PHK Massal Masih Menghantui Para Buruh

Oleh: Mutia Syarif

Memasuki pertengahan tahun 2024, ancaman PHK massal masih terus membayangi. Banyak pabrik besar yang gulung tikar, nasib para buruh pun jadi taruhan. Padahal banyak diantara mereka merupakan tulang punggung keluarga.

Seperti yang dialami PT Sepatu Bata Tbk (BATA) yanh terpaksa harus menyetop pabrik produksi di daerah Purwakarta, Jawa Barat. Akibatnya, sebanyak 233 pekerja harus menerima kenyataan pahit yaitu terkena PHK massal. Fenomena ini merupakan kelanjutan dari banyaknya pabrik di sektor padat karya yang tutup di provinsi Jawa Barat.  (cnbcindonesia.com 11/5/2024).

Selain itu, sebuah survei dilakukan oleh Resume Builder. Hasil survei tersebut menyatakan bahwa hampir 4 dari 10 perusahaan mungkin saja akan melakukan PHK pada tahun 2024.  Alasan PHK dijadikan jalan keluar adalah karena sudah pasti perusahaan tidak mau merugi. Terutama dalam sistem ekonomi kapitalis seperti sekarang ini, hal-hal yang dirasa kurang bermanfaat akan ditinggalkan. Tentu saja dengan adanya kemajuan teknologi, para pengusaha lebih memilih tenaga AI yang tak perlu diberi gaji dan pesangon. Sehingga bisa menekan biaya produksi lebih rendah lagi.

Ditengah keadaan genting ini, pemerintah pun tak bergeming. Tidak menjadi perisai hakiki bagi rakyatnya yang terseok-seok dalam mencari mata pencaharian. Sebab pemerintah lebih condong pada oligarki. Lebih memilih untuk menjabat tangan para pengusaha. Posisi sebagai periayah rakyat dikesampingkan. Pengelolaan SDA diserahkan pada pihak asing dan rakyat lahi-lagi hanya bisa gigit jari. Rakyat hanya menjadi penonton saat SDA dikeruk habis oleh asing, dan mereka hanya mendapatkan porsi kecil dalam hal ini, yakni sebagai buruh saja.

Dalam sistem islam, penguasa adalah pelayan rakyat. Islam memiliki sistem ekonomi paripurna, yang jika diterapkan secara sempurna, maka kesejahteraan rakyat adalah keniscayaan. Pengelolaan SDA yang dilakukan oleh pemerintah secara mandiri tanpa rongrongan dari pihak swasta maupun asing, sehingga hasilnya dapat dikerahkan semaksimal mungkin untuk kepentingan rakyat. Fasilitas kesehatan dan pendidikan akan dibangun menggunakan hasil pengelolaannya. Sehingga rakyat  terjamin mendapat layanan kesehatan dan pendidikan dengan harga terjangkau bahkan gratis. Juga dengan kemandirian dalam pengelolaan SDA ini, maka akan tercipta lapangan pekerjaan. Hal ini menjamin tersedianya lapangan pekerjaan bagi para pemuda usia produktif. Demikian pengaturan Islam dalam penyediaan lapangan pekerjaan. Sehingga angka pengangguran karena PHK maupun sulitnya lapangan pekerjaan dapat diminimalisir, bahkan ditiadakan.

Wallahu'alam