akan memberikan pelatihan bagi mereka yang belum memiliki pengalaman kerja. Di samping itu, negara akan mengendalikan harga agar kebutuhan pokok dapat dijangkau rakyat dengan mudah. Negara juga mengawasi dan menjamin bahwa bahan makanan yang tersebar di masyarakat adalah makanan yang bergizi, sehat, dan halal. Adanya *baitul maal* (kas negara) dalam sistem Khilafah akan mendukung program kesejahteraan umat. Dengan demikian, pemenuhan gizi tiap individu akan terpenuhi secara merata di seluruh lapisan masyarakat.

Negara akan menjalankan kewajibannya atas dasar keimanan kepada Allah Swt. semata, bersikap tegas kepada individu ataupun pihak lain yang melanggar kebijakan dan syariat Islam, dengan kesadaran bahwa setiap kepemimpinan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Seperti dalam firman Allah Swt. yang artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS An-Nisa: 58)

Sebagai umat Muslim, sudah seharusnya kita kembali kepada sistem Khilafah dan meninggalkan sistem kufur kapitalisme, karena hanya dengan Khilafah Islamiyah kita akan berada pada jalan yang diridai Allah Swt. Kehidupan pun tak akan sesulit seperti sekarang ini. Ingatkah kita dengan janji Allah Swt.:

**وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ**

"Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.” (QS Al-A’raf: 96)