Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Siapa yang Diuntungkan?

Oleh: Henis

Pemerintah berencana membangun Kereta Cepat Jakarta-Surabaya alias KCJS yang akan diluncurkan pemerintah mulai 2024 mendatang. Hal tersebut disampaikan Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi, yang menyinggung soal rencana melanjutkan proyek Kereta Cepat Jakarta - Surabaya saat event Hub Space X KAI Expo di Jakarta Convention Center (JCC), pada Jumat, 29 September 2023 (04-10-2023, tempo.co). Jika benar jalur ini akan dibuka dengan proyek KCJS siapakah yang akan diuntungkan?. Perpanjangan proyek kereta cepat ini rencananya akan dibahas oleh Presiden Jokowi ketika akan terbang ke Cina.

Kota Jakarta dan Surabaya akan di persingkat hanya jadi empat jam dengan adanya proyek tersebut. Jalur yang akan dilewati meliputi Kota Jakarta, Bandung, Jogjakarta, Solo dan terakhir Surabaya.

Alasan RI menggandeng Cina dalam proyek kereta cepat sebab INKA yang merupakan industri perkeretaapian dalam negeri dianggap belum mampu membuat kereta api cepat. INKA baru saat ini baru bisa memproduksi rangkaian kereta (trainset) LRT Jabodebek dan ternyata terdapat beberapa keluhan dari para pengguna (Kumparan, 15-10-2023).

Biaya Tak Murah

Kita masih ingat bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dulu mengakibatkan beberapa  masalah muncul, pembuatan yang memakan waktu cukup lama hingga biaya yang membengkak cukup fantastis. Perkiraan yang awalnya US$5,13 miliar menjadi US$6,071 miliar. Tentu saja biaya ini lagi-lagi berasal dari hutang Cina Development Bank (CDB) sebanyak 75% dan 25% lainnya dari setoran modal konsorsium dua negara, yaitu Indonesia-Cina dimana onsorsium BUMN Indonesia menyumbang 60% dan sisanya berasal dari konsorsium Cina.

Tak dapat dipungkiri proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya akan memakan biaya yang tak murah dan dapat diperkirakan akan memakan biaya lebih besar dari proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, ini juga bisa di lihat dari panjang jaraknya. Padahal hutang negara saat ini sudah sangat banyak, jika proyek ini dipaksakan berjalan dan CDB memberikan pinjaman seperti proyek kereta cepat pertama maka tidak bisa dibayangkan berapa banyak lagi beban hutang yang harus ditanggung negara. Tentu saja no free lunch dari berbagai hutang yang di pinjaman oleh luar negeri apalagi Cina. Itu sama saja menjatuhkan negara ke kubangan hutang yang mengerikan. Tentu saja negara yang memberikan pinjaman menginginkan sesuatu yang lebih dari negara yang di pinjami, inilah yang terjadi dalam sistem kapitalis. Selain pinjaman berbunga, jika negara peminjam tak mampu membayar, maka beberapa fasilitas milik negara akan menjadi jaminan untuk menutup hutang tersebut. Mirisnya negara yang telah terjerat hutang akan terdikte dalam berbagai kebijakannya dan tak dapat independen menentukan geraknya.

Proyek ini tak dapat dinikmati seluruh rakyat

Biaya mahal untuk meluncurkan Proyek kereta cepat tentu akan berimbas pada biaya perawatannya yang mahal juga. Hal itu akan mengakibatkan mahalnya biaya tiket yang bisa dibeli rakyat untuk bisa menikmati fasilitas kereta cepat. Harga tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung saat ini berkisar Rp250.000. Maka rakyat perlu merogoh kocek lebih besar untuk bisa naik Kereta Cepat Jakarta-Surabaya. Tentu tak semua lapisan rakyat mampu untuk menaiki kereta cepat dengan biaya yang mahal, apalagi ditambah berbagai kebutuhan hidup yang terus melambung tinggi. Maka hanya rakyat dengan ekonomi keatas yang mampu menikmati fasilitas tersebut. Sedangkan untuk rakyat dengan kondisi ekonomi sedang kebawah hanya cukup puas jika bisa bepergian menaiki bus ekonomi dengan tarif yang relatif lebih murah. Seperti fasilitas jalan tol, tidak semua rakyat bisa menikmati, maka begitu pula dengan fasilitas kereta cepat hanya akan dinikmati segelintir orang yang berduit. 

