Potret Pendidikan di Indonesia Jauh Tertinggal, Rakyat Hanya Mampu Hingga SMP

Oleh. Susi Ummu Musa

Ditengah hiruk-pikuk kehidupan saat ini sangat miris mendengarnya karena masih ada sebagian anak anak Indonesia yang tidak sampai pendidikannya untuk lanjut kejenjang berikutnya yakni SMA. 

Dilansir dari Jakarta, Beritasatu.com - Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 menunjukkan bahwa rata-rata lama pendidikan atau sekolah penduduk Indonesia usia 15 tahun ke atas hanya mencapai 9,22 tahun. Ini setara dengan lulusan kelas 9 atau sekolah menengah pertama (SMP).

Temuan ini menjadi cerminan bahwa Pendidikan Indonesia masih didominasi oleh capaian jenjang menengah pertama, dan banyak penduduk belum melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa meskipun terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2023 (9,13 tahun), capaian ini baru sedikit melampaui target rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) yang ditetapkan sebesar 9,18 tahun.

"Rata-rata penduduk Indonesia yang berusia 15 tahun telah menempuh pendidikan selama 9,22 tahun atau lulus kelas 9 SMP atau sederajat," ujar Amalia, dikutip dari YouTube TVR Parlemen, Jumat (2/5/2025).

Hal ini jelas menjadi sorotan kenapa hal ini masih terjadi ditengah negri yang katanya kaya akan SDA, ternyata terselip data yang mencemaskan bahwa anak anak Indonesia masih jauh tertinggal. 

Setiap wilayah memiliki kebutuhan yang berbeda sesuai kondisi demografi, ekonomi, politik, sosial budaya dan geografis masing-masing wilayah. 

Kondisi demikian juga berlaku untuk wilayah Indonesia terpencil dan kurang berkembang di bandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional (read, wilayah 3T tertinggal, terdepan dan terluar). Di Indonesia, wilayah yang mengalami kasus serupa terjadi di perbatasan Entikong Sanggau Kalimantan Barat dan Pulau-Pulau kecil di wilayah Kepulauan Riau. Akses transportasi, listrik dan koneksi internet yang buruk menjadikan sulit meratanya kualitas pendidikan. Apalagi, Indonesia seringkali mengalami pergantian kurikulum yang menyesuaikan kebijakan Menteri pendidikan yang selalu berubah, dengan menyesuaikan kabinet Presiden Indonesia. Akibatnya, daerah terpencil sangat lambat dalam berkembang dan menyesuaikan kurikulum pendidikan yang baru. 

Sangat disayangkan sekali karena banyak anak anak yang tidak mendapatkan haknya padahal banyak diantara mereka yang memiliki kemampuan dan prestasi hingga akhirnya mereka harus berhenti karena keadaan. 

Lantas apakah ini masih bisa menjadi bagian dari misi pemerintah untuk mewujudkan Indonesia emas? 

Dari sini kita melihat kesenjangan dan ketidakadilan bagi setiap individu masih kental akan makna, bukankah mereka yang hidup dikawasan terpencil juga memiliki hak yang sama. 

Inilah gambaran nyata bahwa akibat sistem Kapitalime yang menjadikan pendidikan sebagai komoditas sehingga akses tergantung pada kemampuan Ekonomi. 

Angka kemiskinan yang masih tergolong tinggi membuat mereka sulit untuk mengakses sarana pendidikan bahkan pendidikan dasar. 

Sekalipun pemerintah sudah memberikan berbagai program yang diharapkan bisa menjadi solusi seperti KIP, sekolah gratis dan bantuan lain namun secara realnya belum semua rakyat dapat mengakses layanan pendidikan apalagi program tersebut hanya untuk kalangan tertentu dan jumlahnyapun terbatas termasuk untuk wilayah khusus daerah 3 T. 

Pendidikan di Indonesia kerap menjadi ajang bisnis yang menggiurkan bagi swastanisasi yang menjamur bukan menjadi tujuan utama untuk mencetak generasi yang unggul dan berprestasi. 

Inilah potret pendidikan di negri yang menerapkan sistem kapitalisme. 

Hal yang berbeda jika kita melihat sistem kekhilafahan

Salah satunya pendidikan gratis yang bisa diakses oleh siapa saja

Karakter Khilafah bervisi rahmatan lil’ aalamiin dan fungsinya sebagai pengurus kemaslahatan masyarakat (sebagai pusat penerapan sistem pendidikan Islam) tidak saja mampu menghadirkan kemewahan nonfisik di lingkungan pendidikan, melainkan juga kemewahan fisik yang makin menguatkan keistimewaan satuan pendidikan Khilafah.

Bangunan dan gedung didesain bagi terwujudnya secara sempurna karakter istimewa sistem pendidikan Khilafah berupa rancangan infrastruktur satuan pendidikan yang indah dan megah. Dilengkapi berbagai sarana dan prasarana dengan teknologi terkini yang memenuhi prasyarat keamanan, kenyamanan, dan kesehatan bagi proses belajar-mengajar. 

Terpenuhinya aspek jumlah dan kualitas satuan pendidikan di pusat kota maupun pelosok negeri pun menjadikan setiap individu mudah mengakses hak pendidikan yang dibutuhkan pada semua tingkatannya secara cuma-cuma. 

Di pundak negaralah tanggung jawab menjamin pemenuhan kebutuhan pendidikan publik dan pemuda secara langsung. Rasulullah saw. bersabda, “Khalifah adalah pengurus urusan rakyat dan ia bertanggung jawab terhadap urusan mereka.” (HR Bukhari).

Wallahu a lam bissawab