Hidup Rakyat Makin Berat Jika Pajak Kendaraan Bermotor Meningkat

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) buka suara perihal isu rencana kenaikan pajak motor konvensional atau Bahan Bakar Minyak (BBM/Bensin). Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves, Jodi Mahardi menyebutkan bahwa rencana tersebut bukan hal yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Dia bilang, kenaikan pajak kendaraan motor dengan bahan bakar bensin itu sebagai upaya pemerintah untuk memperbaiki kualitas udara di Jabodetabek. (CNBC,19/01/2024) 

Jodi menegaskan kembali bahwa wacana kenaikan pajak sepeda motor tersebut muncul agar memberi efek jera tambahan bagi para pengguna kendaraan non-listrik. Pemerintah ingin mempersulit penggunaan kendaraan pribadi sehingga masyarakat terdorong menggunakan angkutan umum. (CNN Indonesia,19/01/2024) 

Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan ini sehingga nanti bisa digunakan untuk subsidi ke ongkos-ongkos lain seperti LRT atau kereta cepat. Langkah ini diambil sebagai upaya mendorong penggunaan kendaraan listrik (electric vehicle/EV) dan transportasi umum, seraya menekan emisi gas buang. (Kompas.com, 20/01/2024) 

Tidak Tepat Sasaran 

Terdapat wacana kenaikan pajak motor bensin. Alasannya adalah untuk mengurangi polusi udara di wilayah Jakarta. Solusi ini tidaklah tepat mengingat banyak faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya polusi udara. Seperti kebakaran hutan dan lahan, produksi energi dari batu bara, emisi transportasi, rumah tangga, industri konstruksi, debu jalan, dan pembakaran lahan hutan pertanian yang tidak terkendali. Begitu juga dengan kapitalistik yang memungkinkan terjadinya industrialisasi besar-besaran yang turut menambah polusi udara. 

Hal ini menunjukkan bahwa polusi dari kendaraan motor bukanlah satu-satunya sebab tercemarnya udara di wilayah jabodetabek terkhususnya Ibu kota Jakarta. Namun justru wacana ini mengundang pertanyaan terkait adanya program konversi energi menuju penggunaan Listrik. Apalagi dengan industri kendaraan Listrik mulai resmi beroperasi di Indonesia. Disambut hangat oleh pemerintah alasannya karena dapat berpotensi untuk mempercepat ekosistem ramah lingkungan dalam negeri. 

Pemerintah juga mengapresiasi rencana investasi perusahaan otomotif asal China, BYD sebesar Rp20,3 triliun untuk memproduksi kendaraan berbasis baterai (BEV) di Indonesia. Bahkan pemerintah terus mendorong BYD untuk dapat meningkatkan konten lokal sehingga mampu mendorong daya saing industri dan melakukan integrasi. Niat baik mengurangi pencemaran seharusnya tidak dicampuri dengan kepentingan bisnis kapitalistik. Apalagi untuk mewujudkan lingkungan bebas polusi harus menggandeng para investor asing dan membentangkan karpet merah tanda sambutan pada para korporasi. 

Diketahui bahwa industri kapitalisme adalah industri yang kerap melakukan eksploitasi dan kerusakan lingkungan. Sehingga rakyat selalu menjadi sasaran korban atas rusaknya lingkungan. Berbanding terbalik dengan nasib rakyat yang kian di himpit dengan wacana kenaikan pajak motor yang akhirnya hidup rakyat makin sulit. 

Solusi yang Tepat Hanyalah Islam Islam adalah sistem hidup sempurna dalam menyelesaikan persoalan secara tuntas dan mendasar. Termasuk menyelesaikan problem polusi di ibukota. Islam menjadikan negara sebagai rain dan junnah yang akan memudahkan hidup umat dengan mementingkan kemaslahatan rakyat terlebih dahulu. Negara akan menyediakan fasilitas umum, seperti trotoar, jalan raya, transportasi publik yang nyaman, aman dan gratis. Dengan begitu masyarakat akan terdorong menggunakan transportasi umum sehingga bisa mengurangi kemacetan dan juga mengurangi pencemaran udara karena gas kendaraan bermotor. 

Negara juga akan menerapkan pola hidup sehat dan cinta lingkungan kepada rakyat dengan fasilitas apapun yang di butuhkan untuk kebijakan ini. Negara akan mengedukasi masyarakat agar menjaga lingkungan untuk kehidupan generasi mendatang dan keberlangsungan ekosistem alam yang seimbang bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari kesadaran beriman kepada Allah Ta’ala. Sistem syari'at islam yang di terapkan dalam negara akan membantu mendorong masyarakatnya bertakwa, mereka akan membiasakan pola hidup bersih dan sehat sesuai anjuran Islam. 

Allah Subuhanahu wata'ala berfirman: Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada RasulNya (Nabi Muhammad), niscaya Allah menganugerahkan kepadamu dua bagian dari rahmatNya dan menjadikan cahaya untukmu yang dengan cahaya itu kamu berjalan serta Dia mengampunimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 

Dalam Islam negara akan mandiri dalam mengolah SDA dan hasilnya akan di berikan kepada rakyat. Kapitalisme telah menjadikan negeri ini bergantung pada utang dan investasi para korporasi. Dengan dalih tanpa investasi dan utang, pembangunan tidak akan terwujud. Padahal Indonesia punya potensi SDM dan SDA yang tinggi, sangat muda bagi negara kita tanpa harus bergantung pada para investor. Sumber pendanaan untuk pembangunan bisa diambil dari baitulmal. Pemasukan baitulmal bermacam-macam, seperti harta fai, kharaj, jizyah, usyur, hasil pengelolaan SDA, dan lainnya. Bukan dari pajak, yang semakin menambah beban kehidupan rakyat. Negara akan mewujudkan sistem pendidikan berbasis akidah Islam yang akan melahirkan SDM unggul yang berdedikasi untuk kemaslahatan rakyat. Hal ini sudah terbukti pada masa kegemilangan peradaban Islam yang mampu melahirkan para pakar-pakar keilmuan yang mumpuni di bidangnya. Seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, Al-Kindi dan masih banyak lagi. Mereka adalah bukti manajemen SDM yang luar biasa di hasilkan oleh sistem Islam di masa itu. 

Tidak hanya itu negara memperkuat inovasi dan teknologi dengan mendorong para ahli untuk mempelajari alam dan menemukan energi ramah lingkungan serta mengelolanya secara mandiri. Kalaupun harus menggunakan sumber daya manusia dari luar, akadnya adalah kontrak kerja, bukan kemitraan bisnis seperti saat ini. Demikianlah IsIam dalam menangani persoalan negara yang di lakukan semata-mata untuk kemashlahatan rakyat semata. Wallahu'Alam Bishowab