Problem Kebijakan Buruh sebagai Bukti Kegagalan Kapitalisme

Sistem ekonomi kapitalisme yang diterapkan di banyak negara, termasuk Indonesia, sering diklaim sebagai jalan menuju kemakmuran dan kebebasan pasar. Namun, dalam praktiknya, kapitalisme sering kali menunjukkan dampak buruk bagi buruh dan rakyat jelata. Salah satu bukti kegagalan kapitalisme dapat dilihat melalui kebijakan buruh yang tidak adil, yang menyebabkan ketimpangan, ketidakpastian pekerjaan, dan pengangguran massal. Meskipun kapitalisme mendorong kebebasan ekonomi dan efisiensi pasar, ia sering kali mengabaikan hak-hak pekerja dan menciptakan ketidaksetaraan yang mendalam di masyarakat.

Salah satu masalah utama dalam kebijakan buruh kapitalisme adalah ketidakmampuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang stabil dan adil. Di Indonesia, sektor buruh terus menghadapi ketidakpastian akibat kebijakan PHK massal yang terjadi setiap kali ekonomi mengalami penurunan. Kapitalisme mengedepankan keuntungan bagi pemilik modal dengan mengorbankan kesejahteraan buruh, yang sering kali dianggap sebagai beban. Ketika perusahaan menghadapi kerugian, salah satu cara yang dipilih adalah mengurangi jumlah tenaga kerja untuk menekan biaya, meskipun ini berarti menyengsarakan banyak keluarga.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Indonesia meningkat secara signifikan selama krisis ekonomi, dengan dampak PHK massal yang berujung pada ketidakstabilan sosial. Pada tahun 2023, jumlah pengangguran terbuka mencapai 6,49 juta orang, dengan sebagian besar berasal dari sektor industri dan jasa. Hal ini memperburuk kondisi sosial dan menambah beban bagi negara dalam menyediakan bantuan sosial bagi rakyatnya.

Dalam kapitalisme, hubungan antara pekerja dan pengusaha sering kali terjebak dalam sistem yang eksploitatif. Para kapitalis berfokus pada peningkatan keuntungan, tanpa memperhatikan kesejahteraan pekerja. Praktik kerja yang buruk, seperti upah rendah, jam kerja yang panjang, dan kondisi kerja yang tidak aman, masih menjadi masalah besar di banyak sektor industri di Indonesia. Data yang diperoleh dari Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia menunjukkan bahwa lebih dari 30% pekerja di sektor informal tidak mendapatkan perlindungan atau jaminan sosial apapun, menjadikan mereka sangat rentan terhadap ketidakpastian ekonomi.

Eksploitasi buruh juga terjadi dalam bentuk outsourcing atau kontrak jangka pendek yang memungkinkan perusahaan menghindari tanggung jawab terhadap kesejahteraan jangka panjang pekerja. Hal ini memperburuk ketidakamanan finansial bagi banyak keluarga yang bergantung pada pekerjaan yang tidak stabil dan tidak ada jaminan sosial.

Dalam menghadapi masalah-masalah ini, solusi Islam menawarkan alternatif yang jauh lebih adil dan manusiawi. Islam sebagai sebuah sistem ideologi ekonomi memiliki seperangkat aturan yang memastikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, termasuk buruh. Sistem ekonomi Islam mengedepankan prinsip keadilan sosial, keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta distribusi kekayaan yang merata. Negara, menurut prinsip Islam, berperan sebagai penjamin kesejahteraan rakyatnya, termasuk dalam hal ketenagakerjaan.

Dalam Islam, negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan lapangan pekerjaan yang luas dan memastikan pekerja mendapatkan upah yang adil sesuai dengan pekerjaannya. Islam melarang praktik eksploitasi yang terjadi di bawah sistem kapitalisme, seperti pengupahan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pekerja dan jam kerja yang berlebihan. Dalam sistem ekonomi Islam, pekerja dihargai dengan upah yang setimpal, dan negara wajib menciptakan iklim kerja yang kondusif, yang tidak hanya menguntungkan pemodal tetapi juga memberikan kesejahteraan bagi buruh.

Selain itu, sistem ekonomi Islam mendorong pengelolaan sumber daya alam oleh negara sebagai milik bersama, bukan untuk kepentingan segelintir orang atau perusahaan swasta. Hal ini akan menciptakan lebih banyak kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan negara, dan mengurangi ketimpangan sosial yang diakibatkan oleh kapitalisme. Negara akan memastikan bahwa setiap individu mendapatkan hak-haknya, termasuk akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan.

Sistem ekonomi Islam juga memiliki cara untuk menghindari PHK massal yang sering terjadi dalam kapitalisme. Dengan kontrol yang lebih besar terhadap perekonomian, negara Islam akan berupaya mengurangi ketergantungan pada sistem pasar global yang tidak stabil. Negara dapat mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang mengutamakan sektor riil, seperti pertanian, industri ringan, dan teknologi, yang lebih bisa menciptakan lapangan pekerjaan permanen.

Dengan memperkenalkan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, seperti subsidi bagi sektor-sektor yang padat karya dan penciptaan usaha kecil dan menengah (UKM), negara Islam dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih inklusif. Pemerintah juga akan memberikan pelatihan dan pendidikan yang lebih baik bagi pekerja, sehingga mereka memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, mengurangi ketimpangan antara kebutuhan industri dan kemampuan tenaga kerja.

Kesimpulan: Kapitalisme vs. Islam

Badai PHK massal dan kebijakan ketenagakerjaan yang merugikan buruh menjadi bukti nyata kegagalan sistem kapitalisme dalam menjaga kesejahteraan rakyat. Kapitalisme hanya menguntungkan segelintir orang dan perusahaan besar, sementara buruh sering kali menjadi korban. Islam, dengan sistem ekonominya yang adil dan menyeluruh, menawarkan solusi untuk masalah-masalah ketenagakerjaan ini. Dengan menegakkan prinsip-prinsip ekonomi Islam, negara akan mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang luas, memberikan upah yang adil, serta menjamin kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya.

Sistem ekonomi Islam adalah alternatif yang lebih manusiawi dan berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan yang timbul akibat kebijakan buruh yang tidak adil di bawah kapitalisme. Implementasi kebijakan-kebijakan berbasis syariah, yang mengutamakan keadilan dan pemerataan, akan menciptakan ekonomi yang stabil dan masyarakat yang lebih sejahtera.

Wallahu a'lam