Banjir Musiman Kembali Terjadi, Perlu Penanganan Serius

Menuju pertengahan tahun 2025, curah hujan yang melanda negeri ini sudah mulai tinggi intensitasnya. Bahkan dalam bulan ini saja tercatat sudah banyak area di Jabodetabek yang mengalami kebanjiran. Tidak hanya itu, wilayah lainnya seperti Palembang pun turut mengalami banjir musiman tersebut. Lantas mengapa pemerintah terkesan lambat menangani hal tersebut? Tentunya perlu penanganan serius.

Sebagaimana yang diberitakan radardepokcom, (8/3/2025) Banjir besar yang melanda wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) sejak Senin (3/3/2025) telah menyebabkan dampak ekonomi yang signifikan. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta, Diana Dewi, menyebutkan total kerugian akibat banjir ini diperkirakan mencapai lebih dari Rp 5 triliun.

Itulah yang terjadi ketika banjir datang melanda. Sebenarnya, banjir adalah fenomena alam yang tidak bisa dilewati ketika curah hujan tinggi, namun jauh sebelum curah hujan tinggi tentu antar lembaga bisa saling berkoordinasi dan mengomunikasikan hal-hal yang perlu dilakukan. Tak hanya itu, sebelum membangun atau membuka lahan pun tentu harus memperhatikan aspek lainnya agar nantinya mitigasi bisa dimaksimalkan bahkan bisa untuk mencegah hadirnya banjir. 

Namun sayangnya hal ini tidak dilakukan oleh aparatur terkait. Mengingat banyak di antara mereka yang hanya memandang dari manfaat berupa materi semata. Bila tidak mendatangkan manfaat maka tidak perlu ada perbaikan. Inilah potret gagalnya kebijakan dan lemahnya kepemimpinan ala kapitalisme. Sekalipun rakyat berteriak meminta tolong namun bila tidak ada manfaatnya maka mereka tidak akan mendengarkan. 

Permasalahan seperti ini tentunya tidak akan pernah tuntas bila berharap pada pemerintahan dengan kepemimpinan ala kapitalisme, sehingga dibutuhkan pemerintahan dengan kepemimpanan gaya baru yang solutif dalam menangani hal tersebut dan tentu hanya bisa diselesaikan dengan kepemimpanan Islam. Mengapa demikian? Karena di sini umat benar-benar membutuhkan pemimpin yang visioner. Bukan mereka yang obral janji manis belaka saat berkampanye juga membutuhkan pemimpin yang benar-benar mengurusi urusan rakyat dengan dorongan ketakwaan, bukan model pragmatis-populis seperti yang ada di dalam sistem hari ini.[]