Fokus Arah Pendidikan, Bukan Hanya Pencitraan

By: Hasna Hanan 

tirto.id - Presiden Prabowo Subianto, menyoroti minimnya fasilitas pendidikan di sekolah saat memberikan sambutan dalam acara Peringatan Hari Pendidikan Nasional di SD Negeri Cimahpar 5, Bogor, Jawa Barat, Jumat (2/5/2025).

Prabowo menyebutkan sekolah di daerah kini hanya memiliki satu toilet untuk siswa sekaligus guru. Padahal, sekolah tersebut mendapatkan alokasi anggaran yang disebut tidak sedikit.

“Kita masih melihat begitu banyak sekolah-sekolah yang besar, padahal kalau kita buka-bukaan anggarannya ada,” kata Prabowo.

“Bagaimana bisa suatu sekolah toiletnya hanya satu? Bagaimana bisa? Ini saya ingatkan tanggung jawab dari pemda [pemerintah daerah] walikota, bupati, gubernur,” sambung dia.

Itu fakta fasilitas pendidikan di satu tempat saja, dan masih banyak lagi di berbagai daerah yang fasilitas pendidikan juga sama memprihatinkan kondisinya salah satunya di SDN 4 Padurenan, Mustika Jaya, Kota Bekasi, sebanyak 400 lebih pelajar terpaksa menjalani kegiatan belajar-mengajar di perpustakaan dan mushala akibat kerusakan ruang kelas.

Padahal di kesempatan lain Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan empat program bantuan pendidikan, tepatnya nanti di Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025, Jumat (2/5/2025). Program yang dinamakan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) itu meliputi bantuan untuk Pembangunan sekolah, memberi insentif, dan mengkuliahkan guru honorer.

Target pada tahun ini, ada sekitar 10.441 sekolah yang akan menerima bantuan pertama untuk direvitalisasi. Untuk program ini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencapai 16,9 triliun.

Program kedua, kata Mu'ti, digitalisasi pendidikan, bantuan untuk kelas cerdas seperti pemberian smartboard, dan pelatihan untuk guru pendampingnya.

"Untuk ini kami anggarkan Rp2 triliun dan tahun ini ada 15 ribu satuan pendidikan yang akan kami berikan," jelas Mu'ti.

"Untuk yang ketiga dan keempat, nantinya akan ada bantuan kepada guru honorer di seluruh Indonesia. Di mana nantinya para guru honorer akan mendapatkan bantan per bulan masing-masing mendapat uang Rp300 ribu," tutur Mu'ti.

Begitu banyak program yang direncanakan pada pemerintah Prabowo, faktanya apakah terealisasi semua, itu bergantung pada keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan problematika mendasar pendidikan itu sendiri. Dengan sistem kapitalisme sekuler yang dijalankan program sebagus apapun ujungnya hanya untuk menguntungkan pihak-pihak swasta yang berperan serta dalam mempengaruhi program -program tersebut, itulah watak sistem ini.

Kapitalisme Sistem Rusak 

Program yang direncanakan presiden Prabowo menunjukkan sisi kelam pendidikan yang terus akan menjadi PR bagi pemerintah, dengan banyaknya sekolah negeri sekitar dua ratus ribuan akan membutuhkan waktu berpuluh tahun dalam revitalisasinya, begitupula dengan program digitalisasi pendidikan seharusnya sudah dilakukan sejak lama era kemudahan teknologi hingga sekarang ini, namun faktanya baru akan direncanakan tahun ini, sementara arah pendidikan sudah jauh dari target dan tujuan mulianya.

ironi di tengah kekayaan alam Indonesia yang melimpah ruah dan kapitalisme telah membuat negara tidak berdaya membangun dan mengelola pendidikan bagi rakyat. 

Pendidikan ala kapitalisme lebih berfokus pada capaian materi dan penguasaan ilmu, sains, dan teknologi, tetapi tidak serius menggarap mental dan kepribadian sahih. Justru yang urgen adalah pembenahan dari sisi kurikulum pendidikan yang shahih dalam bingkai sistem yang sahih pula, maka akan terbentuk output pendidikan yang akan melahirkan kualitas generasi yang sahih serta kualitas kompetensi kepribadian islami bagi guru, hal ini menjadi modal yang sangat penting dalam mendidik menuju diwujudkannya insan yang bekepribadian islami pula. Sayangnya, ini belum menjadi perhatian pemerintah. 

Untuk itu, yang dibutuhkan adalah perubahan fundamental (sistemis) dengan mengganti sistem rusak tersebut dengan sistem Islam.

Islam Solusi Sistem Pendidikan 

Sistem Islam menekankan pentingnya ilmu pengetahuan sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab umat. Dengan menerapkan sistem yang berlandaskan syariat Islam secara menyeluruh, hak-hak warga negara dalam bidang pendidikan dapat dijamin secara adil dan merata. Ini termasuk penyediaan fasilitas pendidikan yang berkualitas, pengembangan kurikulum yang sesuai syariat, serta penguatan lembaga pendidikan sesuai aqidah Islam. 

Dalam pandangan Islam, pendidikan adalah hak semua individu. Karena itu negara akan memberikan layanan pendidikan dengan fasilitas terbaik tentunya. Adapun pembiayaan pendidikan dalam sistem Islam (Khilafah) untuk seluruh tingkatan (tidak hanya SD dan SMP) sepenuhnya merupakan tanggung jawab negara. Seluruh pembiayaan pendidikan, baik menyangkut gaji para guru/dosen, maupun menyangkut infrastruktur serta sarana dan prasarana pendidikan, sepenuhnya menjadi kewajiban negara. Ringkasnya, dalam Islam, pendidikan disediakan secara gratis oleh negara dalam semua jenjang.

Penerapan sistem Islam secara kaffah akan menciptakan lingkungan pendidikan yang berakhlak, berintegritas, dan berkarakter. Hal ini memastikan bahwa proses belajar tidak hanya fokus pada aspek akademik, tetapi juga pembentukan kepribadian dan moral generasi muda sesuai syariat Islam.

Hanya sistem Islam yang mampu mewujudkan pendidikan serta  berbagai tantangan zaman dengan memberikan solusi yang sesuai syariat. Sejarah Islam telah membuktikan  bahwa generasi  yang dihasilkan sistem Islam  tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berakhlak mulia dan hanya takut kepada pemilik alam raya. Hanya melalui penerapan sistem  Islam secara kaffah, hak pendidikan warga negara dapat terpenuhi secara menyeluruh dan berkelanjutan, Sehingga terciptanya masyarakat yang beriman, berilmu  dan berkepribadian Islam.

Wallahualam bisshowab