Tidak dapat dipungkiri adanya proyek kereta cepat ini dilakukan dengan mempertimbangkan banyak hal yang berkaitan dengan keuntungan, termasuk jalur yang dilewati adalah jalur sibuk untuk mempermudah golongan ekonomi keatas dalam melakukan transaksi ekonomi. Sehingga bukan ditujukan untuk mempermudah transportasi seluruh rakyat termasuk golongan ekonomi menengah ke bawah. Sebab rakyat sebenarnya membutuhkan transportasi yang aman, nyaman, dan tentu saja dengan tarif murah.

Islam Membangun untuk Kemaslahatan Umat

Islam bukan hanya agama yang mengatur seputar ibadah, namun lebih dari pada itu Islam juga sebagai sistem kehidupan yang menyeluruh serta memiliki pandangan khas mengenai pembangunan. Islam membangun untuk kemaslahatan umat dimana negara memilik tanggung jawab yang besar di dalamnya. Khalifah sebagai pemimpin negara bertanggung jawab penuh untuk mengurusi seluruh kebutuhan rakyat tanpa terkecuali. Seorang khalifah tak boleh memikirkan keuntungan semata tanpa memikirkan bagaimana keadaan umat. Oleh sebab itu khalifah tak akan pilah pilih dalam memberikan fasilitas kepada umat termasuk dalam fasilitas transportasi. Khalifah akan berusaha menyediakan transportasi yang aman, nyaman, dan murah untuk umat tanpa memandang latar belakang agama, ras, suku, ataupun kekayaan. Baik umat dari golongan kaya atau miskin, muslim atau bukan, selama menjadi warna negara, Khilafah wajib memberikan pelayanan terbaik.

Khilafah sebagai pelindung, pengayom, pembela, dan pelayan umat akan membangun semua fasilitas tersebut menggunakan biaya mandiri, bukan dari dana pinjaman luar negeri. Tak seperti saat ini ketika negara membangun dan bingung mendapatkan suntikan dana darimana, Khilafah akan mengambil biaya tersebut dari kas negara (baitulmal). Sumber dana baitul mal berasal dari  beberapa pemasukan, seperti kharaj, ganimah, fai, jizyah, serta keuntungan dalam pengelolaan SDA, dll. Pemasukan dari pengelolaan SDA semuanya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan umat, termasuk membangun berbagai fasilitas umum, seperti sekolah, rumah sakit, dan juga berbagai alat transportasi umum.

Dalam Islam, investasi diperbolehkan dengan syarat harus sesuai aturan syariat Islam, menggunakan kerja sama yang dibolehkan bukan dengan kerjasama dengan akad batil. Dengan adanya kekuatan sumber dana untuk berbagai fasilitas untuk umat maka Khilafah tidak akan melakukan investasi yang menyalahi aturan syariat. Seperti investasi dengan bunga atau riba, apalagi bekerja sama dengan negara yang jelas-jelas memusuhi Islam (kafir harbi). Khilafah akan senantiasa berhati-hati dalam melakukan proyek pembangunan dan akan mengaturnya sesuai dengan aturan syariat. Sehingga Khilafah tak akan mudah didikte oleh negara lain sebab tidak mempunyai ketergantungan kepada negara lain, hal ini dilakukan karena Khilafah mampu memenuhi semua kebutuhan rakyat secara mandiri. Itulah gambaran di pembangunan dalam Islam yang pernah dilakukan tatkala Islam berjaya.  Namun sayangnya gambaran diatas tak akan berlaku untuk kondisi sekarang, dimana sistem yang diterapkan masih sistem kapitalis. Untuk itu solusi atas setiap problematika umat sudah pernah diajarkan oleh Rasulullah Saw dan juga para sahabatnya. Tinggal mau atau tidak kita meneladaninya dan mengambil bagian untuk menempuhnya. Wallahualam.